Pilgub NTB, Kandidat Harus Punya Rp 100 Miliar

Selong (Suara NTB) – Pesta demokrasi adalah ajang yang mensyaratkan finansial kuat bagi yang ingin menjadi pesertanya. Adanya finansial yang kuat akan memuluskan jalan tampil sebagai pemenang dalam pertarungan. Termasuk pada ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2018 mendatang.

Hitungan Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal, ST. M.Kom secara akumulatif, masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setidaknya harus punya Rp 100 miliar. ‘’Besarnya finansial yang harus dikorbankan disebabkan karena tingkat persaingan menjadi orang nomor 1 di NTB ini akan berlangsung cukup ketat,’’ ujarnya pada Suara NTB di Selong, Rabu, 21 September 2016.

Iklan

Biaya yang harus disiapkan, antara lain, biaya kampanye mengerahkan massa yang setidaknya akan  menghabiskan Rp 1 miliar, biaya operasional tim sukses yang bisa disebut paling banyak, biaya sosialisasi yang dilakukan partai politik yang dihitung Rp 200-250 juta per kursi. Makin banyak kursi wakil rakyatnya di dewan, maka biaya politik yang diserahkan ke parpol pendukung atau pengusung itu, maka makin besar biaya yang harus dikeluarkan calon.

Biaya lainnya, saat pelaksanaan pencoblosan. Di mana, pasangan calon juga harus menyiapkan dana untuk para saksi minimal Rp 100 ribu. Jumlah  Tempat Pemungutan Suara (TPS) se NTB berdasarkan data KPU Provinsi, 1.822 tempat. Masing-masing TPS biasanya ada 2 orang saksi. Ada biaya publikasi di media masa. Pasangan calon juga harus menyiapkan dana untuk membayar pengacara, jika ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ada juga biaya tasyakuran bagi calon yang sudah menang.

Prediksi suami Hj. Sitti Rohmi Djalilah ini, pada Pilkada NTB 2018 mendatang akan bersaing ketat tiga calon, yakni Ahyar Abduh, Ali Bin Dachlan dan Suhaili FT. Ketiga kandidat tersebut diketahui merupakan politisi-politisi yang sarat pengalaman.

Pertama disebut Ahyar Abduh. Disebutkan, sudah dua periode ia menjabat Walikota Mataram. Bahkan ia terbilang menjadi pemimpin Kota Mataram terlama, di mana sebelumnya juga sudah dua periode menjabat sebagai Wakil Walikota Mataram. Menjadi Walikota di pusat ibukota provinsi, menjadikan kans politisi Partai Golkar Itu memiliki peluang yang besar. Kota Mataram adalah wajah NTB. Dukungan masyarakat Kota Mataram mencapai 77,27 persen dilihat dari hasil Pilkada Kota Mataram Tahun 2015 lalu.

Kandidat kuat ke dua katanya, Suhaili FT. Pemegang tampuk pimpinan tertinggi Partai Golkar NTB, Suhaili juga diketahui sudah dua periode sebagai Bupati Loteng dan masih menjabat. Mengacu pada data Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Lotim, dicatat sebanyak 20,1 persen Pemilih NTB ada di Loteng. Dukungan masyarakat Loteng hingga menempatkan Suhaili bertengger pada posisi tertinggi perolehan suaranya, 46,34 persen pada Pilkada Loteng Tahun 2015 menambah kuat posisi mantan Ketua DPRD NTB tersebut.

Kandidat ketiga yang juga patut diperhitungkan adalah, Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan. Senada dengan Ahyar Abduh dan Suhaili, Ali BD juga dua periode sebagai bupati. Memimpin  Lotim yang di dalamnya terdapat 25 persen Pemilih se-NTB. Dukungan masyarakat Lotim terhadap Ali BD pun sangat kuat. Berdasarkan hasil Pilkada 2013 lalu, Bupati meraih 44,28 persen suara pemilih. Kekuatan Ali BD makin terlihat dari pengalaman berpolitiknya. Memiliki jaringan LSM di sepuluh kabupaten/kota se NTB.

Modal finansial sangat menentukan pemenang. Khaerul Rizal menambahkan, Berdasarkan hasil Survei Data Sinergi Indonesia di Loteng pada Bulan Juni 2015 lalu, terbaca sebanyak 59 persen pemilih di Loteng menganggap wajar pemberian uang. Dicatat hanya 15 persen saja yang menolak uang.

“Ketiga kandidat memiliki modal finansial yang sama kuat , maka kemana jatuhnya dukungan TGB Dr. TGKH. Muhammad Zainul Majdi, sangat menentukan kemenangan salah satu calon,” ungkapnya.

Selanjutnya dikatakan, berangkat dari pengalaman Pilkada di sejumlah daerah, menunjukkan ada tren perubahan elektabilitas dari pasangan calon 10 bulan menjelang hari H. Disebut Pilkada Jateng yang memenangkan Ganjar Pranowo sebagai gubernur. Padahal, Bibit Waluyo, gubernur petahana memiliki elektabilitas 50 persen. Sementara Ganjar, hanya 10 persen. Namun berbanding terbalik, Ganjar tampil sebagai pemenang.

Fakta lainnya di Pilkada DKI Jakarta. Gubernur Petahana Fauzi Bowo, memiliki elektabilitas di atas 50 persen jauh di atas Jokowi yang hanya 10 persen. Pun yang menang adalah Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama. Lainnya pada pata Pemilihan Presiden waktu Presiden Megawati Sukarno Putri yang memiliki elektabilitas 40 persen, namun dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang baru muncul sebagai calon.

Fakta-fakta tersebut digambarkan Rizal karena selama ini sudah mulai muncul sejumlah kandidat yang mencoba untuk tampil menaikkan peluang. Namun dalam pesta politik, justru yang menentukan adalah waktu-waktu injury time yang tidak ditampik digerakkan oleh uang. (rus)