Perlu Keseriusan Bupati/Walikota, 46.967 KK Data Kemiskinan Belum Diperbaiki di NTB

H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Data Dinas Sosial (Disos) NTB mencatat progres perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data kemiskinan sudah mencapai 97,39 persen. Jumlah data yang harus diperbaiki di NTB sebanyak 1.800.074 KK.

Dengan progres perbaikan sebesar 97,39 persen, masih ada data yang belum diperbaiki sebanyak 46.967 KK. Untuk perbaikan data kemiskinan ini, perlu keseriusan atau politycal will dari Bupati/Walikota.

Iklan

“Sekarang tinggal keseriusan dan kesungguhan dari political will bupati/walikota. Kalau punya political will, saya pikir perbaikan data ini akan menjadi prioritas bagi mereka,” kata Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M. H., dikonfirmasi di Mataram, Jumat, 27 Agustus 2021.

Sebanyak 46.967 KK data kemiskinan yang belum diperbaiki, dengan rincian Lombok Barat sebanyak 3.956 KK, Lombok Timur 2.769 KK, Kota Mataram 2.366 KK, Lombok Tengah 5.599 KK. Selanjutnya, Bima 5.916 KK, Sumbawa 3.610 KK, Lombok Utara 12.038 KK, Dompu 6.256 KK, Sumbawa Barat 2.640 KK dan Kota Bima 1.817 KK.

Berdasarkan hasil perbaikan yang dilakukan, dari target 1.800.074 KK yang harus diperbaiki, sebanyak 1.567.868 KK datanya padan dengan Dukcapil. Sedangkan yang belum padan Dukcapil sebanyak 91.830 KK.

Selain itu, data yang ditemukan orangnya sudah meninggal dunia sebanyak 7.697, dan data yang diusulkan dihapus sebanyak 83.472. Sedangkan data yang ditemukan tidak mempunyai KTP sebanyak 2.240.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini mengatakan Pemprov NTB akan membantu Pemda Kabupaten/Kota melalui tenaga pendamping sosial sampai tingkat lapangan. Persoalan yang dihadapi Pemda kabupaten/kota, sebut Khalik, berdasarkan laporan yang masuk ke Disos NTB, mereka tak punya anggaran sama sekali untuk melakukan validasi data.

Dikatakan, Pemprov NTB sejak 2019 telah berulangkali mengingatkan dan berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota terkait dengan perbaikan DTKS. Menurutnya,  tindaklanjut di lapangan yang perlu dikawal.

“Saya pikir kalau kabupaten/kota serius, bikin tim saja. Tim Validasi Data Terpadu Kesejateran Sosial atau Kemiskinan. Kalau ini bisa, maka semua pendamping sosial yang ada di Dinas Sosial bisa kita minta bantu validasi data di daerah,” katanya.

Ia menambahkan, ketepatan sasaran pemberian bantuan sosial tergantung dari data yang dimiliki Pemda. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan, untuk melakukan validasi data dalam pasal 8 dan 9 disebutkan kewenangannya ada di kabupaten/kota.

“Perbaikan selama ini berjalan karena pendamping sosial yang bekerja di luar tugasnya. Harusnya hanya mendampingi pemberian bantuan sosial, tapi juga melakukan perbaikan data,” tambahnya.

Paling penting dari perbaikan data ini, kata Khalik, kejujuran dari aparat paling paling bawah yaitu desa/kelurahan yang melakukan pendataan di lapangan. Apakah betul-betul sesuai dengan kriteria kemiskinan yang sudah ditetapkan. “Kalau kita masih tidak jujur, maka data ini tak akan pernah selesai,” tandasnya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional