Persidangan Empat IRT, Kuasa Hukum Ungkap Kejanggalan Dakwaan JPU

Empat IRT terdakwa kasus pelemparan gudang pabrik pengolahan tembakau Desa Wajegeseng, menjalani persidangan di PN Praya, Kamis, 25 Februari 2021. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Sidang lanjutan kasus dugaan pelemparan pabrik pengolahan tembakau yang menyeret empat ibu rumah tangga (IRT) di Desa Wajegeseng Kecamatan Jonggat, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Praya,  Kamis, 25 Februari 2021. Dalam sidang kedua yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Asri, S.H., kuasa hukum ke empat IRT mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang disampaikan pada sidang perdana, Senin, 22 Februari 2021.

Beberapa kejanggalan yang dimaksud ungkap kuasa hukum terdakwa, Ali Usman Ahim, dalam eksepsi terdakwa di antaranya soal pengenaan pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinilai berlebih dan tidak tepat. Pasal tersebut baru bisa dikenakan terhadap aksi pengerusakan yang menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Iklan

Unsur barang yang dirusak juga bukan fasilitas publik yang jika rusak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Tapi hanya atap gudang pabrik pengolahan tembakau. “Pasal 170 KUHP ini ancaman hukumannya berat. Jadi tidak main-main, itu menyangkut aksi pengerusakan yang berimplikasi pada ketertiban umum. Sedangkan yang dilakukan oleh para terdakwa yang melempari atap gudang pabrik pengolahan rokok tidak sampai mengganggu ketertiban umum,” paparnya.

Kemudian terkait barang bukti yang diajukan oleh JPU. Dalam dakwaan JPU menyebutkan batu serta pohon singkong. Sementara dari dokumen barang bukti yang dilampirkan berupa foto tidak ada foto pohon singkong. Yang ada hanya baru serta belahan bambu. “Ini menandakan kalau JPU kurang cermat serta tidak runut dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam dakwaannya,” imbuh Ali.

Tidak hanya itu, dalam dokumen dakwaan JPU menyatakan kalau pada proses penyidikan hingga pelimpahan perkara, para terdakwan didampingi kuasa hukum. Namun dari keterangan para terdakwa, tidak pernah didampingi kuasa hukum atau pengacara. Padahal jika merujuk pada pasal yang disangkakan, itu wajib harus didampingi kuasa hukum.

Itu artinya, kata dia, dakwaan JPU bisa dikatakan kabur. Untuk itu, pihaknya meminta hakim memutuskan kalau dakwaan JPU batal demi hukum. Atau paling tidak, majelis hakim tidak menerima dakwaan dari JPU tersebut.

Atas eksepsi tersebut, JPU Abdul Haris menyatakan akan menyampaikan replik dalam sidang lanjutan yang digelar pada Jumat besok (hari ini,red). Awalnya, JPU meminta waktu untuk menyusun replik pada Kamis sore itu juga. Namun karena waktu, majelis hakim memutuskan untuk menunda pelaksanaan sidang selama sehari. “Sidang akan kita gelar kembali pada hari Jumat pukul 09.00 wita,” sebut Ketua Majelis Hakim, Asri, S.H.

Siap untuk Restorative Justice

 

Disinggung terkait dorongan supaya perkara tersebut diselesaikan melalui pendekatan restorative justice, Ali Usman menegaskan pada prinsipnya pihaknya sangat diam. Dengan catatan proses persidangan harus dihentikan dan nama baik para terdakwa dipulihkan. Dan, sebenarnya sebelum perkara sidangkan pihaknya sudah mendorong penyelesaian melalui pendekatan tersebut. Tetapi ternyata proses hukum tetap berjalan.

“Kalau memang ada penyelesaian melalui pendekatan restorative justice, kita sangat siap. Tapi proses hukum harus dihentikan. Kalau tidak, kita siap untuk terus melawan. Agar para terdakwa memperoleh keadilan,” pungkas Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB ini. (kir)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional