Persoalan Aset Lobar Diserahkan ke Kejaksaan

Pengendara melintas di ruas jalan depan tanah aset milik pemkab Lobar di Dusun Tegal Desa Jagaraga, Minggu, 18 Oktober 2020. Persoalan asset ini masih mengambang, dan pemkab telah memberikan SKK kepada Kejari Mataram untuk menindaklanjutinya.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Langkah penertiban aset yang dilakukan Pemda melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selama ini dinilai masih sekadar saja. Pasalnya beberapa aset bermasalah yang sudah lama dibiarkan tanpa ada kejelasan dan solusi penyelesaian. Pemkab menyerahkan kasus aset ini ke Kejaksaan melalui surat kuasa khusus (SKK) bupati ke Kejaksaan Negeri.

“Upaya penertiban ini masih sekadar suara saja, berapa banyak sudah dilayangkan surat, mana yang ditindaklanjuti. Seperti aset Jagaraga dan lainnya tidak ada solusi sampai sekarang. Kalaupun harus ditindaklanjuti, minimal harus ada solusi supaya tidak ngambang seperti ini,” jelas Ketua Komisi I DPRD Lobar, Romi Rahman, akhir pekan kemarin.

Iklan

Seharusnya Pemda fokus menyelesaikan persoalan aset yang bersinggungan dengan masyarakat, karena lahan ini memang sudah lama ditempati warga. Sehingga warga yang mendiami lahan itu selama 7 tahun justru mengambang, namun belum selesai sampai sekarang. Tidak ada solusi, dan Pemda hanya melayangkan surat pengosongan.

Padahal persoalan ini sudah dibahas dan didorong oleh DPRD agar Pemda mencarikan solusi. Di mana sebelumnya Kasus ini sudah diserahkan ke Kejaksaan melalui SKK. “Hasilnya belum ada sampai sekarang,” ujar dia. Menurut dia, kalau menunggu kajian hukum ini akan tetap mengambang. Mestinya ini didorong lebih cepat supaya persoalan ini jelas, karena kasihan masyarakat yang mendiami lahan itu.

Bagiamana solusi dari DPRD sendiri? Menurut dia, pihaknya perlu mengetahui pendapat hukum dari kejaksaan tersebut. Namun sampai saat ini belum diserahkan ke DPRD. Sebab bisa saja lahan itu dihibahkan ke warga atau warga membayar ulang ke Pemda. “Cuma dari BPKAD belum serahkan pendapat hukum ke kami,” katanya.

Kepala BPKAD Lobar, .H. Fauzan Husniadi mengatakan, Terkait kasus aset Jagaraga, sudah ditangani kejaksaan negeri. “Sudah ditangani Kejaksaan. Tinggal tunggu saja,” tegas dia. Menyoal solusi yang akan dilakukan tentunya salah satunya berdasarkan dari pertimbangan hukum dari kejari tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mataram, Yusuf, SH diwawancarai pada sebuah acara di Mataram mengatakan terkait kasus aset Jagaraga, belum ada hasilnya. Ditanya soal apakah ada gambaran hasilnya? Menurutnya belum ada. “Soal aset Jagaraga kami belum ketemu dengan pihak Pemda. Kami perlu ketemu dulu dengan Pemda, karena panjang sekali ceritanya itu. Termasuk terkait dugaan pidana dalam kasus ini belum disimpulkan pihaknya.

Kejari sudah menerima SKK dari Bupati terkait persoalan aset Lobar (Jagaraga red). Pihaknya menelaah dokumen yang dimiliki dan diserahkan oleh pemda tersebut. “Yang mana saja terlibat di situ. Nanti kami sikapi, apakah ini bisa selesaikan di luar persidangan atau tidak. Apakah perlu ke pengadilan? Kita bikin gugatan. Kami akan lihat juga, di samping perdatanya, ada ndak pidananya di situ. Itu juga kita kaji,” jelas Yusuf.

Dikatakan, pihaknya perlu mengkaji berbagai aspek sebelum ke pegadilan, termasuk salah satunya aset ini telah didiami masyarakat. Tidak langsung ke pengadilan. Apakah perlu mediasi dulu, diselesaikan di luar persdiangan. Terkait adanya putusan tetap pengadilan untuk eksekusi aset ini, menurut dia putusan itu berkaitan dengan pidana. “Ini kan perdatanya, alas haknya. Kalau itu (putusan) kan pidananya, kita tidak masuk ke sana,” jelas dia. (her)