Percepatan Pembangunan Huntap, Kewenangan Kadin NTB Diambil Alih Pusat

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Mohammad Rum (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pusat mengambil alih kewenangan Kadin NTB. Pengambilalihan kewenangan ini akibat belum signifikannya keterlibatan pengusaha dalam pembangunan hunian tetap (Huntap).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT mengatakan, ketersediaan material bangunan, aplikator, tukang atau tenaga kerja dan fasilitator masih menjadi kendala utama percepatan pembangunan huntap.

Iklan

‘’Saya sudah bahas dengan Kadin Pusat, akan turun. Jadi sekarang Kadin NTB sudah ditarik kewenangannya oleh Kadin Pusat. Langsung pusat yang ambil alih,’’ kata Rum dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Rum menjelaskan, Pemprov NTB yang dihadiri langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc melakukan pertemuan dengan Kadin Pusat pekan kemarin. Pada kesempatan tersebut, Rum menyampaikan kesiapan para pengusaha di bawah Kadin untuk terlibat dalam percepatan pembangunan Huntap.

‘’Mana bapak punya kontraktor, pengusaha bapak. Berapa orang. Dia sanggupnya berapa, ketemu saya di Mataram,’’ ujar Rum menirukan apa yang disampaikan ke Kadin Pusat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mentransfer dana pembangunan Huntap sebesar Rp2,6 triliun lebih.  Dari jumlah tersebut sebesar Rp1,47 triliun dana Huntap telah ditransfer dari BPBD ke masyarakat. Sisa dana Huntap yang masih berada di BPBD kabupaten/kota terdampak bencana gempa sebesar Rp1,18 triliun.

Jumlah penerima dana Huntap sebanyak 58.333 KK. Dengan rincian rusak berat 37.543 KK, rusak sedang 7.547 KK dan rusak ringan 13.243 KK. Sementara itu, Pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 1.802 Pokmas dengan jumlah anggota 21.863 KK.

Sedangkan Pokmas yang sudah mendapatkan SK kepala daerah sebanyak 1.197 Pokmas dengan jumlah anggota 14.012 KK. Rekening Pokmas yang terbentuk sebanyak 1.056 Pokmas atau 13.878 KK. Rekening Pokmas yang sudah terisi baru 476 Pokmas dengan jumlah anggota 7.019 KK.

Sebanyak 3.186 unit huntap sedang proses pembangunan dan ada juga yang sudah jadi. Dengan rincian Risha 1.714 unit, Rika 565 unit, Riko 850 unit, RCI 8 unit dan pembangunan secara individu 51 unit.

Pelibatan pengusaha jasa konstruksi merupakan langkah  terobosan yang dibuat Pemprov NTB pada September lalu. Pemprov dan Kadin menggelar rapat khusus di ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa, 23 September 2018.

Dalam pertemuan tersebut ada komitmen dari Kadin untuk melibatkan 1.000 pengusaha untuk pembangunan Huntap.  Presiden menargetkan pembangunan rumah korban gempa dapat tuntas dalam waktu enam bulan atau sampai Maret 2019. (nas)