Percepatan Perencanaan Pembangunan, Diskominfotik Dorong Perbaikan Data Sektoral

Sekda NTB, H. Lalu Gita Aryadi  (tengah) menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penyediaan data, didampingi Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, (kanan) dan Kepala BPS NTB, Suntono (kiri), Selasa, 4 Februari 2020. (Suara NTB/Diskominfotik NTB)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Komunikasi Informatikan dan Statistik (Diskominfotik) NTB mendorong peningkatan kualitas data sektoral yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan percepatan data perencanaan pembangunan daerah yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH, menerangkan bahwa masing-masing OPD dan instansi vertikal yang berperan sebagai produsin diharapkan dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan paling lambat pada 28 Februari mendatang. Untuk itu, pihaknya telah mengundang stakeholder terkait pada Selasa, 4 Februari 2020 dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Sekda NTB di Ruang Rapat Umum (RRU) Kantor Gubernur NTB.

Iklan

‘’Data sektoral (yang diminta) diutamakan menjadi fokus untuk dipublikasi secara terintegrasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Dan itu harus divalidasi oleh Wali Data, dalam hal ini Diskominfotik,’’ ujar Gede, Rabu, 5 Februari 2020. Berdasarkan surat dari Kemendagri, setidaknya ada 41 data sektoral sesuai Indikator Statistik Sektoral Utama (KOR) yang dibutuhkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Data tersebut antara lain luas daerah, jumlah pulau, tinggi wilayah dan jarak ke ibu kota, pengamatan unsur iklim di BMKG. Selain itu, dibutuhkan juga data jumlah Pengawai Negeri Sipil (PNS) menurut lokasi kerja, jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah PNS menurut tingkat kepangkatan.

Kemudian dibutuhkan juga data pencari kerja terdaftar, lowongan kerja terdaftar dan penempatan/pemenuhan tenaga kerja. Data jumlah sekolah, guru dan murid TK, SD, SMP, SMA dan SMK di bawah Kementerian Pendidikan, serta data jumlah sekolah, guru dan murid RA, MI, MTs dan MA di bawah Kementerian Agama.

Data Jumlah Perguruan Tinggi, mahasiswa, dan tenaga edukatif baik negeri maupun swasta di bawah Kementerian Agama dan Kemenristekdikti. Data jumlah jamaah haji, data nikah, talak, dan rujuk, data jumlah tenaga kesehatan dan jumlah penyakit.

Selain itu, dibutuhkan juga data jumlah rumah sakit umum, rumah sakit khusus, rumah sakit bersalin, Puskesmas, klinik, Posyandu, dan Polindes. Data jumlah kendaraan bermotor, data jumlah tindak pidana, risiko penduduk terjadi pidana, persentase penyelesaian tindak pidana, dan selang waktu terjadinya tindak pidana.

Data jumlah perceraian menurut faktor, jumlah kejadian bencana alam, jumlah korban manusia dan kerusakan rumah karena bencana alam, jumlah penerima bantuan dan anggaran bantuan sosial pangan. Data jumlah kawasan hutan dan perairan, data produksi kayu hutan, populasi ternak dan daging. populasi unggas dan daging.

Dibutuhkan juga data produksi telur unggas dan susu sapi, jumlah produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di perairan umum dan budidaya. Serta data panjang jalan menurut provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan tingkat kewenangan pemerintah.

Seluruh data tersebut kemudian akan melalui proses validasi dan verifikasi. ‘’Karena sangat teknis, kita akan dibina oleh BPS NTB,’’ ujar Gede. Data yang valid dan aktual menjadi target dari seluruh proses tersebut, mengingat data yang tidak aktuan tidak akan memberikan manfaat yang cukup dalam penyusunan rencana kerja yang akan dilakukan.

Diterangkan Gede, data yang terkumpul kemudian akan disajikan dalam publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) oleh BPS. Data tersebut akan menjadi acuan NTB mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada pertengahan 2020 untuk penyusunan rencana kerja 2021 mendatang.

Untuk menghadirkan data yang berkualitas, Diskominfotik NTB sebagai Wali Data akan berusaha menyamakan metodologi pengumpulan data. Khususnya untuk penyusunan indikator strategis yang valid. ‘’Jumlah kebutuhan anggaran dan program apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat itu harus jelas,’’ ujarnya.

Pengumpulan data  terus berjalan sejak Pemprov NTB meluncurkan program NTB Satu Data. Portal tersebut dimanfaatkan sebagai wadah dari masing-masing penyedia untuk mengumpulkan data sektoral yang telah disusun.

Menurut Gede, hal itu juga ditujukan untuk mengejar kebutuhan data sektoral di NTB yang sangat minim pada tahun 2019. ‘’Data kita masih sampai 2018. 2019 sangat minim, yang baru masuk sekitar 0,3 persen dari 46 perangkat darah yang ada,’’ ujarnya.

Senada dengan itu Kepala BPS NTB, Suntono, menerangkan bahwa salah satu tujuan dari pengumpulan data sektoral pada 28 Februari mendatang adalah untuk mempercepat rilis dalam DAD. “Itu biasanya Juli, didorong (supaya bisa disajikan) pada Februari. Agar out-put yang kita lahirkan bisa dijadikan bahan baku pada Musrenbang,’’ ujarnya, Rabu, 5 Februari 2020 di Mataram.

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, BPS NTB mencatat bahwa kualitas data sektoral di NTB masih buruh. Hal tersebut diakui merupakan evaluasi di BPS sendiri selaku pihak yang melakukan pembinaan terhadap penyediaan data statistik sektoral.

Diterangkan Suntono, bersama-sama dengan Diskominfotik NTB pihaknya akan berusaha memfasilitasi Wali Data untuk memperbaiki kualitas data di masing-masing OPD. ‘’Diklat menyediakan statistik sektoral akan dilakukan di daerah, dengan Diskominfotik masing-masing kabupaten/kota. (Mengajarkan) Bagaimana mengumpulkan atau melakukan proses bisnis didalam pengumpulan data,’’ ujarnya.

Data yang berkualitas  disebut Suntono dapat diukur dari validitasnya secara statistik. Selain itu, data yang aktual juga sangat dibutuhkan untuk mendorong pemanfaatan yang lebih maksimal. Upaya untuk perbaikan data, disebut merupakan yang pertama dilakukan di NTB. Sehingga hasilnya diharapkan dapat semaksimal mungkin dalam pengerjaan sampai dengan 28 Februari mendatang.

Sebelumnya Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si, saat memimpin rapat koordinasi percepatan data perencanaan pembangunan menerangkan bahwa BPS merupakan lembaga negara yang ditunjuk untuk menyajikan data yang sah. Untuk itu, seluruh OPD lingkup Pemprov NTB diharuskan membuka diri dalam upaya sinkronisasi data yang akan dilakukan. ‘’Karena yang BPS dan kita tuju itu satu, adalah NTB Gemilang,’’ ujarnya. (bay)