Perebutan Kursi DPRD Lobar Memanas, PAN Ungkap Dugaan Kecurangan di Dapil III

Caleg PAN Dapil III M. Munib yang membeberkan dugaan kecurangan proses pleno. (Suara NTB /her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pelaksanaan pleno tingkat PPK di Lombok Barat (Lobar) rampung. Saat ini tengah berlangsung Rakor PPK dengan KPU di Kantor KPU setempat untuk persiapan pleno tingkat kabupaten. Meskipun pleno tingkat PPK rampung, namun sejumlah persoalan mencuat perihal dugaan kecurangan dan permainan saat proses pleno di tingkat PPK.

Bahkan dugaan kecurangan ini membuat perebutan kursi DPRD Lobar memamas. Pasalnya, sejumlah parpol yang masih keberatan dengan dugaan kecurangan ini melanjutkan permasalahan ini ke ranah hukum dan melaporkan ke Bawaslu.

Iklan

Seperti temuan dugaan kecurangan yang diungkapkan, Caleg nomor 1 PAN Dapil III (Gunungsari – Batulayar), M. Munib mengatakan bahwa hasil perolehan suaranya unggul berdasarkan rekap data C1. Namun seiring berjalan proses pleno di kantor camat, satu demi satu suaranya berkurang.

“Bahkan sampai 8 desa ada pengurangan suara saya dan ada yang ndak (tetap sesuai dengan C1). Tapi anehnya Caleg lain (nomor 2 red) selalu bertambah suaranya,” jelas Munib ditemui di Gunungsari, Senin, 29 April 2019.
Awalnya ia mengira pengurangan suaranya kemungkinan akibat salah tulis. Namun setelah dicek data C1 di beberapa TPS di Meninting, dari datanya perolehan suara caleg nomor 2 hanya memperoleh 47 suara namun setelah dipleno naik menjadi 61.

Lalu pihaknya mencocokkan dengan C1, ternyata memang ada perubahan suara. Lalu di TPS lain, caleg nomor 2 ini memperoleh suara nol namun begitu sebelum pleno naik 9 suara. Temuan serupa di TPS lain, dari C1 yang ia peroleh, awalnya suara caleg lain nol namun berubah menjadi 22 suara.

“Dari sana Timbul dugaan bahwa ada dugaan penggelembungan suara. Kami ambil kesimpulan ada dugaan kecurangan yang semula hasil rekapan kami termasuk parpol lain (PKS red) perolehan suara hasilnya saya memang unggul dengan 2411 suara selisih 79 dengan caleg nomor 2,”tegas dia.

Namun lanjut dia, setelah diplenolan oleh PPK perolehan suaranya berubah, ia memperoleh 2411 suara dan caleg nomor 2 mendapatkan 2.444. Apakah pihaknya setuju hasil pleno kecamatan, ia menolaknya karena banyak kejanggalan tersebut. Hanya saja pihaknya tak bisa berbuat banyak sebab caleg lawan justru lebih dulu mengurus Saksi mandat partai untuk ikut pleno PPK , sehingga kata dia yang menyetujui adalah saksi pasti. “Tapi kami tetap keberatan,”tegas dia.

Langkah pihaknya akan menempuh jalur partai dengan melapor temuan ini ke Bawaslu Lobar. Pihaknya memiliki bukti C1 dan DA 1 desa meninting, dan beberapa dokumen. “Langkah selanjutnya kami akan laporkan ke Bawaslu supaya akan diadakan penghitungan ulang. Rencana akan melapor besok pagi” tegas dia. Ia berharap pihak Bawaslu bersikap profesional dalam mengawal persoalan ini.

Sementara itu, Saksi mandat Partai Nasdem Gede Ahyar mengatakan pihaknya tak terima dengan proses penghitungan suara karena diduga dipermainkan. Sehingga suara salah satu parpol mengalami peningkatan singifikan, padhal pada rekapitulasi awal berdasarkan C1 perolehan suara parpol diurutan ke 9 sehingga berpotensi gagal mendapatkan kursi DPRD Lobar.

Akan tetapi pada pleno tingkat PPK, justru perolehan suara parpol ini melambung dan menyalip perolehan suara parpol diatasnya sehingga sekarang caleg dari parpol tersebut berpeluang lolos untuk merebut kursi terakhir DPRD Lobar Dapil V (Kediri-Labuapi).”Atas dugaan permainan ini, pihak Saksi Parpol pun akan menempuh jalur hukum dan melapor ke Bawaslu Lobar ” tegas dia.

Pihaknya keberatan karena banyak melihat kejanggalan sampai dirinya beberapa kali menegur PPK saat pleno berlangsung. “Disebut 158 suara untuk pindahan suara yang input data ke KPU, tapi ditulis 108. Jadi ada kesalahan imput data, seperti itu bentuknya. Bahkan sampai lima kotak. Barulah mereka rubah setelah kami tegur,”tegas Gede Ahyar.

Menanggapi temuan saksi parpol ini, ketua PPK Kediri Safitri mengatakan Menanggapi temuan saksi parpol ini, ketua PPK Kediri Safitri mengatakan, mencuatnya protes saksi Nasdem berawal dari komplain di TPS 19 terkait suara. Kemudian secara prosedur tidak harus sampai membuka kotak suara, namun setelah dikoordonasi dengan Panwas untuk melihat C1 plano.

Setelah ada rekomendasi bawaslu akhirnya kotak suara dibuka, disaksikan ketua KPPS dan Panwaslu dan para saksi. Pihaknya selanjutnya membandingkan C1 yang dipegang dengan yang ada di KPU dengan Bawaslu, ternyata setelah dibandingkan datanya sama. “Data yang dipegang saksi Nasdem itu keliru, tidak ada kesalahan di kami,” tegas dia.

Kesalahan yang dimaksud mungkin ketika input dari C1 plano yang dikutip menjadi C1 kecil. Dalam input data ini menurut dia, kemungkinan ada kekeliruan namun sudah diperbaiki. “Mungkin ada saja kekeliruan input tapi sudah kita diperbaiki,” tegas dia.

Terkait langkah Nasdem menempuh jalur hukum dan melaporkan ke Bawaslu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pihak Nasdem. Yang jelas pihaknya menggunakan dan mempertanggung jawabkan data hasil perolehan suara yang sudah direkap di PPK “tidak ada permainan, karena kami bekerja sesuai dengan prosedur,” tegas dia.

Komisioner KPU Riadi mengatakan, terkait adanya persoalan dugaan kecurangan yang terjadi di lapangan perlu dibuktikan. Pihaknya selalu bicara soal data dan fakta, kalau sekedar berasumsi dan beropini maka tidak bisa. “KPU tetap mengacu hasil pleno, kami tetap bekerja sesuai prosedur,”jelas dia.

Tindaklanjut terhadap persoalan ini, menurut dia bisa selesai di tingkat PPK. Namun Kalau pun ada persoalan, caleg bisa melaporkan ke Bawaslu.”Kalau pun tidak selesai di PPK, itu kita tindklanjut di kpu besok, “tegas dia. Ia menambahkan, secara kelembagaan kata dia pihaknya tetap mengacu pada hasil Pleno sebagai keputusan tertinggi. (her)