Persoalan Kepemilikan Lahan di Kawasan Hutan Sekaroh Menjadi Penghambat Investasi

Slameto Dwi Martono (Suara NTB/dok)

BADAN Pertanahan Nasional (BPN) telah mencabut atau membatalkan 28 sertifikat hak milik di kawasan Hutan Sekaroh, Lombok Timur. Namun, ada satu sertifikat yang belum dicabut, karena adanya dua putusan pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) yang berbeda.

Persoalan kepemilikan lahan di kawasan Hutan Sekaroh menjadi penghambat investasi di daerah tersebut. Investor asal Swedia, PT. Eco Solutions Lombok (ESL) tidak bisa merealisasikan investasinya karena masyarakat menduduki lahan untuk tanaman jagung.

Iklan

Kepala Kanwil BPN NTB, Slameto Dwi Martono mengatakan pencabutan 28 sertifikat hak milik setelah adanya putusan pengadilan. ‘’Untuk 28 sertifikat sudah kita tindaklanjuti dengan pembatalan dan pencabutan sertifikat,’’ kata Slameto saat rapat koordinasi Satgas Percepatan Investasi Pemprov NTB di Kantor Gubernur, Jumat, 8 Oktober 2021.

Dari 31 sertifikat lahan di kawasan Sekaroh, sebanyak 29 sertifikat sudah diuji di pengadilan. Namun, kata Slameto, dari 29 sertifikat yang dinyatakan berada di kawasan hutan Sekaroh, satu pemegang sertifikat mengajukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hasil putusan PTUN menyatakan bahwa satu sertifikat, yaitu sertifikat 704 tidak masuk dalam kawasan hutan. Sehingga putusan PTUN  memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk mengubah peta kawasan hutan dan mengeluarkan sertifikat 704 dari peta kawasan hutan.

Slameto menambahkan, dari 28 sertifikat yang sudah ada putusan pidana dari pengadilan. Ada empat pemegang sertifikat yang menggugat ke PTUN. “Ini masih sedang berproses, tahap banding,” katanya.

Kaitan dengan sertifikat 704 yang keluar dua putusan pengadilan yang berbeda, Slameto mengatakan pihaknya sudah meminta petunjuk ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Dikatakan, Gubernur juga sudah bersurat ke Menteri ATR kaitan dengan hal ini.

‘’Nanti kami menunggu surat resmi dari Jakarta. Dasar kami melakukan pembatalan sertifikat itu,’’ ujarnya.

Dikatakan, hal-hal yang bersifat urgen atau memiliki dampak hukum pidana diserahkan ke Kementerian ATR. Sehingga pihaknya belum mencabut sertifikat 704 tersebut.

‘’Karena putusan PTUN menyatakan tidak masuk kawasaan hutan. Sedangkan diputusan pidana masuk kawasan hutan,’’ terangnya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional