Pergub PeduliLindungi

0

MASIH mewabahnya penyebaran Covid-19 di Indonesia, termasuk di NTB harus menjadi perhatian serius semua pihak. Terlebih sudah ada varian baru Omicron di Bali, penerapan protokol kesehatan (prokes) menjadi suatu hal yang sangat penting, baik di instansi pemerintah atau masyarakat. Terkait hal ini, Pemprov NTB akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) PeduliLindungi yang dihajatkan pada instansi pemerintah, BUMN, swasta dan masyarakat agar menerapkan aplikasi PeduliLindungi di tempat masing-masing.

Menurut Kepala Biro Hukum Setda NTB H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., rancangan Pergub ini akan dibahas secara tuntas pada Senin, 10 Januari 2022 mendatang. ‘’Insya Allah Senin akan kita rapatkan. Sudah minta teman-teman di Biro Hukum untuk menyusun Pergub. Kami akan diskusi dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan dan instansi untuk kita bahas bersama,’’ ujarnya pada Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 7 Januari 2022.

IKLAN

Setelah Pergub ini terbit, ujarnya, semua instansi pemerintah, swasta dan masyarakat harus memasang aplikasi serta menyediakan tempat untuk scan QR code. Adanya tempat scan QR code ini untuk melakukan pemindaian barcode, apakah sudah divaksin atau belum. Nanti di aplikasi ini, data-data masyarakat yang sudah divaksin, baik dosis 1 atau dosis 2 serta yang belum vaksin akan kelihatan.
Untuk itu, pihaknya bersama OPD lingkup Pemprov NTB akan mensosialisasikan pemasangan aplikasi PeduliLindungi, termasuk tempat untuk scan QR barcode.

Terkait sanksi bagi pihak yang tidak memasang aplikasi PeduliLindungi maupun pemasangan tempat scan QR code, pihaknya akan merujuk ke peraturan di atasnya. Jika ada aturan yang mengatakan harus ada sanksi pada pihak yang tidak memasang aplikasi ini, maka pihaknya akan memberikan sanksi. ‘’Namun, dalam pergub ini tidak ada sanksi, tapi sebatas pembinaan   dan imbauan,’’ ujarnya.

Pantauan Suara NTB di lingkup Sekretariat Daerah NTB, sejumlah lokasi sudah disediakan untuk scan  QR barcode aplikasi PeduliLindungi, seperti di Ruang Rapat Utama, Ruang Wakil Gubernur, Graha Bhakti Praja, Ruang Rapat Anggrek serta biro-biro yang ada di lingkup Sekretariat Daerah. Adanya Pergub ini, diharapkan semua OPD lingkup Pemprov NTB, BUMN, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, pusat perbelanjaan atau keramaian serta kantor swasta, harus disediakan lokasi untuk penggunaan aplikasi PeduliLindungi. (ham)