Percepat Tender DAK Fisik

Sadimin (Suara NTB/dok)

Pemprov NTB melakukan percepatan tender proyek yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021. Hal ini dilakukan mengantisipasi terjadinya refocusing dana APBN 2021.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, S.T., M.T., yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 14 Januari 2021 mengatakan, untuk paket proyek yang sudah selesai perencanaanya, pengajuan tender paling telat Maret mendatang. Sedangkan paket proyek yang pelaksanaan perencanaan bersamaan dengan konstruksi, paling telat Juni.
“Jadi kita sudah mulai proses tender untuk paket DAK Fisik yang di Dinas PUPR. Sudah ada yang DAK Fisik bidang Bina Marga yang sudah diajukan tender,” kata Sadimin.

Iklan

Terkait dengan adanya kekhawatiran refocusing dana APBN 2021 yang berpotensi akan berimbas terhadap penyesuaian pagu DAK Fisik. Sadimin mengatakan dirinya sudah menghubungi sejumlah Kepala OPD yang melaksanakan paket DAK Fisik 2021.

Seperti Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Karena ada DAK Fisik yang kena refocusing karena tendernya belum bisa diselesaikan. Sehingga DAK Fisik ikut kena pemotongan.
“Untuk mengantisipasi pengalaman tahun kemarin. Sudah kita hubungi. Supaya segera dilakukan tender. Supaya ndak kayak tahun kemarin,” katanya.

Sadimin menyebutkan saat ini, baru ada 6 paket proyek senilai Rp50 miliar, termasuk di dalamnya 4 paket proyek DAK Fisik.
Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, S.E., M.M., mengingatkan Pemda agar mempercepat pelaksanaan DAK Fisik 2021. Pasalnya, ada potensi terjadi penyesuaian lagi pagu DAK Fisik maupun dana perimbangan lainnya dalam APBN 2021.

Karena dalam APBN 2021 tidak direncanakan untuk vaksinasi Covid-19 secara gratis. Sekarang, vaksinasi gratis, sehingga akan berpengaruh terhadap penyesuaian anggaran. Untuk anggaran vaksinasi gratis tersebut kemungkinan akan terjadi refocusing dan realokasi anggaran seperti dalam APBN 2020 lalu.

Sebagaimana diketahui, tahun 2020 lalu, penyaluran DAK Fisik di wilayah NTB sebesar Rp1,49 triliun dari pagu Rp1,58 triliun atau 94,56 persen. Artinya, ada DAK Fisik yang tidak disalurkan karena Pemda tak mampu memenuhi persyaratan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Penyerapan DAK Fisik untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/Kota pada 2020, untuk Pemprov NTB, penyerapannya sebesar 94,38 persen atau Rp355,2 miliar dari pagu sebesar Rp376,35 miliar.

Kemudian, Kabupaten Bima dengan penyerapan 99,07 persen atau Rp197,68 miliar dari pagu Rp199,54 miliar. Selanjutnya, Dompu dengan penyerapan sebesar 99,58 persen atau Rp80,15 miliar dari pagu sebesar Rp80,49 miliar. Sedangkan Lombok Barat, dengan penyerapan sebesar 88,89 persen atau Rp156,03 miliar dari pagu Rp175,53 miliar.

Kemudian, Lombok Tengah dengan penyerapan sebesar 92,68 persen atau Rp202,19 miliar dari pagu sebesar Rp218,17 miliar. Sementara, Lombok Timur dengan penyerapan sebesar 96,64 miliar atau Rp142,91 miliar dari pagu Rp147,88 miliar.

Di Sumbawa, penyerapannya sebesar 94,22 persen atau Rp114,11 miliar dari pagu Rp121,11 miliar. Kemudian, Kota Mataram sebesar 95,61 persen atau Rp52,46 miliar dari pagu Rp54,87 miliar.

Kota Bima, dengan penyerapan sebesar 97,74 persen atau Rp63,48 miliar dari pagu Rp64,95 miliar. Sumbawa Barat dengan penyerapan sebesar 92,09 persen atau Rp39,52 miliar dari pagu Rp42,91 miliar. Dan terakhir, Lombok Utara, dengan penyerapan sebesar 91,96 persen atau Rp91,59 miliar dari pagu sebesar Rp96,6 miliar. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional