Perlu Regulasi Mengatur Inovasi

INOVASI memang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah. Namun, inovasi haruslah tetap berada dalam payung regulasi yang mengaturnya. Dengan demikian, inovasi tersebut bisa mempermudah koordinasi dalam rangka penurunan kemiskinan.

Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Baehaqi, dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB bertema “Komitmen Kepala Daerah Dalam Mendorong Kinerja Dan Inovasi Kecamatan Dalam Pengurangan Kemiskinan”, Sabtu (10/12) secara khusus menyinggung persoalan inovasi ini.

Iklan

Ia mengemukakan, terkait inovasi, telah diatur oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Semua pejabat diharuskan berinovasi dalam rangka mengakselerasi tujuan-tujuan pembangunan, terutama yang menjadi isu strategis.

‘’Salah satu isu strategis yang mencuat kan tentang kemiskinan. Jadi kalau sudah berbicara inovasi, tidak hanya berbicara wacana atau konsep. Inovasi itu perlu regulasi, ya minimal ada peraturan bupati. Tanpa regulasi, maka dia mandul, tidak bisa jalan,’’ ujarnya.

Menurutnya, berkaitan dengan komitmen penanggulangan kemiskinan, PemkabLobar, tahun 2017 mendatang telah menambahkan anggaran bagi 10 kecamatan di Lobar dengan besaran yang bervariasi, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Tambahan anggaran berkisar Rp 50 juta sampai Rp 100 juta per kecamatan dalam rangka meningkatkan kapasitas kecamatan.

Dengan adanya produk hukum atau regulasi tadi, menurutnya, camat dalam hal ini, kapasitasnya dalam berkomunikasi tentu akan dapat lebih meningkat. Dan mampu membuahkan keluaran (output) yang diharapkan. Inovasi kecamatan tidak perlu sama melainkan disesuaikan dengan kondisi kecamatan itu.

Baehaqi menyampaikan, inovasi yang dilakukan di Lobar yang secara khusus untuk menurunkan kemiskinan, disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB. Dinamai Pusat Klinik Perencanaan atau Center Plan Clinic.

Disitulah, duduk bersama seluruh camat dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk menyelesaikan isu strategis daerah. Terutama dalam hal kemiskinan.

Kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan di tahun 2017, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2016, Pemda Lobar telah menganggarkan Rp 148,2 miliar. Anggaran tersebut melekat di tujuh SKPD. Antara lain, Dinas Perindag, Dinas Pertanian, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Aset. ‘’Sehingga, program ini ada connectivity dengan SKPD terkait,’’ ujarnya.

Ia menekankan, kata kunci dari pada penyelesaian masalah kemiskinan ini adalah sinkron dan bersinergi. Nantinya ada beberapa program yang perlu dikolaborasi dan dielaborasi. Di tahun 2017, pihaknya akan berkoordinasi dengan SKPD maupun Camat untuk melaksanakan sejumlah program.

Pertama, akan dilakukan pemberdayaan 350 KK yang memproduksi garam di Lobar. Program itu dinamai Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar) di Sekotong. Menurutnya salah satu kantong kemiskinan ada di bagian pesisir. Dan orang yang memproduksi garam, adalah orang-orang di pesisir. “Kami susun Perbup-nya sekarang dalam kaitan kerja sama dengan sejumlah SKPD,”jelasnya.

Peraturan Bupati itu, nantinya mengatur agar garam yang diproduki dikonsumsi oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN)di Kabupaten Lobar. Nantinya, kata Baehaqi, ASN ini akan menjadi pasar tetap. Sehingga, garam rakyat ini khusus untuk ASN, dibutuhkan sebanyak 18 ton. Peran camat di sana, berkoordinasi terkait pendataan. “Dengan demikian penurunan kemiskinan melalui pemberdayaan ini sudah muncul,” katanya.

Selain itu, nanti diatur juga peran camat terkait rata-rata lama sekolah masyarakat. Berkaitan dengan peran camat tentang angka partisipasi murni, mengidentifikasi berapa sekolah yang perlu direhabilitasi, berapa kekurangan ruang belajar.

Terkait kemiskinan, kata Baehaqi, pemberdayaan yang diutamakan. Selain masyarakat mendapatkan bantuan langsung, masyarakat juga berdaya. “Sehingga sedikit demi sedikit bantuan ditarik, dan dia bisa mandiri,” katanya.

Menurutnya, di Lobar dari 297 ribu angkatan kerjanya yang bekerja sebanyak 267 ribu. Mereka diserap oleh sektor pertanian sebanyak 35 persen. Hampir 42 ribu pekerja yang ada di sektor pertanian ini tidak tamat SD.
Dengan kondisi itu, Pemda Lobar pada tahun 2017, akan menjalankan program pendidikan paket A reguler untuk 42 ribu yang tidak tamat SD.

‘’Tentu tidak hanya berbicara intervensi bantuan, tapi bagaimana kita lebih berkoordinasi memerankan camat ini juga dalam Musrenbang, bagaimana Pak Camat lebih mendorong program yang terkait dengan pemberdayaan,’’ katanya.

Mengkoordinasikan Pemberdayaan

Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, camat tidak diberikan hak sepenuhnya di dalam mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Camat hanya berfungsi menjalankan fungsi koordinasi dalam rangka pemberdayaan.

“Karena di dalam Permendagri sendiri, urusan kecamatan itu masuk ke urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan pemerintahan umum,” ujar Kepala Bappeda KLU, Nanang Matalata.
Menurutnya, camat mempunyai kewenangan yang tidak jauh berbeda dengan perangkat daerah lainnya. Karena menurut undang-undang dan peraturan pemerintah, camat adalah perangkat daerah. Sebagai kepala wilayah, camat juga tidak mempunyai daerah kekuasaan. Tapi banyak sekali urusan-urusan kewenangan juga yang dilimpahkan ke kecamatan.

Seperti sebagian kewenangan urusan otonomi, aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi pembinaan, dan sebagainya. Dalam rangka pembinaan, atau koordinasi terhadap program kegiatan SKPD yang melaksanakan kegiatan di wilayahnya, kecamatan juga diberikan kewenangan koordinasi terhadap pemberdayaan.

Ia menghubungkan pada pemberdayaan atau pengurangan angka kemiskinan. Kewenangan sebagian besar ada pada SKPD di kabupaten. Di kabupaten maupun di desa, pembiayaan-pembiayaan yang berkaitan dengan urusan pengurangan angka kemiskinan, berbentuk hibah atau bansos.

‘’Kalau itu masuk di cluster 1, artinya bahwa dana ini langsung dilimpahkan kepada si miskin,’’ katanya.
Sehingga, jika diberikan hak dan tugas lain di luar dari tugas-tugas yang dilimpahkan pemerintah atasan, dalam hal ini bupati kepada camat, berkaitan dengan kegiatan penurunan kemiskinan, menurutnya akan membebani tugas-tugas camat. Padahal tugas urusan pelayanan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan, ketertiban sangat banyak sekali yang dilaksanakan. Di samping urusan koordinasi pemberdayaan tadi.

‘’Yang paling penting saya lihat di sini, kalau seandainya urusan koordinasi pemberdayaan ini, diserahkan kepada kecamatan. Dalam program penanggulangan kemiskinan itu masuk dalam cluster 3 dan 4,’’ katanya.

Artinya, lanjutnya, ada hak juga bagi kecamatan untuk diberikan peluang sebesar-besarnya dalam rangka koordinasi pemberdayaan. Dan itu termuat juga di dalam cluster penanggulangan kemiskinan. Atau cluster 2 yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan, kemudian cluster 3 yakni penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Ia menjelaskan, pihaknya di KLU dalam rangka penanggulangan kemiskinan, melakukan upaya pengembangan wirausaha baru. Ditargetkan, 1.000 wirausaha baru akan diberdayakan dari tahun 2017, sampai lima tahun ke depan. Peran ini akan dilimpahkan sebagian ke kecamatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, yang masuk ke dalam cluster 3. ‘’Tetapi tidak secara langsung,’’ ujarnya.

Menurut TNP2K, katanya, sebanyak 72.000, atau hampir 33 persen dari penduduk Lombok Utara masik kategori miskin. Jika dilihat dari angka itu, kemudian disinergikan dengan pembiayaan yang ada, terutama dalam kaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat, memang masih jauh dari apa yang diharapkan.

‘’Tapi apa yang dilakukan saat sekarang dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan camat dilibatkan dalam rangka koordinasi pemberdayaan di tingkat kecamatan dan desa,’’ ujarnya.

Hal ini dilakukan sesuai dengan cluster pemberdayaan kemiskinan. Cluster 3, pihaknya mengharapkan percepatan penurunan angka kemiskinan. Saat ini sebesar 32,37 persen kemiskinan di KLU, diharapkan bisa tercapai target penurunan sebesar 2,5 persen per tahun.

Target Tinggi

Kepala Bapeda Sumbawa H. Iskandar, dalam diskusi tersebut menyebutkan semangat penurunan kemiskinan kembali bergelora, dengan mengandalkan kecamatan sebagai ujung tombaknya. Tapi, lagi-lagi ia melihat, semangat mendorong kecamatan sebagai basis pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya berhenti pada tataran semangat saja, tanpa ada upaya konkret untuk mewujudkan kecamatan benar-benar sebagai kekuatan untuk menurunkan kemiskinan.

“Rata-rata OPD kecamatan sudah tipe A, ada harapan besar pada kecamatan, namun tidak diikuti dengan pengalokasian anggaran. Begitu juga dengan distribusi SDM untuk membantu camat juga masih terbatas,” ujarnya.

Meskipun demikian, Iskandar melihat untuk meningkatkan peran kecamatan sebagai basis penurunan kemiskinan masih punya peluang untuk coba digeliatkan, dengan prasyarat SDM di kecamatan harus diperkuat. Ia meyakini keberadaan SDM di tengah-tengah masyarakat akar rumput jika diperkuat, maka kecamatan akan mampu menurunkan kemiskian seperti yang diharapkan.

“Saya kira dengan cara itulah pengentasan kemskinan ini bisa punya bentuk, pola dan strategi yang jelas, punya objek dan sasaran yang jelas, dan terukur. Jadi prinsipnya menggeliatkan kecamatan dalam penurunan kemiskinan akan semakin terbuka,” ujarnya.
Di Pemerintah Sumbawa sendiri, kata Iskandar memiliki cara tersendiri dalam menurunkan angka kemiskinan. Di dalam RPJMD, Pemkab Sumbawa telah mengubah pola perencanaan, dengan berbasis kondisi spasial sebagai dasar perencanaan pembangunan. Sehingga setiap program pemerintah akan muncul berdasarkan kebutuhan keruangan, kebutuhan kawasan.

Salah satu implementasi nyata perencanaan pembangunan berbasis spasial tersebut, yakni dengan digulirkannya program desa bebas rentenir melalui skema pembiayaan, karena banyaknya masyarakat desa yang masih terjerat kekuatan rentenir.

‘’Inilah langkah dalam rangka mencoba memperkuat kecamatan dalam menuntaskan kemiskinan di Sumbawa, yang kemudian akan berkontribusi pada NTB. Jadi persoalan kecamatan yang kita hajatkan untuk menggeliat itu tetap dalam fungsi kecamatan yang ada pada organisasi yang ada sekarang. Tetapi desa yang harus dimaksimalkan melalui tangan Pak Camat, dan kemudian didukung oleh SKPD yang ada,’’ ujarnya.

Iskandar juga menyebutkan ada tumpang tindih antara fenomena lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang dihajatkan untuk pengalokasian dana desa yang lebih besar guna mewujudkan masyarakat desanya sejahtera, kualitas hidup manusianya sejahtera dan angka kemiskinannya menurun.

Namun, di lain sisi, amanah yang diberikan kepada pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pembangunan di desa melalui ADD, masih menyisakan satu variabel menyangkut kemiskinan, yaitu besar kecilnya dana desa, tergatung dari besar kecilnya angka kemiskinan di masing-masing desa.

‘’Dari analisis saya, ini tidak produktif, sebab semakin besar angka kemiskinan semakin besar dana yang dialokasikan ke desa. Itu berarti setiap kepala orang miskin adalah potensi bagi pendapatan desa. Dengan demikian tidak ada kepala desa yang mau mau dananya turun. Oleh karena itu dia tidak mau menurunkan angka kemiskinan. Ini logika saya, tetapi itu perintah undang-undang desa,’’ pungkasnya.

Andalkan Program Terpijar

Kepala Distan TPH, Kabupaten Dompu, Fahrurrazi menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Dompu, di dalam RPJMD-nya telah memasang target penurunan kemiskinan sampai tahun 2021 akan tersisa menjadi 10 persen. Pemerintah Dompu cukup optimis mampu mencapai target RPJMD tersebut, melalui program-program kerakyatan yang digulirkannya.

Fahrurrazi menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, persentase kemiskinan di Dompu turun sebesar 21,58 persen, dengan rata-rata penurunan setiap tahunnya sebesar 0,96 persen. Sehingga angka kemiskinan yang masih tersisa menjadi 17,1 persen.

‘’Kenapa kami memasang target ini, kami melihat data kemiskinan dalam lima tahun terakhir ini, untuk Dompu penurunannya diatas Nasional dan Provinsi,’’ ujarnya.

Salah satu upaya untuk mencapai target penurunan kemiskinan tersebut, pemerintah Kabupaten Dompu berupaya dengan cara meningkatkan target pendapatan perkapita masyarakat pada tahun 2021, yang ditargetkan mencapai Rp 35 juta per KK, dan dengan peningkatan ekonomi daerah sebesar tujuh persen pertahun.

Sedang cara pemerintah Dompu untuk merealisasikan target tersebut, Dompu telah mencanangkan program Terpijar, yakni program tebu rakyat, sapi, jagung, dan rumput laut. Melalui program Terpijar inilah diyakini target di RPJMD itu bisa dicapai.
“Nah untuk melaksanakan program Terpijar ini, target-target kami, misalnya jagung di tahun 2021 itu akan mencapai produksi mencapai 3.327 ton dan tebu nantinya diharapkan luas tanamnya 13.589 ribu hektar. Begitu juga dengan peningkatan kualitas sapi, pada tahun 2021 itu nanti sapi yang umur 2-3 tahun itu sudah mencapai berat 300 kilo/ekornya dan di samping itu perikanan tangkap mampu mencapai 85 ribu ton pertahun,” jelasnya.

Optimisme Pemerintah Dompu semakin kuat, mengingat Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan penetapan untuk harga jagung sebesar Rp 3.500 per Kg. Sementara ini, sebut Fahrurrazi, Dompu mampu memproduksi jagung setiap tahunnya sebanyak 7,3 ton per hektarnya. Sehingga dengan angka produksi tersebut, ia memperkirakan dalam satu tahunnya akan ada sekitar ada Rp 1 triliun lebih uang yang akan beredar di masyarakat Dompu.

‘’Dan itu akan dikelola oleh petani, bukan oleh pengusaha. Sehingga seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemiskinan itu hampir 80 persen itu ada di pertanian, sehingga kami di Dompu akan memberantas kemiskinan itu lewat pertanian,’’ jelasnya.
Di samping melalui program Terpijar tersebut, Pemkab Dompu juga memastikan bahwa melalui pengalokasian ADD Kepala Desa dapat memprioritaskan pengentasan kemiskinan. Setiap desa diwajibkan membangun rumah kumuh dan jamban keluarga, paling tidak untuk masing-masing desa sebanyak 15 unit.

‘’Itu harus terbangun dari ADD ini, untuk mengurangi kemiskinan ini,’’ ujarnya.

Sementara itu, dalam mendorong peran kecamatan untuk menurunkan kemiskinan, yakni dengan mendorong kecamatan untuk mengawal program pemerintah kabupaten melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
‘’Misalnya dalam pengalokasian dana desa untuk rumah sehat dan jamban keluarga, kecamatan kita minta untuk mengawalnya,’’ terangnya.

Memudahkan Pelayanan

Kabag Pemerintahan Setda Lombok Barat, Hamka mengharapkan, berbekal kewenangan atributif dan delegatif, diharapkan kecamatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, terutama dalam urusan administrasinya.

‘’Ada Perbup Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat. Ada 282 kewenangan. Di mana sembilan diantaranya dalam bentuk perizinan, memfasilitasi, ada rekomendasi, dan pembinaan. Dalam hubungan itu kemudian kami juga menyempurnakan Perbup itu dengan memasukkan juga izin usaha mikro. Sehingga dapat diproses di kecamatan,” kata Hamka.

Menurutnya, camat sebagai satuan kerja perangkat daerah juga melaksanakan urusan pemerintahan secara umum. Dalam konteks itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau di Lombok Barat dengan asumsi jarak dari Sekotong sepanjang 32 kilometer menempuh dua jam baru sampai ibukota kabpaten, untuk urus izin misalnya. Belum kalau tidak jadi dia harus bolak balik. Pertimbangan itulah yang membuat bupati memberikan kewenangan kepada camat dan itu sudah dilaksanakan,” ujarnya.

Peraturan Bupati Lobar itu juga disempurnakan dengan pemberian izin kepada kecamatan untuk mengurus izin usaha mikro di bawah Rp 50 juta. Sehingga masyarakat yang ingin membuka usaha di bawah Rp 50 juta hanya perlu datang ke kecamatan tanpa datang ke BPMP2T.
Dengan demikian, ada kemudahan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu juga dapat menghemat waktu, tenaga bahkan biaya. Bukan hanya itu saja, di kecamatan juga dapat diurus SIUP di bawah Rp 50 juta. Hal ini tentu saja dapat membuat pelayanan menjadi lebih maksimal. Sebab masyarakat tidak perlu mengantre lama.

“Sesuai dengan Perbup nomor 28 tahun 2015, ada 182 kewenangan termsuk 12 dalam bentuk perizinian. Termasuk untuk izin usaha mikro kecil. Kemudian SIUP secara investasi 50 juta ke bawah itu camat yang punya kewenangan dan itu sudah dilaksanakan. Kalau sebelumnya itu BPMP2T. Kalau bisa dilaksanakan oleh camat, kenapa harus kabupaten,” kata Hamka.

Peran kecamatan bukan hanya itu saja, camat juga dapat melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap desa. Sebab saat ini setiap desa mendapatkan anggaran yang cukup banyak. Sehingga butuh pengawalan khusus agar anggaran yang sudah ada dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Dengan delegasi kewenangan ini diharapkan masyarakat dapat terlayani dengan lebih baik. Selain itu juga kecamatan dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here