Perusahaan Diminta Bayar Penuh Gaji Karyawan

Hariadi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 tidak saja mempengaruhi kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi. Konsekuensinya adalah perusahaan ramai – ramai memangkas gaji karyawan dengan alasan pendapatan menurun. Namun menurunnya kasus Covid-19 disertai berangsurnya aktivitas ekonomi mulai pulih diminta perusahaan membayar penuh upah pekerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Hariadi mengakui, pandemi dinilai bukan menjadi alasan, tetapi kondisi nyata yang dialami oleh perusahaan karena sektor ekonomi dan sosial berdampak terhadap perekonomian yang memicu pendapatan masyarakat menurun drastis. “Iya bukan alasan tapi itu sudah kenyataan,” kata Hariadi.

Dengan berbagai sistem yang dibangun oleh pemerintah diharapkan Hariadi, di tahun 2021 perekonomian masyarakat segera stabil. Kendati demikian, perusahaan dalam laporannya masih mengklaim pendapatan belum normal walaupun karyawan yang sebelumnya dirumahkan kini dipekerjakan kembali. “Pegawai hotel sudah dipanggil lagi. Tapi gajinya belum penuh,” ucapnya.

Gaji mereka belum normal. Hariadi memaklumi kondisi itu karena sistem kerja karyawan secara bergiliran. Di satu sisi, pengusaha, asosiasi pekerja dan pemerintah telah menyepakati tidak menaikkan upah minimum kota. Kesepakatan tidak menaikkan gaji semestinya dibarengi dengan menormalkan gaji karyawan atau tidak memotong upah pekerja hingga 50 persen. Hariadi menegaskan segera melakukan pengawasan ke perusahaan untuk memberikan imbauan. “Kita harapkan 2021 perusahaan menormalkan gaji karyawannya,” harapnya.

Rusmiati, salah satu karyawan swasta di Mataram merasakan pemangkasan gaji akibat pandemi. Upah diterima 75 persen sejak April lalu. Dia bersama rekan satu kantornya tidak bisa berbuat banyak. Pemangkasan gaji menjadi kebijakan perusahaan dengan alasan pemasukan minim. “Mau gimana lagi sudah keputusan di kantor,” tandasnya.

Sejak pemotongan gaji, diakui berpengaruh terhadap perekonomiannya. Meskipun belum memiliki keluarga, tetapi ia dibebani dengan membayar kontrakan serta memenuhi kebutuhan selama sebulan. Gaji diterima 100 persen saja, Rusmiati harus mengatur pengeluaran untuk bisa ditabung. “Bayar kos saja Rp500 ribu/bulan. Itu belum termasuk beli token listrik,” sebutnya.

Dia melihat kondisi ekonomi perlahan mulai pulih. Terkbukti pusat perbelanjaan, tamu hotel serta aktivitas ekonomi lainnya berjalan normal. Meskipun masih ada pembatasan serta pengaturan ketat terhadap protokol kesehatan. Berangsur – angsurnya perekonomian di tengah masyarakat diharapkan dibarengi dengan pulihnya pendapatan karyawan. “Mudah – mudahan mulai Januari ini gaji bisa normal,” harapnya. (cem)