Pertimbangkan Keberlanjutan Bisnis Akomodasi Jelang MotoGP

I Gustri Lanang Patra (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Rencana pemerintah daerah untuk terus menambah fasilitas akomodasi kamar hotel untuk memenuhi kebutuhan gelaran MotoGP 2021 disebut cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, rencana tersebut dinilai belum mempertimbangkan aspek sustainability atau keberlanjutan usaha.

Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gustri Lanang Patra mengatakan, upaya pemerintah untuk menarik investor guna menunjang pembangunan hotel dan pemenuhan kebutuhan kamar memang wajar dilakukan. Mengingat potensi wisatawan diperkirakan mencapai 150 ribu orang. Sedangkan ketersediaan kamar hotel di NTB hanya mencapai 16 ribu dari akumulasi hotel bintang hingga melati.

Iklan

‘’Tapi di sisi lain, yang namanya investor, seperti kami ini, tentu (ingin) ada kesinambungannya. Nanti setelah MotoGP itu, bagaimana ke depannya (150 ribu) kamar itu,’’ ujar Lanang, Senin, 24 Februari 2020 di Mataram. Menurutnya, hal itu mungkin saja mengancam iklim bisnis perhotelan NTB setelah gelaran MotoGP berakhir.

Dicontohkannya seperti persiapan pemerintah memperbanyak kamar hotel sampai dengan satu tahun ke depan. Di mana kondisi hotel sendiri di awal 2020 memasuki masa low season. Terutama untuk resort yang hanya ramai pengunjung pada bulan-bulan tertentu seperi Juni, Juli, Agustus, Desember, dan liburan sekolah.

Di sisi lain, city hotel juga mengalami nasib serupa di mana periode Januari-Maret kegiatan MICE menurun sehinga pelaku usaha perhotelan tidak dapat berbuat banyak. ‘’Kalau sekarang (kita perlu pikirkan juga) bagaimana setelah MotoGP itu. Lalu hotelnya (yang didorong untuk dibangun) mau diapakan,’’ tanya Lanang.

Menurutnya, salah satu kendala besar yang perlu dipertimbangkan adalah kenyataan bahwa gelaran MotoGP hanya berlangsung beberapa hari. ‘’Terus kamar hotel yang sebanyak itu (persiapan untuk 150 ribu, Red) bagaimana,’’ tanyanya. Mengingat sampai saat ini belum ada jaminan MotoGP Indonesia akan dilaksanakan hanya untuk satu musim atau berkelanjutan.

Selain itu, persiapan lainnya seperti fasilitas di bandara, objek wisata, dan strategi pormosi juga dinilai perlu ditingkatkan. Menurut Lanang, komponen pariwisata tersebut sama strategisnya dengan penyediaan kamar hotel. Mengingat seluruh fasilitas yang dibangun haruslah menjadi penawaran untuk benar-benar menarik wisatawan juga.

Beberapa pilihan yang akan diambil pemerintah daerah juga disebut perlu didasarkan kajian lebih dalam. Dicontohkan Lanang seperti strategi menambah kamar melalui perizinan virtual hotel operator yang sampai saat ini masih banyak menimbulkan polemik kalangan pengusaha hotel.

Masalah utama yang mewarnai pilihan pengadaan kamar melalui virtual hotel operator adalah penyediaan kamar yang terlalu mudah dan seringkali lepas dari pajak. ‘’Kalau mau ambil solusi itu (virtual hotel operator) teman-teman hotel juga tidak menginginkan, jadi harus dipikirkan kembali,’’ tegas Lanang. (bay)