Perhatian Pemda Kurang, Keluarga TKI Korban Kapal Tenggelam Temui DPRD NTB

Mataram (suarantb.com) – Keluarga TKI korban kapal tenggelam di perairan asal Desa Selebung Lombok Tengah didampingi Kepala Desa setempat dan aktivis Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTB mendatangi Komisi V DPRD NTB terkait kurangnya perhatian pemda terhadap keluarga korban.

Kepala Desa Selebung,  Agus Kusuma Hadi meminta agar Pemda menjadikan tragedi tenggelamnya kapal yang sebagian besar korban berasal dari Lombok tersebut sebagai pelajaran untuk lebih baik kedepannya. Tidak hanya pada persoalan pra pemberangkatan, tetapi juga pasca kembalinya  TKI ke tanah air.

Iklan

“Maksud saya ini bukti bahwa kita memang tidak punya kesungguhan membangkitkan penghidupan rakyat. Kita belum sungguh-sungguh, makanya masih tinggi migrasi ini,” ujarnya di hadapan pimpinan Komisi V DPRD NTB, Jumat, 18 November 2016 di kantor DPRD NTB.

Ia mengatakan payung hukum untuk TKI mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah (Perda) belum ada yang spesifik menjelaskan peran pemda  dalam melindungi TKI.

“Yang kita harapkan adalah solusi. Dari sisi regulasi peraturan yang ada hanya sedikit yang berbicara perlindungan,  hanya an sich bicara penempatan,” ujarnya.

Terkait dengan jumlah santunan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disodukcapil) kepada keluarga korban? Agus menegaskan kehadirannya di gedung DPRD NTB bersama dengan keluarga korban bukan hanya tentang persoalan santunan berupa uang tunai yang diberikan Pemda. Namun, ia menginginkan agar Pemda menemukan solusi jangka panjang terkait dengan persoalan TKI secara menyeluruh, khususnya di Desa Selebung.

“Bukan soal santunan, tapi ada akar yang harus kita temukan, kenapa setiap hari angka migrasi TKI semakin tinggi,” katanya.

Padahal, lanjut Agus, jika  melihat besarnya potensi sumber daya alam yang ada di Desa Selebung seharusnya masyarakat tidak terus menerus menjadi TKI ke luar negeri. Untuk itu, ia meminta kepada Pemda agar serius melakukan langkah-langkah pemberdayaan  kepada para TKI, khusunya ketika telah kembali ke tanah air. Dan tidak hanya melihat masalah TKI tersebut dari satu sudut pandang.

“Saya pikir ini tidak sampai di situ tanggung jawab kita. Tadi kita sampaikan ada problem lain yang harus menjadi catatan kita bersama. Jangan terlalu pragmatis melihat masalah ini,” tandasnya.

Sementara itu,  Wakil Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono membenarkan apa yang disampaikan oleh perwakilan keluarga TKI korban kapal tenggelam tersebut. Menurut Kasdiono, Pemda dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Disosdukcapil NTB  harus menemukan formulasi yang tepat dalam menyelesaikan masalah TKI secara komprehensif. Mulai dari pra pemberangkatan sampai mereka pulang ke tanah air.

Terkait dengan peristiwa tenggelamnya kapal TKI di Batam, Kasdiono meminta semua pihak terkait untuk lebih mawas diri. Sejauh mana peran yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan. Bukan membebankan kesalahan pada masyarakat.

“Kita harus introspeksi diri. Kita sudah meninggalkan prosedur. Saya tanya PJTKI mana yang masih melakukan penyuluhan. Ini yang menyebabkan calo merajalela. Saya kira kita semua harus introspeksi diri lah,” kata Kasdiono.

Selain itu, ia juga meminta pemda  agar mengembalikan lagi fungsi petugas pengantar kerja seperti beberapa tahun silam. Hal tersebut penting untuk mengurangi angka pemberangkatan TKI menggunakan jalur ilegal.

“Sampaikan ke Gubernur, kembalikan petugas pengantar kerja itu. Tolong bentuk pengantar kerja keliling. Kenapa kita nggak bentuk itu. Konsepnya gampang, Kepala Desa boleh mendaftarkan semua warganya ke Luar negeri,” katanya. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here