Perpres Terbit, Megaproyek Global Hub Kayangan Peroleh Izin Lokasi 7.373 Hektare

Son Diamar (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 patut diapresiasi. Dalam Perpres tersebut, Global Hub Kayangan Lombok Utara masuk menjadi proyek prioritas nasional sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta.

Direktur Utama PT. Diamar Mitra Kayangan, Son Diamar yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 19 Februari 2020 mengatakan, perjuangan panjang sehingga  megaproyek Global Hub Kayangan terakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan RPJMN sekitar 10 tahun. Lokasi megaproyek Global Hub Kayangan juga sudah mendapatkan izin lokasi seluas 7.373 hektare.

Iklan

‘’Perjuangan ini panjang, sudah 10 tahun. Tanpa ada biaya dari pemerintah dan Pemda. Mulai dari berbagai studi, lalu menyusun konsep. Meyakinkan Gubernur TGB, ke Presiden. Meyakinkan DPR, DPD pinjam power untuk undang menteri tujuh kali, saya presentasi tujuh kali,’’ ujar Son Diamar.

Mantan Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini mengatakan dirinya bersama teman-teman gerilya masuk tim di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017, dimana Global Hub Kayangan masuk dalam RTRWN sebagai kawasan andalan nasional. Setelah itu, ia bersama Pemda NTB mengurus rekomendasi Kementerian ATR soal izin lokasi.

‘’Urus izin lokasi, dapat 7.373 hektare. Gerilya lagi dan marah-marah kepada Deputi Bappenas yang lalai. Keluarlah Perpres 18/2020,’’ terangnya.

Ia mengatakan, Pemprov NTB dan Pemda KLU banyak membantu supaya Global Hub Kayangan masuk dalam perencanaan nasional. Ia menyebut sejumlah pejabat Pemprov NTB  ikut membantu memperjuangkan agar Global Hub Kayangan masuk dalam RPJMN. Begitu juga pejabat Kabupaten Lombok Utara juga banyak yang ikut membantu.

‘’Semua itu diperjuangkan, tidak mudah. Sekarang ada dasar hukum kuat. Saya  mati pun ada orang lain bisa lanjutkan agar Lombok berubah nasib,’’ katanya.

Son Diamar mengatakan, sebelum gempa banyak investor yang tertarik berinvestasi di Global Hub Kayangan. Pascagempa, pengembangan Global Hub Kayangan sempat redup. ‘’Syukur sekarang mulai berdatangan lagi (investor),’’ katanya.

Ia menambahkan, mendatangkan investasi (uang) triliunan tidaklah mudah. Namun pihaknya terus berjuang merealisasikan megaproyek di Global Hub Kayangan. Di mana, investor asal Korea, Sungdong Industry Holding sudah menandatangani Memorandum of Understansing (MoU) dengan Gubernur NTB dan Bupati Lombok Utara, Agustus 2019 lalu.

Sebelumnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP menjelaskan, kerja sama pembangunan Global Hub Kayangan dilakukan melalui pola P4 (people, public, private, partnership). Artinya, lahan masyarakat akan dibeli dengan harga pasaran dan dibayar lunas.

Selain itu, masyarakat eks pemilik lahan juga akan mempunyai saham di anak perusahaan PT. Diamar Mitra Kayangan, sebagai pengelola kawasan Bandar Kayangan. Masyarakat pemilik tanah, melalui pembentukan koperasi, akan memiliki 10 persen saham dari anak perusahaan PT. Diamar Mitra Kayangan. Sehingga seberapa besar berkembangnya Global Hub Kayangan nantinya, para eks pemilik tanah tetap akan mendapatkan dividen.

Kota baru Bandar Kayangan intinya ada dua bagian. Pertama, sebagai penggerak ekonomi yaitu kawasan pelabuhan internasional (port), kawasan industri dan kilang minyak. Dari aktivitas ini, PT. Diamar Mitra Kayangan tidak mencari untung, yang penting ada investasi yang masuk dan membuka lapangan kerja di Bandar Kayangan.

Kedua, ada usaha real estate. PT. Diamar Mitra Kayangan mencari untung dari kavling kawasan siap bangun dan jual bangunan serta penyewaan properti. Pemprov NTB, Pemda KLU dan Diamar sesuai kewenangan masing-masing, memiliki kemauan dan niat yang kuat untuk mengalokasikan hampir 1.000 hektare dari 7.373 hektare lahan  untuk menjadi kota baru ke Sungdong untuk rencana bisnisnya.

Areal seluas itu akan dipergunakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas. Meliputi fasilitas galangan kapal / lepas pantai / pemeliharaan kelas dunia tertinggi, Pembangkit listrik kerjasama dengan KEPCO (Korea Electric Power Corporation), impor dan ekspor bahan baku dan produk yang relevan. Kemudian pembangunan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan untuk melatih tenaga ahli dan sumber daya manusia setempat di Indonesia. (nas)