Perkara Sewa Lahan Sesela, Pengembalian Kerugian Negara Maksimal

Mantan Kades Sesela Asmuni menjalani sidang tuntutan perkara korupsi dana sewa lahan menara telekomunikasi, Selasa, 26 Januari 2021.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kades Sesela, Gunungsari, Lombok Barat Asmuni menghadapi tuntutan pidana penjara selama satu tahun enam bulan. Terdakwa dituntut bersalah karena terbukti korupsi pengelolaan dana sewa lahan menara telekomunikasi sebesar Rp353,88 juta.

Tuntutan terhadap Asmuni dibacakan jaksa penuntut umum Ida Ayu Putu Camundi Dewi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 26 Januari 2021. Camundi menilai Asmuni terbukti bersalah menurut pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor.

Iklan

“Oleh karenanya menuntut majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asmuni dengan penjara selama satu tahun enam bulan,” ucapnya.

Selain itu, tuntutannya juga berupa denda sebesar Rp50 juta yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Serta pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp58,88 juta. “Apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama satu tahun,” imbuh Camundi.

Terdakwa Asmuni pada saat penyidikan sudah menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp59 juta. Camundi menuntut agar uang yang dititipkan tersebut dirampas untuk negara. “Sebagai pengganti kerugian negaranya,” jelasnya. Sisa kerugian negara sebesar Rp200 juta sebelumnya sudah dikembalikan ke kas desa.

Terpisah, penasihat hukum Asmuni, Saiful Akbar mengaku akan menyampaikan pembelaan terhadap terdakwa dalam sidang pekan depan. “Kita ajukan pertimbangan hukum untuk meringankan terdakwa,” ujarnya didampingi anggota tim penasihat hukum Satrio Adisuryo.

Satrio menambahkan, hal yang patut dipertimbangkan untuk meringankan kliennya yakni upaya kooperatifnya. Baik selama penyidikan maupun saat persidangan. “Kerugian negara sudah dikembalikan semua. Klien kami ada itikad baik mengganti kerugian negara,” jelasnya.

Asmuni sebelumnya didakwa menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola uang sewa lahan menara telekomunikasi. Uang sewa lahan menara tidak dimasukkan ke kas desa. Penggunaannya pun tidak melalui pembahasan APBDes.

Uang sewa lahan itu dipakai untuk membeli perlengkapan penanganan gempa Lombok 2018 lalu. Namun, penggunaan itu tanpa melewati proses pembahasan anggaran. Sisa dananya dipakai untuk membayar honor kepala dusun.

Berdasarkan audit Inpektorat Lombok Barat, Desa Sesela menderita kerugian kerugian Rp353,88 juta. Lahan aset desa Sesela disewa perusahaan swasta untuk pendirian menara telekomunikasi. Lahan itu luasnya 64 m2. Sewa terhitung dimulai tahun 2018 dengan masa selama 10 tahun. (why)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional