Petani dan Buruh Pabrik Rokok Daerah Penghasil Tembakau, Jadi Prioritas DBHCHT di NTB

Iskandar Zulkarnain (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB memprioritaskan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk petani dan buruh pabrik rokok di daerah penghasil tembakau. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari DBHCHT diarahkan kepada masyarakat di daerah penghasil tembakau.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., mengatakan, NTB merupakan provinsi nomor empat di Indonesia yang memperoleh DBHCHT tertinggi setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Iklan

‘’Penggunaan DBHCHT dibagikan ke masing-masing daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Di situ ada program-program pemberdayaan kepada masyarakat di daerah penghasil tembakau. Daerah-daerah penghasil tembakau akan merasakan manfaatnya,’’ kata Iskandar, Sabtu, 20 November 2021.

Disebutkan, DBHCHT yang diperoleh NTB tahun 2021 sebesar Rp318 miliar lebih. Dana tersebut kemudian dibagi ke provinsi dam 10 Pemda kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan rincian, Pemprov NTB sebesar Rp95,6 miliar lebih, Bima Rp11,2 miliar, Dompu Rp5,5 miliar, Lombok Barat Rp17,18 miliar. Kemudian Lombok Tengah Rp51,56 miliar, Lombok Timur Rp59,88 miliar, Sumbawa Rp10,1 miliar, Sumbawa Barat Rp3,2 miliar, Lombok Utara Rp9,98 miliar, Kota Mataram Rp52,05 miliar dan Kota Bima sebesar Rp2,3 miliar.

Penggunaan DBHCHT telah diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 206/PMK.07/2020. Yaitu, peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial. Kemudian, sosislisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Iskandar  mengatakan program dan kegiatan OPD diarahkan untuk peningkatan keaekahteraan petani dan buruh di daerah penghasil tembakau. Misalnya, dalam bidang peternakan, pemberian bantuan ternak sapi dan kaandang. Ada juga pembangunan unit pengolahan pupuk organik.

‘’Di bidang sosial, ada bantuan kepada masyarakat petani tembakau di daerah penghasil. Kemudian juga pelatihan kepada petani dan buruh pabrik rokok di daerah penghasil,’’ terangnya.

Menurut Iskandar, pemberian pelatihan dan pemberdayan petani dan buruh pabrik rokok di daerah penghasil tembakau cukup penting untuk meningkatkan kapaaitasnya. Selain itu, DBHCHT juga digunakan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan petani seperti embung.

“Banyak kegiatan-kegiatan di OPD-OPD yang kembali ke masyarakat di daerah penghasil tembakau. DBHCHT itu kita kembalikan semua kepada mereka,” tandasnya.

DBHCHT harus digunakan untuk mengoptimalkan pembangunan dengan sebaik-baiknya dan dirasakan manfaatnya oleh petani tembakau. Penggunaan DBHCHT harus patuh terhadap Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Penggunaan DBHCHT, baik yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program kegiatan pada bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, bidang penegakan hukum 25 persen dan bidang kesehatan 25 persen. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional