Persoalan Lahan Bandara Dianggap Beres, Tim Penyelesaian Sengketa Tetap Dibentuk

Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menegaskan kalau persoalan yang terjadi di atas lahan Lombok International Airport (LIA) sudah dinyatakan clear and clean alias tuntas. Hanya saja, Pemkab Loteng dipastikan tetap akan membentuk tim penyelesaian sengketa lahan. Guna mengakomodir tuntutan warga lingkar bandara yang meminta kejelasan dan penyelesaian persoalan lahan bandara.

Demikian ditegaskan Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, kepada Suara NTB, Sabtu, 12 November 2016. Dikatakannya, apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi warga lingkar bandara yang menginginkan penyelesaian persoalan sengketa lahan, terutama terkait penyelesaian sisa pembayaran lahan sesungguhnya sudah terpenuhi.

Iklan

Pasalnya, dulu sebelumnya bandara mulai dibangun warga lingkar bandara sesungguhnya sudah menerima tali asih dari pemerintah daerah. Besarannya disesuaikan dengan luas lahan warga bersangkutan. Sehingga, jika sekarang ini persoalan sengketa lahan kembali muncul, sesungguhnya itu tidaklah mendasar.

Akan tetapi, pemerintah daerah tidak tinggal diam begitu saja. Pemerintah daerah nantinya akan tetap membentuk tim penyelesaian sengketa lahan bandara. Tim ini bertugas memfasilitas penyelesaian persoalan lahan bandara. Baik itu yang berkaitan dengan persoalan pembayaran harga lahan yang diklaim banyak kekurangan. Termasuk soal klaim luasan lahan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

“Tim kecil inilah yang nantinya akan memfasilitas penyelesaian persoalan lahan bandara. Walaupun sesungguhnya, lahan bandara sudah tidak bermasalah dan sudah dinyatakan clear and clean sejak lama. Sebelumnya pembangunan bandara dimulai,” terangnya.

Amin pun mengaku kalau sebelumnya sudah ada pertemuan antara warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan dengan pemerintah daerah. Dengan difasilitasi oleh Komnas HAM RI. Dimana dalam pertemuan tersebut ada beberapa poin penting yang menjadi kesepakatan. Salah satunya pemerintah daerah akan membentuk tim penyelesaian sengketa lahan.

Selain itu, warga lingkar bandara yang merasa masih ada persoalan diatas lahan bandara juga diminta menyiapkan alat bukti pendukung. Bahwa memang lahan tersebut masih belum selesai. “Sekarang kita tidak bisa main klaim saja. Jika memang ada yang masih belum selesai, kita sudah minta warga untuk menyiapkan alat bukti pendukungnya. Karena kalau dari sisi pemerintah, semua alat pendukung yang menyatakan kalau persoalan lahan bandara sudah selesai, masih lengkap,” tandasnya.

Pihaknya pun tidak mempermasalahkan kalau kemudian, warga memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Dengan melakukan gugatan atau upaya hukum lainnya. Karena itu hak setiap warga yang harus dihormati. “Kita terbuka dengan masyarakat. Kalau mau menempuh proses hukum silahkan. Jika menginginkan penyelesai oleh tim penyelesaian sengketa lahan juga tidak masalah,” imbuhnya.

Terkait desakan untuk dilakukan pengukuran ulang luas lahan bandara karena dinilai terjadi kelebihan luas lahan, Amin mengaku, tidak masalah. Namun jika merujuk data dan hasil pengukuran oleh pihak BPN Praya, luas lahan bandara sekarang ini sudah sesuai.

Sebelumnya, koordinator warga lingkar bandara, L. Ranggalawe mendesak penyelesain kekurangan pembayaran lahan. Lantaran pembayaran lahan saat proses pembebasan lahan dulunya, banyak yang kurang. Selain itu luas lahan bandara sekarang ini, diklaim tidak sesuai kenyataan. Dimana warga mengklaim kalau luas lahan bandara sekarang sekitar 700 hektar. Padahal oleh pihak PT. AP I mengaku kalau luas lahan bandara sekitar 550 hektar. Sehingga warga meminta dilakukan pengukuran ulang. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here