Perlu Sentuhan Nyata Atasi Kerusakan Lingkungan

Juru Bicara Fraksi Bintang Restorasi DPRD NTB, Hj. Suryahartin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kerusakan lingkungan yang memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di berbagai tempat, khususnya di sejumlah daerah di Pulau Sumbawa, telah memunculkan kekhawatiran banyak pihak. Hal ini pula yang harus menjadi atensi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2018-2023.

Kekhawatiran itu tertuang dalam pemaparan Fraksi Bintang Restorasi DPRD NTB, melalui Juru Bicaranya, Hj. Suryahartin, SP, M.AP, dalam rapat paripurna DPRD NTB, baru-baru ini.

Iklan

“Fraksi kami memberikan penilaian positif dalam pembangunan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Suryahartin.

Namun, menurut Suryahartin, pihaknya belum melihat permasalahan degradasi ekosistem hutan dan pembalakan liar yang terjadi di daerah NTB telah mendapatkan penanganan yang cukup baik. “Mulai dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu sampai dengan Kabupaten Bima,” sebutnya.

Ia menilai, kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah-daerah tersebut sungguh memprihatinkan. Gunung-gunung dan bukit-bukit telah gundul oleh ulah tangan-tangan liar. Semua itu menurutnya dilakukan hanya demi mengejar keuntungan sesaat, yaitu membangun ladang-ladang jagung.

“Sehingga berpotensi menimbulkan bencana yang lebih besar yaitu banjir dan tanah longsor, di dalam RPJMD belum ada rencana kongkret untuk mengatasinya,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menyebutkan seluas 316.364,2 hektare lahan di kawasan hutan ditanami jagung di NTB.  Akibatnya, banyak hutan yang dibabat oleh masyarakat untuk ditanami tanaman semusim seperti jagung.

Atas kondisi hutan seperti ini, maka ancaman banjir dan longsor menghantui. Misalnya, akhir pekan lalu banjir bandang menerjang wilayah di Kabupaten Dompu. Banjir bandang tersebut, kata Dinas LHK NTB, akibat hutan yang gundul.

“Akan kelihatan dampanya kerusakan alam itu. Memang kerusakannya cukup tinggi. Potensi bencana masih cukup tinggi, kalau sehari semalam, pasti banjir. Harus siap-siap,” kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, baru-baru ini.

Madani menyebutkan luas lahan kritis di NTB sebanyak 578 ribu hektare. Dari jumlah tersebut seluas 316 ribu hektare berada di dalam kawasan hutan.

Luasnya kawasan hutan yang rusak, kata Madani akibat adanya perambahan dan illegal logging. Ia mengatakan kesadaran masyarakat sekitar hutan masih sangat rendah.

Bahkan ketika petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama aparat, malah dibawakan parang dan golok oleh masyarakat. Hal inoi terjadi terutama di wilayah Dompu dan Bima.

“Upaya kami tetap melakukan dengan jumlah personil yang terbatas tadi. Dengan akses yang terbatas. Saya perintahkan 24 jam bekerja petugas kami itu. Ada juga masyarakat yang belum mau, kita dihadang. Mereka bawa golok, parang di Dompu dan Bima,” tuturnya.

Madani menyebutkan jumlah petugas pengamanan hutan (pamhut) yang ada saat ini sebanyak 430 orang. Dengan luas hutan NTB yang mencapai 1,071 juta hektare, rasio jumlah petuhas 1 : 2200 hektare. Artinya, satu pamhut menjaga 2.200 hektare.

Idealnya seperti Pulau Jawa, kata Madani satu Pamhut menjaga 50 hektare hutan. Atrtinya, NTB masih membutuhkan 2.200 Pamhut lagi. “Minimal nanti satu petugas 500 hektare, jadi 2.200 petugas dibutuhkan,” sebutnya. (aan)