Pergantian Direktur PDAM, Bupati KLU Klaim Sudah Sesuai, DPRD akan Panggil Dewan Pengawas

Tanjung (Suara NTB) – Pemberhentian mantan Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Suhaily, ST, oleh Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, telah melalui pertimbangan matang. Salah satu alasannya, bupati menginginkan adanya perubahan yakni peningkatan kualitas layanan dan peningkatan sisi pendapatan PDAM bagi daerah.

Bupati, usai sidang paripurna pandangan Pansus LKPJ di Kantor DPRD KLU, Kamis, 27 April 2017, mengungkapkan pemberhentian mantan Direktur PDAM bukan merupakan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Ia mengklaim proses menuju terbitnya SK pemberhentian direktur lama dan pengangkatan direktur baru, melalui proses diskusi dengan berbagai pihak.

Iklan

“Saya tidak mau bicara vulgar di media, supaya tidak menimbulkan ekses negatif. Insya Allah yang jelas niat saya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan PDAM di masyarakat. Kalau saya bicara kaitannya dengan mengapa beliau saya berhentikan ya, saya tidak mau bicara yang pribadi-pribadi yang nanti akan menjadi panjang,” papar Najmul kepada wartawan.

Diakui bupati, pertimbangan dengan hormat memberhentikan Suhaily telah berproses hampir 2 bulan lalu. Berbagai hal menyangkut perusahaan daerah itu didiskusikan dengan banyak pihak.

Bupati menginginkan, PDAM seharusnya bisa meningkatan unit-unit usaha di PDAM supaya bisa menjadi lebih tinggi baik dari sektor pendapatan maupun pelayanan. Dalam hal pelayanan terlihat kinerja PDAM masih rendah, dimana sebelum mencapai kuota pelanggan 80 persen dari jumlah penduduk, PDAM tidak akan bisa memberikan keuntungan kepada daerah (baca: laba disetorkan kembali sebagai modal disetor).

Ia meyakini, mantan Direktur PDAM menerima keputusan itu dengan lapangan dada. Sebagaimana yang bersangkutan tidak dirugikan secara materil, karena hak pensiun dan hak lainnya telah diproteksi.

Untuk saat ini, selaku pemegang saham Perusda, Bupati berpesan agar Plt. Direktur PDAM menjalankan tugasnya dengan baik. Aktivitas PDAM dalam melayani masyarakat dijalankan secara profesional dan mengedepankan kualitas dan kepuasan kepada pelanggan.

Plt. Direktur sebut Najmul, hanya akan bekerja selama 2 bulan yakni sampai masa jabatan mantan direktur lama selesai (bulan Juni 2017). Untuk selanjutnya, pemegang saham akan mengangkat direktur tetap dengan memberi kepercayaan kepada sosok yang mampu menjalankan ekspektasi Pemda dan masyarakat KLU.

Di tempat terpisah, pimpinan DPRD KLU sepakat untuk memanggil Dewan Pengawas PDAM KLU. Pemanggilan ini sebagai upaya DPRD meminta penjelasan mengapa mantan direktur diganti di penghujung masa jabatan tinggal 2 bulan lagi.

Ketua DPRD KLU, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, kepada Suara NTB di ruang kerjanya Kamis, 27 April 2017 mengakui telah selesai menggelar rapat dengan unsur pimpinan komisi. Hasilnya seluruh pimpinan komisi dan pimpinan DPRD sepakat untuk memanggil Dewan Pengawas PDAM. “Kita sepakat memanggil PDAM, apalagi ada keinginan kuat dari Komisi II yang memang membidangi urusan PDAM,” kata Sri.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, dalam pemanggilan Dewan Pengawas PDAM pihaknya akan fokus pada regulasi yakni Permendagri Nomor 2 tahun 2013 dan Perda Nomor 2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah PDAM.

Sementara Ketua Komisi II, Tusen Lasima, SH, membenarkan Komisi II bersikeras memanggil Dewan Pengawas PDAM. Mereka yang dipercaya mengawasi pekerjaan Direktur PDAM dinilai lebih mengetahui sepak terjang direktur, sehingga harus diganti lebih cepat dari masa jabatannya.

Dari penjelasan Dewan Pengawas PDAM nantinya DPRD akan mengambil kesimpulan apakah akan memanggil atau tidak pemegang saham (Bupati KLU). Pasalnya ia juga melihat kinerja PDAM di bawah kendali mantan direktur tergolong bagus. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here