Peternak Minta Pemerintah Proteksi Telur Lokal NTB

Kasdiono. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Peternak unggas petelur lokal meminta kepada pemerintah untuk melakukan proteksi terhadap telur-telur yang masuk dari luar daerah. Hal ini diharapkan untuk meminimalisir risiko kolapsnya peternak unggas lokal. Salah satu peternak besar lokal yang mengharapkan hal ini adalah H. MNS. Kasdiono.

Menurut dia, rendahnya harga jual telur ayam saat ini karena banjirnya stok telur. Di gudang-gudang pedagang, stok telur menumpuk. Berdasarkan pantauan harga secara umum di Pasar Mandalika Mataram, pekan kemarin  harga telur Rp40.000-Rp42.000 per trainya. Minggu ini harganya dari Rp38.000 per trai sampai Rp40.000 per trai. Karena itu, pemerintah menurut mantan anggota DPRD NTB ini harus hadir di tengah ketidakstabilan pasar saat ini.

Iklan

Pertanyaan yang paling mendasar yang harus dikaji adalah seberapa besar defisit telur di NTB sehingga banjir telur dari luar NTB. Kasdiono mengatakan, selama ini pemerintah hanya menyampaikan defisit produksi telur sehingga harus mendatangkan dari luar. “Kita kan butuh data, seberapa defisit kita. Berapa kebutuhan kita. Lantas kemampuan kita mengisi kekurangan itu berapa. Ini dulu,” katanya.

Dengan data itu dapat dipastikan kelemahannya di daerah ini. Kasdiono berharap, dengan gebrakan pemerintah daerah menghidupkan peternak-peternak unggas lokal ini, NTB kedepannya bisa swasembada telur. “Kalau sudah swasembada, tidak ada alasan kita mengambil telur dari luar,” imbuhnya.

Harga telur saat ini menurut peternak ayam petelur sangat menyakitkan. Harganya anjlok. Sehingga persoalan yang muncul ada di peternaknya. Karena itulah kehadiran pemerintah diharapkan memberikan protek terhadap peternak-peternak lokal. Persoalan telur ini harus menjadi perhatian serius. Baik di kabupaten/kota, maupun di tingkat provinsi.

Karena di lapangan sudah terjadi pemblokan kendaraan-kendaraan pengangkut telur. Misalnya yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Di beberapa provinsi di Indonesia, regulasi tersebut ada. Lalu kenapa NTB tidak memiliki regulasi dimaksud. Masalah mendasar yang dihadapi peternak lokal sebagai bagian dari kompleksitas persoalan adalah, pakan ternak yang bahan bakunya harganya tinggi. Misalnya jagung, harganya masih bertahan di atas Rp5 ribuan/Kg. Dari yang sebelumnya harganya di kisaran Rp3 ribuan.

“Saran kami kepada pemerintah, kalau mau menjadikan NTB sebagai daerah swasembada telur, maka faktor-faktor yang menjadi ikutan harus diperhatikan. Selain jagung adalah konsentrat yang harganya naik terus. Karena konsentrat didatangkan dari luar negeri (impor). Bicara seperti ini, adalah kebijakan pemerintah pusat tetapi harus disuarakan,” kata Kasdiono.

Jangan sampai rendahnya harga telur ini bisa berdampak dan menganggu stabilitas di daerah. Pemerintah daerah harus melindunginya. Telur yang masuk harus disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak kerannya terbuka begitu saja. Pemerintah sudah memiliki data angka produksi dan kebutuhan.

Saat ini produksi lokal masih separuh bisa memenuhi kebutuhan di dalam daerah. Kasdiono menanyakan, benarkah data tersebut. Jangan hanya data di atas kertas.

Pemerintah daerah diharapkan harus bersikap. Sebelum peternak unggas gulung tikar karena tidak seimbangnya suplai dan demand. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional