Perempuan, KDRT, Pandemi, dan Cerita yang Tak Kunjung Usai

Ilustrasi Perempuan, KDRT, Pandemi, dan Cerita yang Tak Kunjung Usai. (Suara NTB/ist)

Tersinggung karena terus menerus diminta bekerja dan mencari uang, suami Marni, Ido, bukan nama sebenarnya, membenturkan kepala Marni ke lantai di rumah mereka di salah satu Desa di Kabupaten Lombok Tengah. Listrik tengah padam saat Ido membenturkan wajah Marni hingga menempel di lantai, pada suatu malam nahas di bulan April itu.

Benturan itu menyisakan memar di wajah Marni. Luka dalam terasa perih di wajahnya. Dokter mendiagnosanya luka dalam di wajah Marni bisa mengakibatkan penglihatannya kabur secara permanen. “Suami saya bilang, ‘Kamu ini uang saja dalam kepalamu.’ Padahal bukan begitu, tapi kan saya menghidupi rumah tangga ini butuh uang. Saya cuma ingin suami memahami kondisi itu,” ujar Marni.

Iklan

Hal itu diceritakan ulang oleh pendamping Marni, Ardian Febrianto, SH., yang merupakan Staf Divisi Bantuan Hukum, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Marni mulai mengalami kekerasan fisik dan psikis sejak bulan Maret 2020. Marni bekerja sebagai buruh tani. Sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas atau buruh bangunan.

Kekerasan itu berawal saat memasuki bulan Maret lalu ketika Virus Corona (Covid-19) mulai menyebar di Indonesia. Suami Marni mulai tidak bekerja karena berkurangnya proyek pembangunan gedung. Ketika pendapatan mulai sedikit, Marni meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga. Merasa tersinggung, suami Marni melakukan kekerasan itu.

Marni akhirnya memberanikan diri melaporkan ke Kepolisian, tapi tanpa niat memenjarakan suaminya. Ia memikirkan nasib anak-anaknya jika suaminya berada di penjara. Padahal dia sering mendapatkan serangan fisik dan psikis. Di tengah proses di kepolisian, mereka malah berdamai.

Ardian menceritakan, setelah pemeriksaan di kepolisian, di tengah jalan, mereka berdamai. Namun setelah terjadi perdamaian itu, kekerasan tidak berakhir. Marni kembali melapor ke LBH APIK, bahwa suaminya tetap menyerangnya secara psikis dengan mengungkit-ungkit laporan Marni ke polisi, yang dianggap si suami sebagai bentuk mempermalukan suami.

“Jadi asal muasalnya karena uang. Suaminya tidak bekerja. Ketika istrinya minta dinafkahi, suaminya tersinggung,” jelas Ardian. Padahal Marni memilih menjadi buruh tani untuk menambah pemasukan keluarga mereka.

Pandemi Covid-19 memang berdampak ke berbagai sektor, salah satunya menyebabkan kelesuan ekonomi. Banyak orang tidak bisa bekerja sementara waktu. Di sisi lain, kebutuhan rumah tangga harus terus dipenuhi. Dalam kondisi terhimpit itu, rentan terjadi percekcokan suami istri berujung Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan menimpa perempuan.

Persoalan ekonomi dampak pandemi Covid-19 memang menjadi momok dalam rumah tangga yang tidak siap dengan guncangan perekonomian. Seperti dirasakan oleh Nurma, bukan nama sebenarnya. Suaminya, Mulyadi, nama samaran,  bekerja sebagai buruh harian lepas.

Di awal pandemi sekitar bulan Maret lalu, Nurma meminta suaminya bekerja, tapi suaminya terlihat lebih senang bermain ponsel di rumah mereka di salah satu Desa di Kabupaten Lombok Barat. Nurma ingin melaporkan suaminya dengan tuduhan penelantaran dan berkonsultasi ke LBH APIK. Namun untuk kasus penelantaran dibutuhkan waktu setidaknya tiga bulan untuk menguatkan dugaan itu.

Tak dinyana, selama rentang waktu itu, ternyata suami Nurma malah selingkuh dan menikah siri dengan perempuan lain. Ketika Nurma memintanya bekerja, sang suami yang asyik bermain ponsel ternyata sibuk juga menghubungi perempuan lain.

Ketika ponsel suaminya dicek, ditemukan pesan dari perempuan lain dengan kata-kata mesra. Akhirnya Nurma tidak berpikir lagi untuk melaporkan penelantaran. Dia ingin bercerai. Hati Nurma hancur, ia mengaku selain kekerasan fisik, perselingkuhan itu juga menyerang psikisnya.

Ada cerita lain dari sepasang suami istri muda. Siti dan Romi, keduanya bukan nama sebenarnya tinggal di salah satu desa di Kabupaten Lombok Tengah. Keduanya memiliki seorang anak. Romi yang tidak memiliki pekerjaan menganggap Siti terlalu sering meminta uang.

Di satu hari pada bulan April lalu, Siti mendatangi rumah temannya yang akan menikah. Sebelum acara pernikahan, biasanya ada acara adat di mana banyak kerabat mengunjungi calon pengantin. Romi menyangka istrinya datang ke acara itu untuk bertemu dengan selingkuhan. Romi datang ke lokasi itu dengan penuh amarah, memaksa Siti pulang sambil menjambak dan memukul, serta menyeret Siti.

Siti tak kuasa menahan malu. “Malunya itu karena diperlakukan seperti itu di depan banyak orang,” ujar Siti lirih. Pada akhirnya mereka berpisah. Siti hanya ingin bercerai. Ia tidak mau memidanakan suaminya, dengan alasan tidak mau ribet, dan kasihan jika anaknya memiliki seorang ayah sebagai narapidana.

Tidak hanya kekerasan fisik, kekerasan psikis juga dialami Kurnia, bukan nama sebenarnya asal Kabupaten Lombok Tengah. Saat kejadian di awal tahun ini, ia bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Suaminya, sebut saja Tio, tidak bekerja lagi dan terus memaksa Kurnia memberikan uang kepadanya. Tio mengancam akan melukai anak mereka apabila tidak mengirimkan uang seperti yang diinginkannya.

Awalnya Kurnia tidak begitu menuruti keinginan Tio, hingga Tio mengirimkan video. Video itu berisi adegan Tio memukuli anak mereka dan mengancam akan membunuhnya. Berada pada situasi seperti itu, Kurnia mengirimkan uang seperti yang diinginkan Tio. Namun, Kurnia akhirnya melaporkan perlakuan Tio pada keluarganya di Lombok, yang diteruskan ke paralegal LBH APIK. Kurnia ingin kasus itu diproses secara hukum.

“Menurut keterangannya (Kurnia) bisa saja dia memaafkan suaminya, tapi tindakan dari suaminya membuatnya terluka, karena kekerasan yang dilakukan ke anaknya. Itu memantapkannya menempuh jalur hukum,” sambung Ardian.

Dampak Ekonomi

 

LBH APIK NTB menerima setidaknya 35 laporan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2020. Ardian menyebut, setiap tahunnya kasus KDRT menimpa perempuan relatif banyak, mencapai 50 sampai 100 kasus yang dilaporkan ke LBH APIK.

Dari laporan yang masuk di tahun 2020 ini, rata-rata penyebab kasus KDRT karena istri meminta suaminya bekerja. Mereka biasanya berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, bahkan sangat miskin. Dengan adanya permintaan bekerja oleh istri kepada suami untuk menafkahi keluarga, terjadilah percekcokan yang mengakibatkan kekerasan.

“Mungkin karena masa pandemi Covid-19, kerjaan menjadi sulit, sehingga muncul percekcokan rumah tangga mereka. Faktor paling banyak karena suami tidak bekerja,” kata Ardian saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Bentuk kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan ekonomi berupa penelantaran atau suami tidak menafkahi istri dan anaknya. Bahkan sampai juga ke kekerasan seksual. Hanya saja hal itu sulit dibuktikan, karena korban menyembunyikannya.

“Misalnya ketika terjadi percekcokan, suami pergi minum minuman keras dan mabuk, ketika pulang ke rumah memaksa berhubungan seksual dengan istrinya, yang sebenarnya tidak mau. Namun korban agak malu mengungkapkan,” katanya.

Untuk kekerasan fisik, buktinya sudah cukup jelas dengan luka atau memar. Sementara kekerasan psikis biasanya membutuhkan bantuan psikolog. Contohnya, Ardian pernah berbicara dengan korban kekerasan psikis yang berbicara tatapannya kosong.

Terkait kasus KDRT, Ardian menjelaskan, paling banyak kasus diselesaikan ke ranah perdata, korban ingin melakukan perceraian dan juga dilakukan mediasi. Selain itu ada juga yang menginginkan kasusnya dibawa ke ranah pidana. Jika istri atau korban bersikeras memenjarakan suaminya, tidak mesti korban mengalami luka berat, akan terus ditindaklanjuti.

Namun, Ardian menyayangkan, di beberapa kasus KDRT, korban malah mencabut laporannya di kepolisian dengan berbagai alasan. Laporan KDRT itu merupakan delik aduan, sehingga ketika laporan dicabut, maka penanganan kasus dihentikan. Salah satunya dikarenakan korban atau istri tidak mau suaminya menjadi narapidana, juga kekhawatiran tidak ada yang menafkahi lagi. “Korban berpikir kalau suami ditangkap, anaknya jadi anak napi, ia juga mengkhawatirkan tidak ada yang menafkahi,” jelas Ardian.

Bahkan ada satu kasus yang menimpa seorang ibu berprofesi sebagai PNS. Tubuh bagian dadanya disiram minyak panas oleh suami. Namun ketika kasus telah dilaporkan ke kepolisian, ibu itu tidak mau melanjutkan kasusnya. “Padahal dia PNS, sudah punya pekerjaan tetap, apalagi kalau menimpa orang desa, yang kurang mampu secara ekonomi dan hanya mengandalkan suaminya,” jelas Ardian.

Ardian menjelaskan, dengan banyaknya kasus yang diterima, bukan berarti hanya menandakan meningkatnya jumlah kasus. Namun menandakan bahwa adanya keberanian perempuan melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya. Setelah dilakukan sosialisasi tentang hak perempuan dan bantuan hukum, serta menempatkan paralegal di desa barulah banyak laporan yang masuk.

Pihaknya berharap adanya sistem laporan terpadu dari pemerintah. Lembaga yang ada saat ini di pemerintah, menurutnya masih belum efektif. Meski demikian ia mengapresiasi dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB yang mulai dibuka tahun ini.

Di samping itu, dibutuhkan juga rumah aman bagi korban kasus kekerasan perempuan dan anak. Saat ini diakuinya sudah ada, tapi dibutuhkan fasilitas yang memadai, seperti adanya psikolog yang mendampingi korban. Selain itu, pemerintah juga dinilai relatif jarang turun ke bawah. Pihaknya juga mengharapkan ada awik-awik atau peraturan di desa yang mengatur perlindungan perempuan dan anak.

Pertimbangkan Keluarga

 

Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB, AKBP. Ni Made Pujewati menyebut sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2020 ini, kasus kekerasan terhadap perempuan di NTB yang dilaporkan ke kepolisian sebanyak 223 kasus. Jenis perkara yang mendominasi yaitu perkara KDRT dan kekerasan fisik atau penganiayaan.

Pujewati mengakui, pelapor kasus KDRT bisa mencabut laporan. Namun bergantung pada jenis perkaranya. Kalau masih dalam kategori ringan dan sifatnya delik aduan, di undang-undang atau ketentuan pidana membolehkan laporan dicabut.

Hanya saja, pihaknya mengedepankan pencabutan laporan itu harus sudah ada perdamaian, berupa surat perdamaian di antara kedua belah pihak. Juga surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan lagi. “Selain itu kami juga lakukan tahapan pemeriksaan tambahan dalam bentuk berita acara pemeriksaan,” jelasnya.

Dalam kasus KDRT, pihaknya pasti membuka ruang dialog atau mediasi dengan pihak terlapor. Menurutnya, pihaknya tidak serta merta hanya memperhatikan kepentingan suami dan istri, tapi mempertimbangkan kepentingan anak. “Bagaimana reaksinya, karena bagaimana pun juga akan berimplikasi permasalahan orang tua ke anaknya,” katanya.

Kalau dalam menangani perkara KDRT, Pujewati menjelaskan, setelah menerima laporan, pihaknya meminta keterangan dari pihak pelapor atau korban. “Kami tanyakan ke bersangkutan apakah perkara itu dilanjutkan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan kalau melalui proses hukum, dilakukan pemeriksaan, mencari alat bukti, dan lainnya,” ujar Pujewati.

Peningkatan Kesadaran

 

Banyaknya korban KDRT yang tidak meneruskan perkara di kepolisian, disinyalir karena perempuan tidak berani mengambil keputusan dan masih bergantung pada suami. Dibutuhkan peningkatan kapasitas terhadap perempuan mengenai hak-hak mereka.

Deputi Program Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) NTB, Ririn Hayudiani  mengatakan,  kondisi itu disebabkan perempuan tidak berani mengambil keputusan karena tidak percaya diri, masih bergantung kepada suami, juga karena tidak punya penghasilan sendiri. Pihaknya mengembangkan Sekolah Perempuan dan pos pengaduan.

“Dia tidak punya pegangan, dia tidak punya teman untuk berbagi, maka melalui model pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan itu yang kemudian kami kuatkan dengan modul yang kami berikan, dipelajari,” katanya.

Ririn menjelaskan, ketika perempuan menyadari hak-haknya, dia akan mampu bernegosiasi dengan suami atau pasangannya. “Dia akan mampu bernegosiasi dengan suaminya atau pasangan bahwa perbuatan suaminya adalah kekerasan. Jangan lakukan itu untuk membangun keluarga bersama. Pemberdayaan terhadap perempuan agar perempuan mengetahui atau sadar hak-haknya,” jelasnya.

Diakuinya kasus KDRT memang terjadi di beberapa desa. Penyebabnya salah satunya karena kemiskinan atau pendapatan keluarga yang minim.

Menurut Ririn, diperlukan advokasi ke pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memasukan isu perlindungan perempuan dan anak ke dalam perencanaan dan penganggaran. Pihaknya juga mendesak ke pemerintah untuk membuat peraturan berupa Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Daerah (Perda), atau Peraturan Desa (Perdes) terkait perlindungan perempuan dan anak. Pihaknya juga selama ini telah membantu memfasilitasi Perdes tentang perlindungan perempuan dan anak.

Optimalisasi Peran

 

Sosiolog dari Universitas Mataram, Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos, M.Sosio., menjelaskan, terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga memang sering terjadi di kelompok rentan. Ia menjelaskan, perempuan yang masuk kategori kelompok rentan terutama yang miskin, dan terancam keselamatan jiwanya.

“Contohnya menikah dengan lelaki yang tidak memiliki pekerjaan dan temperamen. Maka situasi ini sangat mengkhawatirkan untuk mereka,” ujarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan optimalisasi peran Dinas Sosial dan pihak terkait yang terlibat dalam pendampingan. Kepedulian hidup bertetangga juga diperlukan, misalnya jangan sampai ada tetangga kelaparan, jangan sampai ada tetangga tersakiti. Bila ada suami tetangga yang temperamen, maka upayakan mengeliminasi karakter buruknya.

Dibutuhkan juga literasi agar perempuan tidak bertahan di zona nyaman, harus mau berubah dan mengubah nasib keluarganya. “Perempuan harus berdaya. Banyak contoh inspiratif transformasi seseorang dari keluarga rentan, berdaya, dan menjadi inspirator bagi lingkungan sosialnya,” jelas Oryza yang juga dosen di Program Studi Sosiologi Universitas Mataram.

Sementara itu, Plt. Kepala DP3AP2KB NTB, Ir. Dede Suhartini, M.Si., ditemui di ruang kerjanya mengakui, pihaknya baru menangani secara teknis laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di awal tahun 2020 ini, salah satunya dengan dibentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Dari laporan dan penanganan yang masuk ke DP3AP2KB hingga awal bulan Juli lalu, sebanyak 42 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. KDRT mendominasinya dengan 7 kasus. Menurutnya faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab. Ketika pekerjaan tidak ada dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mengakibatkan seseorang menjadi stress dan melakukan kekerasan.

“Memang ada peningkatan,” ujar Dede didampingi Kabid Perlindungan Hak Perempuan DP3AP2KB NTB, Hj. Erni Suryani S.Sos., MM., dan  Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Sri Heny.

Dede menjelaskan, dengan adanya UPT PPA memudahkan pihaknya menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun untuk kasus KDRT, pihaknya lebih mengedepankan mediasi. Sedangkan untuk pelecehan seksual, tidak ada ampun dan langsung dilaporkan ke kepolisian. “Dulu tidak ada pelayanan penanganan kasus, sekarang sudah ada,” katanya.

Kepala UPTD PPA, Sri Heny menjelaskan, sesuai Stadar Operasional Prosedur (SOP) pihaknya, ketika ada yang datang sendiri melapor atau rujuan dari kabupaten/kota, dihimpun kronologis kejadiannya. Setelah itu pihaknya memediasi antara istri dan suami. “Kami minta keterangan dari kedua belah pihak, mediasi, selanjutnya kami pertemukan mereka, apa yang mereka mau,” jelasnya.

Sri mengakui, untuk kasus KDRT dan penelantaran, pihaknya mendorong upaya mediasi. Mediasi itu disaksikan oleh kepala desa, pihak kepolisian di desa, kepala lingkungan, dan dinas DP3 asal mereka. Nantinya mereka akan membuat pernyataan disaksikan oleh aparat yang hadir. “Pernyataan itu ditandatangani mereka berdua di atas materai, kalau ada kejadian lagi akan berlanjut ke kepolisian,” katanya.

Terkait upaya meminimalisasi kasus kekerasan terhadap perempuan, Dede menjelaskan pihaknya melakukan sosialisasi ke desa, juga melalui alat kampanye seperti baliho. Sementara secara konkretnya diakuinya masih sangat terbatas, salah satunya sudah dilakukan di Desa Pandan Wangi, Lombok Timur.

“Pendampingan seperti bagaimana untuk pemberdayaan ekonomi, dan membuat lingkungan masyarakat dalam membentuk linkungan ramah anak dan perempuan. Secara masif kami lakukan sosialisasi saja,” katanya.

Menurut Dede, diperlukan peran bersama untuk meminimalisasi kekerasan terhadap perempuan. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama dalam meminimalisasi kekerasan terhadap perempuan. “Ketiga pihak ini harus saling berkoordinasi agar perempuan tidak kian menderita,” katanya. (Atanasius Rony Fernandez)

Liputan ini merupakan program “Beasiswa Liputan: Anak Muda dan Penyebaran Jurnalisme Keberagaman di Masa Pandemi Korona” dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) bekerja sama dengan Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) dan didukung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here