PHK Karyawan Harus Tetap Diberi Pesangon

Yustinus Habur. (Suara NTB/bul)

KONFEDERASI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menegaskan perusahaan-perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya, harus tetap memberikan pesangon. Besaran pesangonnya, sesuai ketentuan undang-undang. Pandemi Covid-19 bukan alasan perusahaan mengabaikan pemberian pesangon kepada karyawan yang di PHK. Ketentuan undang-undang harus tetap dijalankan.

“Pesangon itu diatur misalnya ada yang sudah bekerja 10 tahun, ya harus dikali dua. 20 kali gajinya terakhir saat di PHK. Kalau sudah bekerja 9 tahun, dan di PHK, dikali dua, 18 kali gaji berarti pesangonnya,” kata KSPI Provinsi NTB, Yustinus Habur. Kepada Suara NTB, Yustinus tak memungkiri akan potensi PHK di tahun kedua serangan virus corona.

Iklan

Bahkan baru-baru ini pemerintah memberlakukan PPKM Darurat di sejumlah daerah di Indonesia. PPKM Darurat ini memperketat pembatasan gerak orang dari suatu daerah ke daerah lainnya. Bahkan pengetatan juga dilakukan hingga di tingkat lingkungan. Masa PPKM Darurat ini dua minggu, bahkan diperpanjang oleh pemerintah untuk daerah-daerah yang zona merah Covid-19, salah satunya Kota Mataram.

Aktivitas ekonomi bahkan tersendat karena pembatasan jam berusaha. Hal ini berpotensi memicu angka PHK. Yustinus mengatakan, pihaknya terus memantau pelaksanaan hubungan industrial, antara perusahaan dengan pekerja. Jika terjadi PHK, yang tidak dibarengi dengan pemberian hak-hak pesangon kepada karyawan, dapat dilaporkan ke KSPI, atau kepada pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan, atau kepada LSM-LSM yang fokus terhadap hubungan industrial.

“Kalau ada yang perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada karyawan, laporkan saja,” ujarnya. Yustinus lebih luas menyinggung soal kondisi ketenagakerjaan saat ini, potensi PHKnya cukup tinggi karena kelesuan ekonomi. Sayangnya, katanya, negara belum maksimal hadir seperti halnya negara-negara lainnya.

Menurutnya, pemerintah harus menyelamatkan perusahaan dan karyawan ditengah kondisi PPKM Darurat. Perusahaan harus tetap diberi insentif agar tidak kolaps. Misalnya, bebaskan kewajiban-kewajiban lain yang diatur oleh negara. Salah satunya pajak. Selain perusahaan, kepada karyawan perusahaan yang terdampak, pemerintah juga harus memberikan bantuan-bantuan selama mereka tidak bekerja. Hingga situasi kembali normal. Atau sekemampuan negara.

“Tapi negara kita kan tidak maksimal melakukan itu kepada perusahaan-perusahaan yang terancam tutup karena Covid-19. Sehingga karyawannya juga tetap dapat dipertahankan,” demikian Yustinus. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional