Peserta Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin, Hasil Verifikasi PPPK Guru Belum Ada Kejelasan

Salmun Rahman. (Suara NTB/yon), H. M. Nazili (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) – Pelaksanaan tes CPNS dan PPPK Non Guru sudah dipastikan dilaksanakan di Gedung Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur (Lotim). Dalam pelaksanaannya, setiap peserta diwajibkan dapat menunjukkan kartu vaksin atau swab antigen. Sementara untuk hasil verifikasi PPPK Guru sampai saat ini belum ada kejelasan.

Kepala BKPSDM Lotim, Drs. Salmun Rahman, menyebutkan jumlah peserta yang akan ikut tes sebanyak 3.154 orang. Dari jumlah ini, kata dia, maka skenarionya dapat dilakukan tes sebanyak empat sesi sehari kecuali Jumat, maka waktu efektif yang dibutuhkan 19 hari.

Iklan

Begitupun berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dari pemerintah pusat, pelaksanaan tes SKD yang dilaksanakan pada bulan September mendatang harus memenuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dan seluruh peserta wajib menunjukkan kartu vaksin atau swab antigen.    “Suatu keharusan bagi peserta untuk dapat menunjukkan kartu vaksin atau hasil swab antigen,” terang Salmun Rahman, kepada Suara NTB, Kamis, 26 Agustus 2021.

Terkait PPPK formasi guru, kata Salmun Rahman  sampai saat ini belum diketahui kejelasannya karena sistemnya berada di Kemendikbud. Berbeda halnya untuk CPNS dan PPPK formasi non guru yang sistemnya berada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kendati demikian, ditegaskan bahwa tidak ada pengaruhnya pelaksanaan SKD CPNS dengan PPPK formasi non guru dengan belum keluarnya hasil verifikasi administrasi PPPK formasi guru. “Intinya pelaksanaan SKD ini kita akan mengikuti jadwal dari pemerintah pusat. Untuk sementara direncanakan tanggal 8 September 2021,” sebut Salmun Rahman.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah (Loteng) H. M. Nazili, S.I.P., meminta agar beberapa syarat bagi peserta mendapat keringanan, terutama saat tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

“Kalau untuk syarat tes PCR atau tes swab antigen, bolehlah. Tapi kalau syarat untuk wajib vaksin, mungkin bisa dipertimbangkan kembali,” harapnya.

Pasalnya, kalau kemudian syarat wajib vaksin tetap diberlakukan pihaknya khawatir bisa menimbulkan persoalan baru. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara belum divaksin, peserta seleksi CPNS tidak bisa ikut tahapan seleksi. Sementara untuk vaksin mandiri tidak bisa, karena yang tersedia hanya vaksinasi dari pemerintah.

“Sementara kita ketahui bersama, stok vaksin yang ada sekarang ini masih sangat terbatas. Sehingga masih banyak masyarakat kita yang belum divaksin. Jadi kalau tetap dipaksa untuk harus ada, jadi agak ribet nantinya,” terang Nazili.

Disinggung jadwal pelaksanaan SKD, Nazili mengatakan sampai sejauh ini belum bisa dipastikan. Dalam rapat koordinasi terakhir, pemerintah pusat belum memberikan kepastian jadwal pelaksanaan SKD. Karena masih ada pembahasan terkait syarat untuk ikut SKD. (yon/kir)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional