Pertumbuhan Ekonomi NTB Diproyeksi Mendekati Nol

Iwan Harsono. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2020 diproyeksikan masih bertumbuh. Angka pertumbuhannya di kisaran tak sampai nol persen. “Perkiraan saya 0,003 persen. Mendekati angka nol, tapi tidak sampai nol. Tapi ini pertumbuhannya positif dan dengan memasukkan kategori pertambangan,”  kata Dr. Iwan Harsono, ekonom dari Fakultas Ekonomi Unram.

Tanpa memasukkan kategori tambang, pertumbuhan ekonomi NTB selama setahun diperkirakan minus di kisaran -2 sampai -3 persen. Pada triwulan II tahun 2020 (April-Mei-Juni) di saat tingginya kasus positif corona di dunia,  pertumbuhan ekonomi NTB  – 7,79 tanpa tambang. Dengan memasukkan kategori tambang, pertumbuhan ekonomi NTB menjadi -1,41 persen. Lalu pada triwulan ke III (Juli-Agustus-September), pertumbuhan ekonomi NTB – 6,65 tanpa tambang.

“Pada triwulan IV 2020 ini (Oktober-November-Desember), pertumbuhan ekonomi kita membaik, tapi masih minus. Perkiraan saya masih -3 atau -4 persen,” katanya kepada Suara NTB. Perbaikan ekonomi dilihat dari tingkat inflasi yang mulai naik. Artinya daya beli masyarakat mengalami perbaikan. Tanpa memasukkan kategori tambang, Dr. Iwan Harsono memperkirakan, pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 berada di kisaran -2 persen sampai -3 persen.

“Kita masih lebih baik dari daerah – daerah lain. Misalnya saja, Bali minus pertumbuhan ekonominya sampai 12 persen triwulan III,” ujarnya. Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Untuk mengukur realitas tingkat kesejahteraan 5 jutaan jiwa penduduk NTB, ia lebih condong melepas kontribusi sektor pertambangan dan perhitungan struktur pertumbuhan ekonomi.

Dr. Iwan Harsono mengatakan, keberadaan tambang yang terbesar saat ini tambang Batu Hijau yang dikelola oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), sebelumnya dikelola oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dampaknya kecil. Hanya mendongkrak petumbuhan usaha kos-kosan. “Saya pernah melakukan perhitungan, yang dampaknya hanya kos kosan paling besar. Berapa sih yang kerja di tambang itu, tidak sampai 100.000 orang. Itupun banyak juga dari luar. Sehingga tidak bisa dijadikan ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat NTB 5 jutaan jiwa,” katanya.

Ia lebih senang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat NTB dengan melepas sektor pertambangan. Kendati, secara teori mengukur pertumbuhan ekonomi harus memasukkan seluruh komponen barang dan jasa yang ada di suatu wilayah.

Aktifitas pertambangan terbatas hanya pada penggalian, lalu dikirim langsung keluar NTB tanpa pengolahan terlebih dahulu. Tidak cukup banyak masyarakat/pekerja yang dilibatkan.

Untuk itu, yang paling realistis dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong tingkat kesejahteraan di NTB adalah perkuat UMKM/IKM, bela beli produk lokal, dan permudah dunia usaha yang padat karya. Sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi juga harus diperkuat teknologi pertaniannya untuk produksi dan industrialisasi.

Sebelumnya, dalam kegiatan pengukuhan dan pelantikan pengurus Kadin Provinsi NTB periode 2020-2025, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah juga menyatakan tak cukup berbahagia dengan pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan kategori tambang yang tercatat positif, namun tidak merata dinikmati oleh masyarakat. (bul)