Petahana Maju Pilkada, Tiga Kabupaten akan Dipimpin Penjabat Sementara Bupati

Lalu Abdul Wahid (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak tiga kabupaten di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak, 9 Desember mendatang, kepala daerahnya akan diisi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati. Yaitu, Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Bima.

Agar tak terjadi kekosongan kepala daerah, maka gubernur akan mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) penunjukan pejabat provinsi sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati di ketiga daerah tersebut. Karena Bupati dan Wakil Bupati akan maju sebagai calon petahana.

Iklan

‘’Ketika bupati dan wakil bupati ikut Pilkada, maka terjadi kekosongan kepala daerah. Maka ditunjuk Penjabat Sementara seperti Bima, KSB dan KLU,’’ ujar Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Abdul Wahid, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 15 Juli 2020.

Wahid mengatakan, sesuai tahapan Pilkada 2020, penetapan pasangan calon kepala daerah pada 23 September. Artinya, sejak ditetapkan menjadi pasangan calon kepala daerah dan memasuki masa kampanye hingga tiga hari setelah pencoblosan calon petahan harus cuti.

Sehingga, sejak 23 September akan ada penunjukan Pjs Bupati di tiga daerah tersebut. Sedangkan untuk empat kabupaten/kota lainnya yang juga melaksanakan Pilkada serentak seperti Kota Mataram, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu tidak ada Pjs kepala daerah. Karena Bupatinya tidak maju dalam Pilkada.

Selain itu, kata Wahid, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang maju di Pilkada juga harus mundur sebagai abdi negara sejak ditetapkan menjadi pasangan calon kepala daerah pada 23 September mendatang. Ia menjelaskan, tahapan Pilkada serentak pada tujuh kabupaten/kota di NTB saat ini adalah coklit pemilih dan verifikasi dukungan bakal calon independen. Sedangkan pendaftaran calaon kepala daerah akan dilaksanakan awal September.

Terkait dengan anggaran Pilkada serentak, Wahid mengatakan sudah aman. Artinya, tidak ada pemangkasan anggaran Pilkada akibat realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

  Dampaknya Mengkhawatirkan, Bupati KSB Tegaskan Penertiban Wajib Dilakukan

Semua Pemda Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 sudah menyelesaikan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pilkada serentak. Total biaya yang dihibahkan oleh tujuh Pemda sebesar Rp147,36 miliar lebih.

Dengan rincian, Kabupaten Bima sebesar Rp24,668 miliar, Kabupaten Dompu Rp15 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp25 miliar. Kemudian Kabupaten Sumbawa Barat Rp13,5 miliar, Kota Mataram Rp25 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp16,2 miliar dan Lombok Tengah Rp28 miliar. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here