Perkara DD/ADD Kuripan, Terdakwa Nilai Audit Kerugian Negara Keliru

Terdakwa korupsi DD/ADD Kuripan Johari Maknun usai mengikuti persidangan pembacaan pledoi, Kamis, 16 September 2021 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi DD/ADD Kuripan tahun 2015-2016, Johari Maknun mengajukan nota pembelaan atau pledoi, Kamis, 16 September 2021. Mantan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ini berdalih penghitungan kerugian negara tidak berdasar. Alasannya dengan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan bukan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Penasihat hukum terdakwa, Dr Firzhal Arzhi Jiwantara menejalskan, penghitungan kerugian negara seharusnya didasarkan pada kerugian yang nyata. Maka metode ini harus diperbaiki. “Jika menjadikan hasil hitung RAB sebagai dasar penentuan kerugian negara, maka sudah tentu selamanya akan mengeluarkan hasil yang menyesatkan. Bukannya penghitungan ini berdasarkan item kegiatan yang diduga dilakukan terdakwa,” ucapnya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Iklan

Dalam tuntutan jaksa penuntut umum, dijabarkan perbuatan Johari menguntungkan diri sendiri sehingga merugikan negara Rp577 juta. Menurutnya, ahli penghitungan kerugian negara tidak dapat mempertanggungjawabkan keahliannya secara hukum. Pencairan dan penggunaan dana pun, kata Firzhal menanggapi, sepengetahuan Kades saat itu, Mastur. Menurutnya, jaksa penuntut umum tidak dapat secara tepat mengungkap peran terdakwa. Apalagi menyebutkan Johari berperan aktif.

Maka menurutnya pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian negara patut dibebankan kepada atasan Johari. “Sangat mengada-ada terdakwa menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya,” kata Firzhal. Berdasarkan alasan tersebut, dia memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa Johari dari segala tuntutan pidana. Serta memulihkan harkat, martabat, dan kedudukannya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap Johari dengan pidana penjara selama lima tahun enam  bulan, denda Rp200 juta, dan uang pengganti Rp577 juta yang apabila tidak dibayar wajib diganti dengan penjara satu tahun. Tuntutan itu didasarkan pada pembuktian pasal 2 juncto pasal 18 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Johari dituntut karena menurut jaksa Johari terbukti membuat manipulasi laporan pertanggungjawaban. Carannya kuitansi pengeluaran dana dibubuhi stempel duplikat. Yakni pada pekerjaan fisik pembuatan rabat jalan, talud, jembatan, dan bronjong yang volume pekerjaannya kurang. Pekerjaan pengadaan gawang futsal, alat penggilangan bakso, motor roda tiga untuk ambulans desa, bak sampah, perangkat komputer, dan pengadaan alat pemotong rumput. Desa Kuripan pada tahun tahun 2015 mengelola DD/ADD sebesar Rp2,1 miliar dan Rp1,3 miliar tahun 2016. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional