PGRI Serap Aspirasi Guru Honor KLU

Sekjen PGRI Ali Arahim dan Sekjen APKASI H. Najmul Akhyar gelar dengar pendapat dengan guru honor tenaga kontrak non katagori. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pusat bersama APKASI menggelar rapat dengar pendapat menyerap aspirasi Guru Tenaga Kontrak, Honor Non Katagori (GTKHNK) 35 plus. Aspirasi yang disampaikan non ASN tersebut, disampaikan langsung Sekjen PGRI, H. Ali Rahim, dan Sekjen APKASI, Dr. H. Najmul Akhyar.

Pada kesempatan itu, Ali Rahim menyebut jumlah guru di NTB per Desember 2019 sebanyak 3.385.021 orang. Dari angka itu, guru berstatus ASN masih lebih rendah, yakni 1.624.810 (48 persen). Melihat banyaknya persentase guru non PNS masih lebih besar, pihaknya mendorong adanya atensi serius dari pemerintah pusat.

Iklan

“Negara harus hadir dan melihat dunia pendidikan. Jangan katakan negara itu maju jika dunia pendidikannya masih carut marut, termasuk permasalahan guru honorer yang dari tahun ke tahun menjadi agenda estafet pemerintah,” ujar Ali, Rabu, 20 Januari 2021.

PGRI pusat kata dia, mengusulkan agar guru-guru honorer diangkat sebaga tenaga PPPK atau ASN. Bagi PGRI, ke depannya tidak boleh ada lagi sebutan guru honorer mengingat masa pengabdian guru cukup lama.

Ia mendorong, agar ruang penempatan guru melalui PPPK diperbanyak. Sebaliknya, guru yang diterima melalui PPPK juga tidak serta menolak sistem pemerintah tersebut. “Semoga, apa yang menjadi hajatan kita bersama bisa terwujud,” imbuhnya.

Di saat bersamaan, Pengurus GTKHNK 35 Plus NTB, Abiburrahman, S.Pd., menyebut persoalan guru honorer masih belum menemui titik terang. Pihaknya berharap, hasil Munas GTKHNK 35 Plus diprioritaskan oleh pemerintah.

“Pertama, GTKHNK 35 (tahun) plus yang masa pengabdiannya 10 tahun ke atas diangkat menjadi PNS tanpa tes. Kedua, untuk  guru honorer di bawah 35 plus honornya dibayar setiap bulan sesuai UMK dari APBN,” harapnya.

Sementara, Sekjen APKASI H. Najmul Akhyar, mengaku persoalan status guru ikut meresahkannya selama menjabat sebagai kepala daerah. Pasalnya, kuota penerimaan guru honor sebagai ASN melalui jalur khusus belum disediakan. Oleh karenanya, Pemda di tiap daerah sedapat mungkin membuat kebijakan yang mendukung eksistensi guru.

Salah satu yang dilakukannya, adalah meneken Perbup yang mengatur pembangunan pendidikan berkeadilan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. “Tahun 2017/2018, APBD fokus dialokasikan membangun sekolah-sekolah swasta karena sekolah negeri alhamdulillah secara fisik, dan fasilitasnya sudah bagus,” klaim Bupati KLU ini.

Sementara pada aspek kesejahteraan guru, pihaknya mendukung dengan kebijakan BOS daerah, yakni  4.000 guru honor mendapat insentif Rp 250 ribu per orang per bulan. Sementara guru eks K2 memperoleh Rp 500 ribu per bulan,” tandasnya. (ari)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional