Percepat Turunkan Angka Kemiskinan, Pemprov Andalkan Tiga Program

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengandalkan tiga program unggulan untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Pemprov NTB di bawah kendali Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah telah menetapkan sejumlah program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di NTB.

Tiga program andalan itu, peningkatan produktivitas pertanian secara umum, pariwisata dan industrialisasi. Hal itu ditegaskan Wagub  saat menerima Tim  Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Mahkota-Jakarta, di Ruang Kerja Wagub, Senin, 8 April 2019

Rohmi mengatakam,  program unggulan yang sudah ditetapkan itu, kemudian diterjemahkan dalam bentuk program yang lebih konkret. Di antaranya, sanitasi air bersih, revitalisasi posyandu, zero waste, program desa wisata dan program lainnya.

Untuk memuluskan program tersebut, kata Wagub bahwa  yang paling utama adalah membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Terutama pemerintah kabupaten/kota di NTB. Tidak hanya itu,  pemerintah desa pun menjadi ujung tombak yang harus dilibatkan untuk menyukseskan program itu.

Untuk menjaring aspirasi sekaligus menyamakan persepsi tentang cara penanggulangan kemiskinan, Wagub telah turun ke kabupaten/kota. Sebab katanya, akan sulit menjalankan sebuah program, menyangkut kesejahteraan masyarakat apabila tidak ada kesamaan visi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

‘’Dalam roadshow itu, saya mendapatkan masukkan,  apa yang kita inginkan, memiliki pandangan yang sama,’’ jelas Rohmi.

Untuk pemerintah desa, kata Wagub telah dilibatkan dalam program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bentuk pelibatannya adalah mengalokasikan APBDes ke sejumlah item program pembangunan.

Bahkan, melalui  bupati/walikota, Wagub telah menandatangani kesepakatan bersama untuk menjalankan program, seperti mitigasi bencana, zero waste, revitalisasi posyandu, desa wisata dan sejumlah program lainnya.

Sesuai pengalaman kata Wagub, NTB merupakan daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan sekitar satu persen setiap tahun.  Dan itu berlangsung dalam kurung waktu 10 tahun terakhir. Salah satu kunci  suksesnya  adalah kesamaan visi untuk menyejahterakan masyarakat dan komitmen menurunkan angka kemiskinan.

Ke depan kata Wagub, jajaran pemerintah provinsi akan terus turun ke desa-desa, tidak hanya membawa anggaran.  Namun membawa konsep serta pemberdayaan bagi masyarakat dan pemerintah desa.

Selain sinergi, untuk akselerasi penurunan angka kemiskinan di NTB adalah memperbaiki kualitas hidup manusianya. Seperti kualitas kesehatan, pendidikan, pendapatan dan lingkungan.

‘’Jangan kira bahwa sanitasi air bersih itu tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Kesehatan punya korelasi kuat dengan kemiskinan,’’ jelasnya.

Begitu juga dengan pendidikan, pendapatan dan lingkungan. Bahkan pariwisata pun mempunyai hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. ‘’Desa wisata itu digagas untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi-potensi yang ada di desa itu dapat dimanfaatkan dan dikembangkan agar masyarakat memiliki pendapatan,’’ katanya.

Hadirnya industrialisasi pengolahan di NTB merupakan program baru yang digagas Gubernur dan Wagub NTB. Tujuannya, agar bahan  baku, seperti hasil pertanian, tidak langsung diekspor. Namun, akan diolah terlebih dahulu. Sehingga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

‘’Kami tidak ingin masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Mereka harus mendapatkan nilai tambah dari apa yang mereka usahakan. Nilai tambahnya harus di NTB,  bukan di daerah lain,’’ imbuh  Wagub.

Selain itu, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB ini mengatakan  untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperbaiki data yang ada. Untuk data ini  akan melibatkan para kader dan pendamping desa.

Sehingga data, termasuk data tentang kemiskinan betul-betul detail. Karena dipotret lebih dekat, hingga ke RT dan dusun. Data tentang ibu hamil, anak yang menderita stunting, yang menderita sakit, rumah tidak layak huni, akan terpotret dengan baik.

Untuk kesejahteraan para kader dan pendamping desa, Pemprov, kata Wagub telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun gaji atau honor yang layak. ‘’Gaji yang layak diniatkan, agar mereka memiliki semangat dalam bekerja,’’ ujarnya.

Namun, dari sejumlah program itu, yang menjadi kendala saat ini adalah bagaimana mengubah mind set atau pola pikir masyarakat. Untuk melibatkan masyarakat, butuh kerja bersama. ‘’Untuk melibatkan masyarakat, kita butuh effort. Menggerakkan mereka itu butuh usaha bersama,’’ jelasnya.

Karena itu, Wagub mengimbau semua pihak untuk serius memikirkan kesejahteraan masyarakat. Terutama, menurunkan angka kemiskinan.

Meskipun NTB dilanda gempa beruntun akhir Juli  sampai Agustus 2018 lalu, angka kemiskinan di turun sebesar 0,12 persen pada periode Maret – September 2018. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan NTB pada Maret 2018 sebesar 14,75 persen, turun menjadi 14,63 persen pada posisi September 2018.

Gempa yang mengguncang NTB pada akhir Juli – September 2018 menyebabkan tujuh kabupaten/kota terdampak. Yakni Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, Sumbawa Barat dan Sumbawa. Dari tujuh daerah tersebut, Lombok Utara terdampak paling parah. (nas)