Pertumbuhan Ekonomi Harus Bantu Warga Keluar dari Kemiskinan

Juru Bicara Fraksi PAN, Saepuddin Zohri (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Selama ini, Provinsi NTB seringkali mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang angkanya cukup mengesankan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seharusnya bisa mendorong lebih banyak warga untuk keluar dari jeratan kemiskinan.

Hal itu menjadi salah satu sorotan Fraksi PAN dalam rapat paripurna pembahasan RPJMD NTB, di Kantor DPRD NTB, baru-baru ini.

Iklan

Juru Bicara Fraksi PAN, Saepuddin Zohri, dalam kesempatan tersebut mengutarakan bahwa tingkat kemiskinan NTB saat ini masih di atas rata-rata nasional. “Meskipun tahun 2017 NTB mengalami pertumbuhan ekonomi hingga 7,01 persen, namun belum menolong masyarakat NTB keluar dari kemiskinan,” ujarnya.

Menurut Saepuddin Zohri, Kemiskinan memang sangat erat kaitannya dengan banyak hal. Diantaranya pendidikan, iklim kompetitif (bersaing) di masyarakat yang belum terbentuk dan sebagainya. “Fraksi PAN berharap Gubernur baru dapat segera mengatasi masalah ini dengan memajukan pendidikan (peningkatan kualitas), yang menyeluruh,” ujarnya.

Salah satu terobosan yang menurutnya juga patut menjadi catatan dalam rangka memajukan masyarakat NTB adalah terobosan memberikan beasiswa bagi mahasiswa NTB untuk belajar ke luar negeri. “Sebagaimana telah dicanangkan oleh Saudara Gubernur dalam pidato visi visinya di hadapan dewan beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pemprov NTB telah menyiapkan sejumlah strategi atau jurus  untuk menekan peningkatan angka kemiskinan 2019 mendatang. Tahun depan, ada 13 program yang rdisiapkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menekan angka kemiskinan yang diprediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berada di atas 15 persen hingga 2021.

Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang difokuskan pada daerah-daerah terdampak bencana. “Terutama penjangkauan perlindungan dan pemberdayaan sosial. Itu akan kita kuatkan di lokasi-lokasi terdampak bencana,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (14/11) siang.

Ia mengatakan beberapa OPD sudah diajak diskusi oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah kaitannya dengan program penanggulangan kemiskinan 2019 mendatang. Khalik mengatakan masyarakat-masyarakat terdampak gempa akan dikuatkan lagi pemberdayaan sosial dengan memberikan bantuan alat pertukangan, perbengkelan dan lainnya.

Selain itu, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan ditambah. Pihaknya sudah mengirim data-data calon penerima PKH tambahan yang disebut PKH adaptif.

Pada 2019, kata Khalik, Pemprov NTB juga akan melakukan uji coba program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 10.000 penerima manfaat. Program BPNT ini akan dikuatkan di daerah-daerah terdampak gempa.

“Tapi tak mengurangi juga di daerah yang tak terdampak gempa. Ini yang kita sebut Gerbang Berkemas, yakni Gerakan Membangun Bersama Kesejahteraan Masyarakat. Kita akan kuatkan sinergitas dengan sistem komplementaritas dengan program yang ada di OPD lainnya,” tambah Khalik.

Khalik mengatakan beberapa strategi tersebut akan dilakukan untuk menekan peningkatan angka kemiskinan 2019. Secara keseluruhan, ada 13 program lintas OPD yang akan dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan tahun depan.

“Bahkan kita berharap, kalau PKH itu kalau sekarang sampai SMA. Kita akan usulkan ke pak Gubernur, kenapa tidak keluarga penerima PKH, agar mereka diberikan beasiswa pada perguruan tinggi yang ada di NTB,” ujarnya. (aan)