Perempuan Rentan Jadi Korban Penempatan PMI Nonprosedural

Kabid Humas Polda NTB Artanto (kanan) Senin, 21 Desember 2020 menginterogasi tersangka IB (kiri) yang diduga memberangkatkan sembilan PMI unprosedural tujuan Singapura.(Suara NTB/Humas Polda NTB)

Mataram (Suara NTB) – Sembilan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tujuan Singapura masih bisa selamat kembali ke daerah asalnya. Mereka dipulangkan lagi setelah gagal berangkat. Rupanya mereka korban penempatan nonprosedural. Tekong yang memberangkatan rupiah dari mengirim PMI secara perseorangan.

Dalam kasus tersebut, tersangka IB (43) menggunakan nama Perusahaan Pelaksana Pekerja Migran Indonesia PT GGS. Padahal, IB memberangkatkan secara perseorangan. Korban dibekali paspor, hasil pemeriksaan medis, permohonan ijin visa, dan dokumen pengajuan asuransi. Tersangka dijerat pasal 81 dan atau pasal 83 UU RI No18/2017 tentang perlindungan PMI. Ancaman pidananya paling lama 10 tahun denda maksimal Rp15 miliar. Informasi dihimpun Suara NTB, tersangka IB mendapat keuntungan Rp5 juta dari setiap PMI yang berhasil direkrutnya.

“Sedang kita selidiki jaringannya dia, dari mana saja uang yang didapatkan tersangka,” ucap Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Hari Brata, Senin, 21 Desember 2020 didampingi Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto dalam konferensi pers. Turut hadir Kepala BP2MI Mataram Abri Danar Prabawa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Hj Wismaningsih Drajadiah, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Hj Husnanidiaty Nurdin.

Sembilan calon PMI ini direkrut melalui media sosial Facebook. Para korban ini diimingi bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dengan gaji perbulan Rp6 juta lebih. Para korban ini diberi uang fit masing-masing Rp2 juta. Serta pengurusan dokumen ditanggung tersangka. Sebagai gantinya, gaji mereka dipotong 90 persen selama delapan bulan awal bekerja.

Para korban yang pasrah karena kebutuhan ekonomi mendesak ini akhirnya sepakat. Korban ini diberangkatkan November lalu. Melalui penerbangan lanjutan Lombok-Surabaya dan Surabaya-Batam. Selanjutnya, mereka ditampung selama dua hari dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi.  Kemudian menggunakan transportasi laut melalui Harbour Bay, Batam menuju Singapura. Namun keberangkatan mereka digagalkan BP2MI Tanjung Pinang.

Danar mengatakan, perseorangan dilarang memberangkatkan PMI dengan jabatan kerja asisten rumah tangga. “Proses ini kuat sekali dugaannya bahwa proses penempatannya unprosedural dan ilegal. Ini melanggar undang-undang,” sebutnya. Selama pandemi Covid-19 ini, sambung dia, sebenarnya pemerintah sudah membuka penempatan PMI dengan 23 negara tujuan penempatan. Salah satunya Singapura. namun, dalam kondisi biasa pun, penempatan secara perseorangan tetap tidak dibenarkan.

“Prosesnya dia tidak sesuai prosedur. kerja keluar negeri harus melalui P3MI. tidak ada melalui perseorangan. Ini yang harus kita optimalkan perlindungannya,” tegas Danar. Sementara Wismaningsih menambahkan, tercatat sebanyak 1.642 warga NTB menjadi PMI bermasalah. “Itu pun yang ketahuan,” ujarnya. “Kita sudah canangkan program NTB zero PMI unprosedural,” imbuhnya.

Kemudian Husnanidiaty tidak menampik perempuan cenderung rentan menjadi korban PMI unprosedural. Maka dia menyiapkan program pencegahan melalui pemberdayaan keterampilan. “Kita asah kemampuannya agar mereka tidak kepikiran lagi bekerja ke luar negeri,” ujarnya. (why)