PGRI Harapkan Tidak Bertentangan dengan UU Sisdiknas

Yusuf (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi jasa pendidikan yang terdapat di Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diharapkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Yusuf mengatakan, pada prinsipnya pengenakan pajak pada belanja barang dan jasa sudah diberlakukan. Terkait RUU untuk mengatur pajak pendidikan, pihaknya setuju saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang Sisdiknas.

Iklan

“Saya memahami rancangan undang-undang ini akan meredesain kembali tentang perpajakan pada dunia pendidikan, mana yang seharusnya kena pajak dan mana yang tidak. Berdasarkan rancangan undang-undang tersebut yang akan diatur pajak pendidikan komersil. Kita tunggu saja jika rancangan undang-undang, apakah berpihak pada sekolah baik negeri atau non-negeri (swasta),” ujarnya pada Suara NTB pekan kemarin.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, M.Pd., mengakui ada beberapa lembaga yang memang memasang tarif komersil. Menurutnya, rancangan tarif PPN baru itu menyasar lembaga pendidikan dengan tarif komersil tersebut. Namun, ia belum bisa memberikan pendapat lebih jauh, karena belum adanya keputusan resmi dari rencana pengenaan PPN itu. “Kita tunggu saja ketentuan pastinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya menyebutkan pemerintah tengah membuat kriteria khusus untuk barang dan jasa yang bakal dikenakan tarif PPN baru.

Sementara dalam jasa pendidikan, pengenaan PPN ditujukan untuk lembaga pendidikan yang bersifat komersial yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal sesuai syarat UU Pendidikan Nasional. Dengan begitu, madrasah dan pendidikan lain yang bersifat non-komersil dipastikan terbebas dari tarif PPN.  (ron)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional