Persuasi dan Pendekatan Sosial untuk Tuntaskan Persoalan Lahan di Mandalika

H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Semangat bersama untuk menyukseskan pembangunan sirkuit internasional MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah terus dipacu. Agar pembangunan yang ditargetkan sebelum pelaksanaan MotoGP 2021 bisa selesai tepat pada waktu.

Pembangunan proyek strategis nasional ini, diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat NTB. Sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo agar proyek-proyek strategis nasional harus bisa diselesaikan secepatnya. Meski terjadi kendala di lapangan terkait persoalan lahan, diusahakan penyelesaiannya secara persuasif dan pendekatan sosial kemasyarakatan, tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi.

Iklan

‘’Tentunya berdasarkan fakta sesungghnya berupa pembuktian (alas hak) kepemilikan tanah yang sah bagi masyarakat,’’ ujar Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah pada rapat akselerasi pembangunan sirkuit MotoGP, Rabu, 30 September 2020 di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB.

Pada prinsipnya kata gubernur, masyarakat di lokasi sekitar tempat dibangunnya Sirkuit MotoGP mendukung untuk diselesaikannya proyek ini. Tidak ada yang menolak kehadiran proyek superprioritas ini. Namun ada pemilik yang mengklaim tanahnya belum dibayar.

“Itulah maksud kita bertemu kali ini. Bagaimana memediasinya melalui pendekatan dengan cara terbaik, terlebih Komnas HAM hadir juga saat ini di NTB,” kata Dr.Zul.

Sementara itu, Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menjelaskan, proyek strategis nasional seperti pembangunan sirkuit MotoGP ini hendaknya menjadi semangat bersama pemerintah dan masyarakat khususnya di KEK Mandalika untuk diselesaikan bersama. Kehadirannnya di NTB atas dasar berbagai pengaduan pemilik lahan di KEK Mandalika yang lahannya belum dibayar untuk dimediasi.

‘’Meski demikian kehadiran Komnas HAM di NTB tidak serta merta membela pihak pengadu dan mengesampingkan pihak lainnya termasuk ITDC. Namun kita juga bekerja secara profesional. Jika alas hak pemelikan lahan oleh warga ada bukti kuat ya kita perjuangkan hak-haknya. Namun sebaliknya jika tak ada pendukungnya, kita harus mengikuti aturan yang sudah ada,’’ ujarnya.

Komnas HAM pada kesempatan tersebut juga menyarankan kepada siapapun yang bersengketa atas permasalahan lahan atau apapun, bisa diadukan ke Komnas HAM. Komnas HAM menginginkan agar sentra pengaduan terpusat satu pintu di Komnas HAM, agar tidak melebar dan bias ke mana-mana dan menimbulkan tafsir yang berbeda pula. (r)