Petani Ungkap Modus Dugaan Suap Pengadaan Bibit Bawang Sembalun

Mataram (Suara NTB) – Petani Sembalun buka bukaan terkait modus pembelian bibit  bawang Putih Sembalun. Pembelian itu diduga ada hubungannya dengan kewajiban 11 importir untuk menanam lima persen  dari kuota impor. Sebagian petani menolak “disogok” untuk mengakui menanam bibit bawang impor tersebut.

Informasi diperoleh Suara NTB, wajib tanam lima persen dari kuota impor ini sebagai realisasi Permentan Nomor 38/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Sesuai data Kementan, terdapat 12 importir dari 61 importir yang kena wajib tanam di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Delapan dari 12 importir tersebut tercatat telah merealisasikan wajib tanam menggunakan benih lokal.
Luas lahan wajib tanam para importir ini secara keseluruhan mencapai 1,36 ribu hektare. Angka tersebut setara dengan 28,63 persen dari keseluruhan wajib tanam RIPH di tahun 2017 hingga Maret 2018, yakni sebanyak 4,75 ribu hektare.
hanya saja, dari kewajiban tanam yang sebesar ini, realisasi tanam di Sembalun baru mencapai 189,2 hektare dengan persentase 13,91% dari wajib tanam. Untuk menutupi kuota itu, petani Sembalun menghubung hubungkan dengan masuknya proyek pemerintah Tahun 2017 dari APBN untuk penyaluran 350 ton bibit bawang putih.

Iklan

“Para petani mengeluhkan adanya dugaan pemotongan jatah benih lokal yang disalurkan oleh oknum perpanjangan tangan BUMN yang dipercayakan pemerintah sebagai penangkar benih lokal di wilayah Sembalun,” kata Ketua Solidaritas Masyarakat Peduli Sembalun, Handanil kepada Suara NTB, Sabtu, 19 Mei 2018.

Pembelian benih lokal oleh BUMN, telah dianggarkan pemerintah dari APBN-P 2017. Dari hasil penangkarannya, perpanjangan tangan BUMN di Sembalun hanya mampu menampung 350 Ton benih lokal dengan daya beli mencapai Rp30 miliar.

Seperti yang disampaikan Ahmadi, Ketua Kelompok Tani Montong Mentagi sebelumnya, mengungkapkan dirinya pernah mendapatkan tawaran kerja sama dari sejumlah importir untuk mengakui kepada pihak pemerintah bahwa benih bawang putih yang ditanam di atas lahannya berasal dari importir. Modusnya, untuk lima hektar lahan akan dibayar Rp200 juta. Tugasnya hanya pasang plang nama perusahaan. Ketika ada tim dari pemerintah pusat yang datang mengecek ke lapangan, hanya tinggal mengakui  bahwa bawang putih itu dari perusahaan importir.

Handanil mengaku, banyak petani di Kecamatan Sembalun yang mendapatkan tawaran tersebut sama. namun petani beda pendapat, sebagian menerima sebagian menolak.
“Lima hektar, dibayar Rp200 juta. Cuma mengaku itu benih dari importir, selesai. Pas musim panen, produksinya tetap untuk kita, tidak ada tuntutan lain, cukup sampai di pengecekan itu saja,” ungkap Ahmadi.

Handanil menambahkan, ia melihat praktik pembelian kuota tanam bawang putih ini sudah menjadi bahan perbincangan di antara para petani, bahkan cenderung meresahkan. Petani yang punya idealisme seperti Sinarwani, akan menolak tawaran langsung dari importir tersebut meski menggiurkan mencapai ratusan juta.
“Pada dasarnya semua kami yang terlibat perjuangan ini sudah mendapatkan tawaran itu, namun kami tolak,” tegasnya.

Dia kemudian mengurai, pada awalnya 11 importir yang masuk namun hanya beberapa berlanjut karena keterbatasan benih yang memang susah didapat. Semua importir rata rata  masalahnya tidak memperoleh benih.

“Ketika bertepatan dengan turunnya benih APBN Perubahan, kok para importir ini bisa menanam bawang putih hingga berpuluh puluh hektar? Padahal di awal kesulitan benih,” tanyanya.

Disinilah timbul kecurigaan pihaknya. Sebab benih importir itu hampir semuanya benih lokal atau varietas Sangga Sembalun.

Semua tanda tanya itu berkecamuk di pikirannya dan kelompok tani lain.  Para petani diakuinya bingung, hingga pada akhirnya mendapat data kelompok tani dari Dinas Pertanian Lombok Timur yang menerima benih swasembada.  Ternyata, kata dia, ada beberapa kelompok yang menerima kurang dari yang seharusnya.

“Bahkan teman saya Gafar tidak dapat sama sekali sedangkan namanya sudah tercantum,” ungkapnya.

Ia mengaku mencurigai adanya pemotongan jatah petani dan diberikan kepada para importir untuk penuhi kuota tanam. “Makanya kami tegas minta dilakukan audit dan pemeriksaan semua kelompok tani. Saya yakin banyak yang tidak sesuai dengan proposal yang masuk,” tegasnya.

Tidak asal bicara, para petani ini mengaku mengantongi data. Seperti yang disampaikan Rusmala, pengurus Poktan Timba Gading. Beberapa data yang dikantonginya diungkap. Ia menguatkan pernyataan Handanil soal dugaan suap kelompok tani.

Ia mencontohkan, ada dua kelompok tani di Sembalun Lawang, SM milik HM dan kelompok tani TJ milik AD. Dalam data keduanya punya lahan sepuluh dan lima hektar. Mereka mendapat bantuan bibit 7.000 Kg dan 5.000 Kg. selain itu mendapat bantuan plastik mulsa, pupuk NPK, Pupuk Hayati Ecofert, Pupuk Majemuk dan Pupuk Cair.

“Nama yang diberi tanda merah (data tabel) itu siap bersaksi nanti.  Mereka dibuatkan kelompok dan hanya di beri upah untuk tandatangan saja,” ungkapnya.

Ia mengaku mengantongi data kelompok tani per kecamatan, yang ditetapkan mendapat bantuan sesuai Surat kepala Dinas Pertanian Lombok Timur nomor 521.231/1082/TPH.TAN/2017. Dengan bunyi nomenklatur, data bantuan sarana produksi dan pengembangan kawasan bawang putih APBN-P.

Atas sengkarut bantuan itu, pihaknya berencana mengadukan ke  penegak hukum.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, Ir. Zaini belum menjawab detail. Dikonfirmasi  akhir pekan kemarin, pada dasarnya sudah mendapatkan informasi terkait rencana petani yang melapor ke APH tersebut. Zaini mengklarifikasi, ada beberapa nilai atau pembiayaan dalam pengadaan bawang putih di Sembalun itu tidak sesuai dengan kontrak sebagaimana keterangan kelompok tani.  “Biasa lah petani,” demikian respon singkat Zaini. Namun untuk detailnya, ia menyarankan menghubungi Kabid Pertanian H. Badarudin. Hingga berita ini ditulis Badarudin belum bisa dihubungi. (ars/yon)