Percepat Pencairan Bantuan Korban Gempa, Ini Kata Menteri Puan

Menko Puan didampingi Gubernur dan Bupati menyerahkan bantuan secara simbolis berupa paket sembako dan Kitab Suci Alquran kepada warga. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Puan Maharani, bersilaturrahmi dan berdialog dengan kelompok masyarakat penerima dana stimulan rumah pascagempa, fasilitator dan lainnya di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Selasa, 20 November 2018. Dalam kesempatan tersebut Menko Puan memastikan akan segera mencairkan bantuan tahap kedua untuk korban gempa.

“Tahap pertama sudah diterima, tahap kedua yang belum cair. Nanti pulang dari sini saya akan carikan jalan keluarnya. Saya cek kembali kenapa tahap kedua dari penerima tahap pertama belum menerima uangnya. Namun saya ingatkan kembali bahwa uang tersebut harus dibangun untuk rumah. Harus dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jangan sampai musim hujan tidak punya rumah untuk berteduh,” ujarnya menjawab keluhan masyarakat korban gempa Sumbawa.

Iklan

Menurutnya, banyak hal yang sudah disinergikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu agar NTB ini segera bangkit. Pemerintah pusat tidak akan melupakan NTB. Namun selain NTB, masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah juga terkena bencana. Sehingga pihaknya berharap masyarakat bersabar menanti pelaksanaan bantuan gempa.

“Semuanya ini kita lakukan bersama-sama seiring sejalan. Sehingga bukan hanya NTB saja yang bangkit, namun Sulawesi Tengah juga bisa bangkit kembali. Karenanya kami minta bapak-bapak dan ibu-ibu sabar dan bisa melaksanakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan aturannya,” harapnya.

Menko Puan menegaskan tidak ada maksud pemerintah memperlama proses pencairan bantuan korban terdampak gempa. Buktinya, dari sebelumnya 17 persyaratan dijadikan hanya satu persyaratan saja. Hanya saja persyaratan tersebut juga ada proses yang harus dilalui supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari.

“Kita juga ingin mempercepat, tapi kita juga harus memastikan proses pencairan maupun penggunaan tidak mendapatkan masalah di kemudian hari. Karenanya Pokmas-Pokmas harus sudah dibentuk. Pokmas inilah kelompok masyarakat yang harus bertanggung jawab untuk bisa memberikan pendampingan dan masukan. Supaya jangan sampai setelah uang diterima, kemudian rumahnya tidak terbangun. Karena harapan kita rumah bisa terbangun. Sehingga tidak ada lagi korban gempa yang tinggal di tenda pengungsian,” tukasnya.

Sebelumnya, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc melaporkan penanganan pascabencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data tim verifikasi yang menghasilkan 11 keputusan Bupati Sumbawa tentang penetapan hasil verifikasi kerusakan perumahan warga terdampak gempa, tercatat sebanyak 14.772 unit rumah yang mengalami kerusakan. Rinciannya 2.272 rusak berat, 2.718 rusak sedang dan 9.783 rusak ringan. Terdampak di 17 kecamatan dari 24 kecamatan yang ada. Yang paling parah yakni Kecamatan Alas Barat, disusul Kecamatan Alas, Buer, dan Lunyuk. Sedangkan Kecamatan Utan dan lainnya kerusakannya ringan.

Kebutuhan dana siap pakai dalam rangka penanganan bencana yang diajukan ke pemerintah  pusat Rp255.540.000.000. Dari usulan tersebut yang sudah ditransfer ke rekening BPBD Sumbawa baru Rp17.930.000.000. Dananya sudah tersalur ke rekening penerima (warga sasaran terdampak bencana). Rinciannya kategori rusak berat 151 rekening dengan total nilai Rp3.775.000.000, rusak sedang 327 rekening dengan total nilai Rp8.175.000.000, rusak ringan 593 rekening dengan total Rp5.980.000.000. “Masih jauh dari apa yang kita harapkan (dana yang ditransfer dari pusat). Mohon perhatian Ibu untuk memperhatikan kami Sumbawa ini,” pinta Bupati.

Bupati juga melaporkan perkembangan pembangunan hunian warga terdampak gempa baik berupa hunian tetap (huntap) maupun hunian sementara (huntara). Pilihan minat warga untuk huntap atau rumah tahan gempa jenis RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 479 unit. Yang sudah terpasang sebanyak 13 unit dan 73 unit  lainnya masih dalam proses pemasangan. Kemudian huntap jenis RIKA (Rumah Instan Sederhana Kayu) sebanyak 461 unit. Yang sudah terpasang 1 unit, 15 lainnya masih dalam proses pemasangan. Selanjutnya huntap jenis Riko (Rumah Instan Sederhana Konvensional) sebanyak 389 unit, dan 5 unit masih dalam proses pemasangan. Sedangkan progres untuk pembangunan huntara yang besumber dari bansos Pemkab tahun 2018, dari target 1.500 huntara, untuk tahap pertama akan dibangun 442 unit dan tahap kedua 459 unit. Sisanya akan dibangun pada tahap ketiga.

Sementara terkait pembagunan infrastruktur sarana dan prasarana umum darurat, progres pembanguann sarana pendidikan atau sekolah yang sudah mencapai 100 persen sebanyak 9 unit sekolah dari 24 sekolah yang terdampak gempa. Selebihnya masih dalam proses pembangunan lantai, dinding, atap untuk finishing. “Alhamdulillah kami sangat bersyukur bahwa pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan seluruh komponen masyarakat bersinergi dan terlibat aktif dalam penanganan pascagempa khususnya dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelas Bupati.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengakui  proses pencairan bantuan pemerintah yang dirasakan masyarakat terdampak begitu sulit. Meskipun uangnya sudah ada dan masuk ke rekening masing-masing, tapi rumahnya tak kunjung dibangun. Ternyata berdasarkan pengalaman di berbagai daerah yang pernah terjadi bencana serupa, bantuan pembangunan rumah akibat gempa itu dicairkan masing-masing individu, biasanya uangnya habis, rumahnya tidak jadi. Sehingga dievaluasi jangan sampai prosesnya cepat tetapi berujung kasus hukum di kemudian hari. Karenanya disarankan dibentuk kelompok masyarakat (Pokmas).

Kabupaten Sumbawa, kata Gubernur, ternyata proses pencairannya agak lambat. Karena kelompok masyarakat sudah terbentuk tetapi tidak semua ditransfer uangnya. Ada yang sudah ditransfer dan ada yang belum. Sehingga perlu direkonfigurasi kembali pokmas-pokmas tersebut.

“Ternyata setelah pokmas terbentuk, tidak gampang juga membangun rumah. Karena ada Inpres yang bunyinya rumah harus tahan gempa. Tahan gempa ini secara teknis ribet juga. Harus dicek juga sama Dinas PUPR, fasilitator dan lainnya,” terangnya.

Pihaknya menargetkan apapun bentuk rumah, apakah Risha, Rika dan Riko, yang penting masyarakat tidak ada lagi masyarakat yang berada di tenda pengungsian karena musim hujan telah tiba. Pihaknya pun tetap berupaya semaksimal mungkin agar rumah masyarakat korban gempa bisa terbangun. Sehingga mereka bisa kembali ke rumahnya seperti sedia kala. (ind/arn/* )