Persoalan TKI NTB Sudah di Zona Meresahkan

Mataram (suarantb.com) – Komisi V DPRD NTB akhirnya memanggil  beberapa dinas terkait untuk  membahas banyaknya TKI NTB yang  bermasalah di luar negeri. Komisi yang membidangi masalah ketenagakerjaan itu memanggil Disnakertrans NTB dan Imigrasi Mataram.

Anggota Komisi  V DPRD NTB Saefuddin Zohri, S. Ag yang dikonfirmasi suarantb.com usai pertemuan  mengatakan  pemanggilan tersebut penting dilakukan oleh pihaknya. Mengingat  banyaknya kasus-kasus yang menimpa  TKI asal NTB  sudah dalam zona meresahkan.

“Jadi kita berharap tadi beberapa pemikiran terhadap tenaga kerja kita, supaya ada perbaikan sistem yang dilakukan. Selanjutnya komitmen untuk menjalankan sistem juga harus ada, karena bagaimanapun baiknya sistem kalau tidak ada komitmen tidak ada artinya,” katanya, Selasa, 16 Agustus 2016.

Saefuddin meminta dinas atau instansi terkait untuk terus menjaga komitmen dan profesionalisme dalam mencegah pengiriman TKI ilegal. Pasalnya, banyak ditemukan indikasi beberapa oknum yang justru  memanfaatkan posisi strategisnya untuk memperlancar praktik-praktik pengiriman TKI ilegal tersebut.

“Ada tadi beberapa temuan peluang terjadinya tenaga kerja ilegal dan itu diakui semua, dan komitmen kita memperbaiki ini semua. Dan saya berharap di Imigrasi itu proses pengurusan paspor harus ada standar yang jelas supaya jangan dimainkan oleh oknum-oknum tertentu,” ujarnya.

Politisi PAN ini mengaku,  prihatin masyarakat yang ingin menjadi TKI harus membayar biaya paspor Rp 1 – 2 juta. “Jelas masyarakat akan mengambil langkah yang cepat, tapi kasian kan masyarakat harus jadi korban,” terangnya.

Saefuddin mengatakan, hal  lain yang menyebabkan sulitnya TKI ilegal dibendung adalah masih belum terpusatnya komando antara Disnakertrans dan Imigrasi. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kurang  efektif dan efisiennya pelayanan serta  penanganan tenaga kerja tersebut.

Terpisah, Anggota Komisi V DPRD NTB lainnya, Drs H. Abdul Karim, MM, menyampaikan, setelah berlangsungnya pertemuan denggan Dinas dan lembaga pengiriman TKI tersebut, kedepan pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan. Salah satunya dengan bersama-sama melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dalam hal ini  Gubernur NTB, guna membicarakan implementasi peraturan daerah yang memungkinkan layanan satu atap beberapa instansi yang bertanggung jawab terhadap  pengiriman TKI.

“Kita akan dorong Disnakertrans supaya bisa betul-betul layanan satu atap itu. Ya mungkin kita akan ketemu dengan gubernur, pak Sekda supaya layanan satu atap dapat terwujud sesuai Perda,” katanya.

Ia juga menegaskan agar hasil pertemuan tersebut segera ditindaklanjuti dengan menemui Gubernur NTB. Hal tersebut sebagai wujud keseriusan  semua pihak  yang hadir dalam pertemuan tersebut merealisasikan hal-hal yang telah disepakati.

“Hasil pertemuan ini, jalannya pertemuan ini dilanjutkan ke Gubernur, kalau hanya selesai di sini ya wassalam,” katanya.

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan  dari Disnakertrans NTB, BP3TKI, Imigrasi, Ombudsman dan Polda NTB. Pemanggilan sejumlah dinas atau instansi tersebut untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan kedepan agar cerita-cerita miring menyangkut TKI tidak lagi terdengar. (ast)