Perkara Benih Jagung tahun 2017, Benih Dikirim Seperti Barang Selundupan

Mantan Kadis Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Husnul Fauzi (kanan) berdiskusi dengan tim penasihat hukumnya saat mendengarkan kesaksian Sub Koordinator Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram I Made Gunada dalam sidang perkara pengadaan benih jagung tahun 2017, Kamis, 7 Oktober 2021 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Dugaan korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 dengan nilai proyek Rp49,01 miliar dilakukan secara terstruktur. Indikasi ini muncul dari proses penyaluran benih dari produsen kepada petani penerima. Benih tidak melalui pemeriksaan karantina pertanian tanaman maupun pengawasan dan sertifikasi benih.

Hal itu terungkap dalam sidang terdakwa mantan Kadis Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Husnul Fauzi dan pejabat pembuat komitmen Ida Wayan Wikanaya, Kamis, 7 Oktober 2021. Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim I Ketut Somanasa ini dengan agenda pemeriksaan saksi.

Iklan

Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi Sub Koordinator Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram I Made Gunada. Serta mantan Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi NTB H Mawardi.

“Tumbuhan, hewan, dan produk rekayasa genetika harus termasuk benih diperiksa di tempat pemeriksaan karantina. Pengguna jasa yang mengajukan pemeriksaan dalam hal ini pemilik barang,” ujar Gunada.

Untuk objek karantina yang sudah diperiksa di daerah asal barang keluar, karantina daerah tujuan hanya memverifikasi sertifikat kesehatan dan diperiksa kesesuaian jenis dan volumenya. Sementara untuk barang yang belum diperiksa, maka wajib diperiksa.

PT Sinta Agro Mandiri (SAM) yang mendapat kontrak pengadaan 480 ton benih jagung hibrida III tercatat mengajukan pemeriksaan karantina pada 30 November 2017. Juga pernah melaporkan pada Mei 2017. “Tetapi itu penerima dan pengirimnya PT Syngenta. Jumlahnya 45 ton,” sebutnya.

Benih produksi PT Syngenta varietas NK ini merupakan jenis hibrida II. Sementara dalam kontraknya senilai Rp17,25 miliar, PT SAM milik Aryanto Prametu pengadaannya untuk hibrida III varietas Bima 14, Bima 15, Bima 19, dan Bima 20.

Demikian juga dengan pengadaan PT Wahana Banu Sejahtera sejumlah 849,9 ton dengan kontrak Rp31,76 miliar. PT WBS kepunyaan Lalu Ikhwanul Hubby ini berkontrak untuk pengadaan benih jagung hibrida umum II dan komposit varietas Bima 10, Bima 15, Bima 20, Asia 92, Prima 1, Bioseed B70, Advanta 78, Dragon, dan Bisma.

“PT WBS tidak ada masuk database karantina. Tidak ada pemberitahuan juga dari Dinas Pertanian. Memang banyak kasus seperti itu, benih yang datang tidak dilaporkan ke karantina,” beber Gunada.

Demikian juga dengan kesaksian Mawardi. Dia sama sekali tidak mengetahui terkait proyek pengadaan benih jagung tahun 2017. Khususnya pengadaan dengan kontrak PT SAM maupun PT WBS.

“Seharusnya Dinas kasih tahu ada proyek pengadaan benih apa, jumlahnya berapa agar kita bisa susun jadwal pemeriksaannya. Tapi ini tidak ada. Saya tidak tahu,” bebernya.

Mawardi baru tahu ada proyek itu ketika masalah muncul. Yakni ketika kelompok tani penerima bantuan di Pulau Sumbawa ramai-ramai mengembalikan benih bantuan tersebut. Pihaknya lalu mengambil sampel untuk diuji lab. Hasilnya, benih tidak memenuhi standar kadar air, rusak, dan berjamur. “Itu yang dari pengadaan PT SAM,” sebutnya.

Sebanyak 327,5 ton yang didistribusikan kelompok tani kondisinya rusak dan berjamur. Ada yang sudah terlanjur menanam tapi benih tidak tumbuh sebagaimana mestinya.

Petani lalu mengembalikan benih rusak ini sebanyak 194,1 ton. Sementara sebanyak 45,6 ton lainnya tidak dikembalikan karena terlanjur ditanam. Benih pengganti sebanyak 144,2 ton disalurkan kembali ke petani.

Laporan benih rusak itu, sambung Mawardi, kemudian diteruskan ke BPSB Jawa Timur. Hasilnya, sertifikat benih ini tidak terdaftar. “dari Jatim bersurat. Isinya, benih yang beredar di Sumbawa itu tidak ada register lotnya,” ucapnya.

Indikasi palsu ini juga muncul dari ciri fisik sertifikat. Menurut Mawardi benih produksi Jawa Timur melalui sertifikasi berupa label dengan ciri khusus. “Itu terbacanya kalau label itu disorot sinar UV, maka akan muncul tandanya,” sebut dia.

Permasalahan benih itu pun mencuat dengan dugaan benih palsu. Indikasinya, benih tidak memiliki sertifikat terdaftar, serta fisiknya sudah berjamur karena tidak memenuhi standar kadar air. Kemudian, tidak tumbuh sempurna karena persentase daya sebarnya kurang dari spesifikasi. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional