Perkawinan Anak Perparah Kemiskinan, Menteri PPPA Puji Program Revitalisasi Posyandu di NTB

Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati bersama Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah foto bersama usai penyerahan penghargaan di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Jumat, 16 April 2021. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati memberikan apresiasi terhadap terbitnya Perda tentang Pencegahan Perlindungan Anak di NTB. Ia meminta agar Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota hingga desa/kelurahan mengawal implementasi Perda tersebut di lapangan.

‘’Perkawinan di usia anak juga dapat memperparah angka kemiskinan,’’ ujar Bintang Darmawati saat kunjungan kerja ke NTB, Jumat, 16 April 2021.

Iklan

Ia mengatakan,  angka perkawinan anak di NTB memang masih berada di atas rata-rata nasional selama tiga tahun terakhir, 2018 – 2020. Pada 2019, kasus perkawinan anak di NTB sebesar 16,1 persen. Kemudian, kata Bintang Darmawati, pada 2020, kasus perkawinan anak di NTB meningkat menjadi 16,61 persen.

‘’Dari peringkat 5 (nasional) menjadi 4. Tapi kami, menyampaikan apresiasi, di mana Pemprov NTB menyikapi hal itu dengan luar biasa. Demikian juga DPRD yang secara responsif mengesahkan Perda tentang Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2020,’’ ujarnya.

Menurutnya, pembentukan regulasi di daerah berupa Perda tentang Pencegahan Perkawinan Anak di NTB merupakan respons yang cepat. Karena melihat peningkatan kasus perkawinan anak dari tahun ke tahun trennya terus naik.

‘’Tapi respons cepat dilakukan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi provinsi di seluruh Indonesia,’’ harapnya.

Bintang Darmawati atau yang akrab disapa Bintang Puspayoga mengatakan, setelah Perda disahkan, pekerjaan rumah (PR) Pemda ke depannya semakin berat. Karena Perda tersebut harus dipastikan implementasinya di lapangan. Sehingga perlu dukungan dari seluruh Bupati/Walikota sampai kepala desa dan lurah di seluruh NTB.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PPPA memberikan penghargaan kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., atas keberhasilan NTB yang dinilai progresif dalam membuat Perda tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Ia mengatakan, Gubernur telah membangun tim yang solid sehingga Perda tersebut dapat diwujudkan dalam waktu singkat dan sangat berarti bagi anak-anak generasi penerus bangsa.

‘’Mudah-mudahan dengan adanya Perda ini, solusi yang kita inginkan untuk pencegahan perkawinan anak di NTB dapat dituntaskan dengan sebaik-baiknya,’’ harapnya.

Bintang Puspayoga juga melihat banyak praktik-praktik baik di NTB yang bisa direplikasi di daerah lainnya di Indonesia. Seperti Sekolah Perempuan dan Musrenbang Perempuan di Lombok Utara.

Awalnya ada empat sekolah perempuan yang dibangun di Lombok Utara. Namun, dengan melihat kebermanfaatannya oleh kepala daerah setempat, sehingga Sekolah Perempuan sudah direplikasi di 33 desa di Lombok Utara.

Ia juga mengapresiasi program revitalisasi Posyandu yang sedang digalakkan Pemprov NTB di kabupaten/kota. Menurutnya, program revitalisasi Posyandu, yakni membentuk Posyandu konvensional menjadi Posyandu Keluarga inline dengan program Kementerian PPPA.

‘’Di NTB, tidak hanya Posyandu lima meja, tetapi di NTB ada Posyandu Keluarga dengan 8 meja. Ini programnya di NTB dengan Posyandu 8 meja itu, program Kementerian PPPA banget,’’ ujarnya.

Terpisah, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., mengatakan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam melakukan edukasi terhadap persoalan perempuan dan anak. Ia juga meminta OPD terkait segera untuk mengawal implementasi Perda tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Apalagi, kata Gubernur, banyak program Kementerian PPPA yang inline dengan program yang ada di NTB. ‘’Oleh karena itu, sinerginya harus maksimal. Banyak hal baik yang bisa dilakukan di kemudian hari. Sehingga banyak lagi praktik baik yang dishare oleh masyarakat kita,’’ tandasnya.

Sementara Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., menjelaskan tentang latar belakang dibuatnya program unggulan Revitalisasi Posyandu. Hal tersebut setelah melihat data-data di NTB, banyak PR dalam bidang kesehatan dan sosial yang masih cukup besar dan menjadi gunung es.

Sehingga harus ada satu pola edukasi yang dimulai dari hulu. Ia mengatakan, masih banyaknya persoalan kesehatan dan sosial tersebut akibat kurangnya edukasi.

‘’Sehingga kami berpikir bagaimana cara mengintervensi kegiatan yang sudah ada, yang dilakukan secara reguler, yaitu Posyandu,’’ ujarnya.

Dengan mengintervensi Posyandu, maka pusat edukasi  dilakukan berbasis dusun. Keberadaan Posyandu Keluarga tidak hanya memberikan edukasi masalah kesehatan, tetapi juga menjadi  centre of education untuk masalah sosial.

‘’Sehingga kami mendorong Posyandu tidak hanya melayani bayi dan ibu hamil, tetapi juga melayani seluruh warga dusun. Itulah yang disebut Posyandu Keluarga,’’ terangnya.

Dengan adanya Posyandu Keluarga yang menjadi pusat edukasi di dusun, maka seluruh aspek edukasi bisa dimasukkan, baik kesehatan, maupun sosial yang disesuaikan dengan persoalan di dusun tersebut. Sehingga, kata Wagub, penanganannya akan lebih efektif, fokus dan tepat sasaran.

‘’Dari situ kita tahu kasus apa yang ada di dusun tersebut. Apakah stunting, buruh migran ilegal, lingkungan, narkoba, apa saja masalah besar di dusun tersebut kita fokus mengedukasinya,’’ katanya.

Rohmi memberikan apresiasi kepada Pemda Lombok Timur yang sangat progresif untuk mendorong pembentukan Posyandu Keluarga. Pemda setempat telah berkomitmen menjadikan 1.900 lebih Posyandu konvensional menjadi Posyandu Keluarga 100 persen akhir Mei mendatang. (nas)

Advertisement ucapan idul fitri ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional