Perkara Benih Jagung 2017, Hakim Tolak Eksepsi Mantan Kadistanbun

Mantan Kadistanbun Provinsi NTB Husnul Fauzi keluar dari ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin, 20 September 2021 usai mendengarkan putusan sela perkara pengadaan benih jagung tahun 2017.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Perkara korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 dengan terdakwa Husnul Fauzi dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Majelis hakim menolak eksepsi mantan Kadis Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB itu. Alasannya, dakwaan jaksa sudah memenuhi syarat formil.

“Tidak ada alasan hukum yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum,” kata ketua majelis hakim I Ketut Somanasa saat memimpin sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin, 20 September 2021. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan terhadap terdakwa Husnul sudah memenuhi syarat formil. Surat dakwaan sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang delik yang didakwakan.

Iklan

Majelis hakim juga tidak memiliki alasan untuk menyatakan menerima poin eksepsi lainnya. Yakni mengenai kesalahan penerapan hukum, dan mengenai kesalahan subjek. “Dinilai masuk perkara sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara,” sebut Somanasa. Dalam putusan sela-nya, majelis hakim menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Husnul tidak dapat diterima. Kemudian memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan berikutnya.

Sidang kemudian ditunda sepekan ke depan. Sidang dilanjutkan lagi pada Senin, 27 September 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi. “Kami akan hadirkan lima orang saksi,” ucap jaksa penuntut umum Wayan Suryawan. Sebelumnya, Husnul mengajukan eksepsi dengan poin-poin antara lain, surat dakwaan yang tidak menyebutkan perbuatan pidana korupsi ecara spesifik atas menyuruh, turut serta, atau kalimat perintah yang dilakukan Husnul.

Kemudian, menganggap dakwaan jaksa tidak cermat karena mengalihkan pertanggungjawaban administrasi ke tindak pidana korupsi. Ketidakcermatan itu juga menyinggung perihal pengembalian kerugian negara yang tidak dianggap. BPK RI dalam auditnya pada Oktober 2018 menyatakan adanya kelebihan pembayaran pada pekerjaan PT SAM sebesar Rp7,55 miliar dari total kontrak Rp17,28 miliar. Kemudian kelebihan pembayaran pada PT WBS sebesar Rp3,07 miliar dari kontrak Rp31,76 miliar. Kerugian ini kemudian dilunasi pada Februari 2021.

Husnul pun menilai konstruksi hukum dalam dakwaan keliru karena masuk ranah tindak pidana umum. Antara lain mengenai pemalsuan dokumen terkait proses pengadaan sehingga Husnul hanya menjadi korban dari perbuatan rekanan pelaksana pekerjaan. Sementara jaksa penuntut umum menanggapinya dengan menyatakan, dakwaan itu sudah memuat tempat dan waktu kejadian disertai dengan uraian peristiwa dan ketentuan pidana berikut pasal dakwaannya.

Kemudian mengenai kesalahan administrasi, jaksa menilai sifat melawan hukum tindak pidana korupsi bukan hanya berkaitan dengan salah prosedur yang membentuk pertanggungjawaban administrasi. Pelanggaran administrasi bukan merupakan letak tindak pidana korupsinya, melainkan tempat sifat melawan hukumnya korupsi.

Dalam perkara ini, Husnul sebelumnya didakwa terlibat korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 yang merugikan negara Rp27,35 miliar. Husnul mengatur penunjukkan langsung PT Sinta Agro Mandiri (SAM) dan PT Wahana Banu Sejahtera (WBS). PT SAM milik terdakwa Aryanto Prametu mendapatkan kontrak Rp17,25 miliar untuk pengadaan 487,85 ton benih jagung. Dalam pelaksanaannya hanya 10 ton yang jelas varietasnya. Dari proyek yang dikerjakan PT SAM ini, BPKP Perwakilan NTB menghitung kerugian negara sebesar Rp15,43 miliar.

Sementara PT WBS mendapat kontrak senilai Rp31,76 miliar untuk pengadaan 849,9 ton benih jagung. Realisasinya, benih yang didatangkan PT WBS tidak seluruhnya memenuhi syarat spesifikasi dan sertifikat, serta sudah kedaluarsa. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan NTB, kerugian negara yang timbul mencapai Rp11,92 miliar. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional