Perkembangan Pembangunan RTG Dipantau Wantannas

Bupati KLU H. Djohan Sjamsu dan rombongan Wantannas berada di Kantor Bupati KLU. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) mengunjungi Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu, 15 September 2021. Rombongan Wantannas, dipimpin langsung Plt. Sesjen Wantannas sekaligus Deputi Bidang Politik dan Strategi, Irjen Pol. Drs. Sukma Edi Mulyono, dan diterima Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara.

Usai pertemuan, Plt. Sesjen Wantannas Sukma Edi Mulyono yang dikonfirmasi mengaku tidak bisa mempublikasi hasil pertemuan. Informasi dan aspirasi yang diserap dari kepala dan wakil kepala daerah, akan dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.

Iklan

“Untuk output, tidak bisa berikan informasi kepada wartawan, tapi kalau (konfirmasi) ke kepala daerah, silahkan,” ucapnya.

Kendati demikian, Sesjen Watannas itu tidak keberatan apabila awak media ikut memantau proses evaluasi lapangan. Pihaknya akan melihat, sejauh mana progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa berjalan di KLU.

“Walaupun banyak (anggaran) yang disediakan mungkin masih ada yang kurang atau apa (menjadi bahan evaluasi).Kami hanya datang di Lombok Utara ini melihat realita dan fakta yang ada untuk penyelesaian Lombok Utara bagaimana, itulah yang kami kaji dan kami laporkan ke pusat,” sambungnya.

Ia menambahkan, evaluasi progres KLU tidak akan dinilai atau dibandingkan dengan kabupaten lain yang terdampak gempa. Pasalnya, tingkat kerusakan dan dampak antar wilayah berbeda-beda.

Sementara itu, Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, SH., mengakui kehadiran Wantannas di Lombok Utara untuk melihat progres rehab rekon yang sudah berjalan sejak 2019. Termasuk bagaimana rekonstruksi yang dianggap berhasil.

“Dan pola ke depan bagaimana untuk percepatan. Wantannas mau menghubungkan anggaran ke lintas kementerian, sehingga memantau di lapangan lebih dulu,” ucapnya.

Djohan menegaskan, perpanjangan penggunaan DSP BNPB sudah disetujui, dan tinggal pelaksanaan. Pada prosesnya nanti, ia mengisyaratkan akan mengganti PPK seiring bergantinya Kalak BPBD. “Pimpinan kita ganti, dan PPK juga akan kita ganti. Kita minta perpanjangan waktu 4 bulan. Kami optimis, tapi harus dikerjakan bersama. Kalau dikerjakan satu orang tidak bisa, harus banyak orang yang kerjakan,” pungkasnya. (ari)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional