Petani Sembalun Keberatan dengan Izin HGU Investor

Warga Sembalun saat sidang rakyat pada peringatan Hari Tani Nasional, Jumat, 24 September 2021. Mereka menuntut izin HGU yang diberikan kepada pengusaha pertanian di sana ditinjau kembali oleh pemerintah.(Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) – Bertepatan dengan momentum Hari Tani Nasional, petani Sembalun, Jumat, 24 September 2021 menggelar sidang rakyat. Petani kembali menyatakan keberatan dan melayangkan penolakan keras terhadap izin Hak Guna Usaha (HGU) terhadap salah satu investor pertanian di sana..

Dalam rilisnya kepada Suara NTB, pimpinan sidang dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Sembalun, Suwardi mengatakan, ribuan jiwa warga yang melayangkan penolakan. Menurutnya, izin HGU kepada pihak investor itu sepihak. Diketahui luas kawasan izin investasi investor ini dulunya seluas 556 ha. Seluas 183,15 ha sudah dikuasai investor sendiri dan 272 ha sudah turun temurun berada di tangan masyarakat.

Iklan

Diketahui sebelumnya Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy turun langsung memberikan sosialisasi dan solusi kepada masyarakat yang berkonflik dengan investor di sana. Warga juga belum menerima apa yang sudah disampaikan Bupati. Ketua Wilayah AGRA Sembalun, Amak Reli menyatakan  membantah sejarah kehadiran investor versi Bupati. Solusi yang disampaikan Bupati dikhawatirkan justru akan menimbulkan konflik horizontal.

Sebelumnya, Bupati Sukiman menyampaikan Pemkab Lotim tidak memiliki kekuatan untuk menghalau perusahaan, karena dalam sejarah versi Bupati, perusahaan telah membeli tanah tersebut yang berstatus sebagai tanah Negara sejak sebelum Reformasi, sebelum HGU-nya disahkan oleh pemerintah.

Warga yang ada di dalam kawasan lahan investasi, seperti di Dalam Petung selama 26 tahun disebut hanya sebagai penggarap, yakni berstatus  meminjam tanah perusahaan tersebut. Dari luas tanah 272 Ha yang menjadi lahan konflik, 150 Ha telah diterbitkan HGUnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga Bupati menjanjikan 120 Ha lahan sisa yang sudah digarap masyarakat, serta 30 Ha tanah TNGR akan diturunkan statusnya dari lahan konservasi menjadi lahan garapan. Sebanyak 929 KK rencana akan direlokasi ke lahan seluas 150 ha tersebut dengan sistem pembagian masing-masing adalah 15 Are/KK. (rus)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional