Perkuat UMKM, DTKPM PTSP KLU Siapkan Mobil Perizinan Keliling

Mobil keliling DTKPM PTSP KLU disiapkan untuk mempermudah akses legalitas UMKM. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DTKPM PTSP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerapkan pelayanan mobile (keliling) ke masyarakat. Sasaran dan target adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar memiliki legalitas usaha dan dapat mengakses program pemerintah.

“Kita siapkan satu unit mobil pelayanan perizinan keliling. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan, di samping pelayanan ekstra adalah amanat aturan perundang-undangan,” ucap Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Disnaker PMPTSP KLU, Erwin Rahadi, M.M., Selasa, 12 Oktober 2021.

Iklan

Ia menjelaskan, tuntutan pelayanan perizinan tertuang dalam regulasi Permen PAN RB Nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik. Tiap kabupaten/kota, dituntut untuk melakukan pelayanan mobile dan lebih dekat ke masyarakat.

Untuk KLU sendiri, Pemkab akan melakukan penjadwalan pelayanan keliling dengan prioritas UMKM yang lebih jauh dari pusat kota. Sasaran meliputi UMKM di Kecamatan Bayan, Kayangan, Pemenang bagian barat serta UMKM di wilayah pedalaman.

Mobile-nya tiap hari, nanti sesuai jadwal. Penjadwalan akan kita sinkronisasi dengan kecamatan dan instansi terkait,” sebut Erwin.

Ia menambahkan, legalitas UMKM penting untuk memastikan keberadaan UMKM itu sendiri. Pasalnya, jumlah UMKM yang notabene berizin berada di kisaran 4.000-an unit. Jumlah ini membengkak menjadi 23.000 UMKM seiring akses masyarakat memperoleh bansos Covid UMKM pada program belum lama ini. Legalisasi perizinan ini sekaligus menjadi upaya DTKPM PTSP untuk memverifikasi dan validasi jumlah riil UMKM di daerah.

Di sisi lain, pendekatan pelayanan sebelumnya yang dilakukan Pemda dengan melimpahkan wewenang kabupaten ke kecamatan tidak berlaku lagi. Hal ini seiring regulasi baru yakni UU Cipta Kerja di mana seluruh perizinan dilakukan melalui OSS (Online Single Submission).

“Kecamatan yang menerbitkan izin usaha tidak bisa masuk data di pusat. Kalau ada bantuan UMKM, otomatis tidak bisa diakses karena sistem kecamatan masih manual,” ujarnya.

Pihaknya jugaa merespon banyaknya pengajuan izin dari UMKM lokal kepada pemerintah pusat. Sejauh ini, diakui Erwin, memang terdapat kendala keterlambatan dalam respons balik izin usaha dari kementerian kepada pemohon. (ari)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional