Permohonan Penutupan Kawasan Hutan Eks Reboisasi Perlu Segera Disikapi

Tampak kawasan hutan di eks reboisasi So Ncando dan Lembo dibakar untuk persiapan tanam jagung tahun ini, Minggu, 26 September 2020.(Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, diminta segera menyikapi permohonan DPRD Dompu, terkait penutupan sementara kawasan hutan eks reboisasi di So Ncando dan Lembo. Pasalnya, konflik horizontal antar pengelola awal dan pendatang baru sangat mungkin terjadi menjelang musim tanam tahun ini.

Ketua Komisi I DPRD Dompu, Ir. Muttakun kepada Suara NTB, Minggu, 26 September 2020 menyampaikan, pasca surat permohonan dengan nomor 072/288/170 tertanggal 20 Juli 2020 dilayangkan ke DLHK NTB, pihaknya belum mendapat balasan tertulis soal sikap yang akan diambil. “Kami harap ada sikap resmi dari DLHK NTB menjawab surat DPRD. Karena kami punya tanggung moral pada masyarakat,” ungkapnya.

Iklan

Disamping menyelesaikan persoalan saling klaim pemanfaatan hutan eks reboisasi di So Ncando dan Lembo antar pengelola awal dan pendatang baru. Surat permohonan tersebut salah satu bentuk dukungan legislatif terhadap DLHK NTB, terutama dalam hal membangun kesadaran masyarakat untuk menghentikan aktifitas perusakan hutan.

Jelang musim tanam ini, lanjut dia, aktifitas pembalakan liar masih terus terjadi, bahkan diluar area kawasan eks reboisasi dimaksud. “Sekarang perambahan masih terus terjadi, bukan hanya di Ncando dan Lembo di Kramabura juga saya dapat informasi masih ada perambahan baru,” ujarnya.

Pengelola awal kawasan eks reboisasi Ncando dan Lembo saat ini menunggu kebijakan DLHK untuk bisa kembali menduduki lahan. Sematara pendatang baru, mulai membersihkannya untuk menyambut musim tanam jagung tahun ini. Jika situasi ini dibiarkan berkelanjutan, Muttakun meyakinkan munculnya konflik horizontal antar masyarakat.

Terpisah, Kepala BKPH Topaso, Teguh Gatot Yuwono, S. Hut. M. Eng dikonfirmasi Suara NTB menegaskan, permohonan legislatif itu telah disikapi DLHK NTB, dengan mengistruksikan pihaknya untuk melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat yang saat ini menduduki kawasan hutan.

Selain untuk memastikan pemanfaatannya sesuai amanat undang-undang, upaya tersebut bertujuan melihat apakah mereka merupakan warga sekitar atau bukan. “Menjadi prioritas adalah masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan kehutanan, tapi tidak boleh merusak kawasan,” jelasnya.

Dalam pengelolaan kawasan hutan, menurutnya, tidak boleh ada kepentingan apapun kecuali menanam dan memeliharanya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun tentunya dengan tidak melupakan kelestarian hutan.

Dan selama proses pendataan berlangsung, masyarakat masih diizinkan menggarap lahan dengan syarat menanam 400 bibit pohon kehutanan pada tiap 1 Ha kawasan yang dikelola. “Kalau tidak silahkan keluar dari kawasan,” pungkasnya. (jun)