Percepat Pembangunan, Bupati KLU Isyaratkan Pinjam Dana

Tanjung (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menguatkan keinginannya meminjam dana melalui PT. Sarana Multi Investasi (SMI). Terutama setelah Pemda KLU dinilai memenuhi syarat menurut evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Dalam jumpa pers usai MoU dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Senin, 15 Mei 2017 di Tanjung, Najmul mengklarifikasi wacana peminjaman. Alternatif pinjaman daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat memberikan pendampingan bagi daerah yang ingin mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun demikian pinjaman hanya bisa diakses oleh daerah sepanjang memenuhi syarat.

Iklan

“Daerah harus memiliki catatan keuangan yang baik, dengan 2 kali (predikat) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kita memenuhi syarat itu. Daerah juga tidak memiliki pinjaman di bank atau di lembaga donor apapun. Lombok Utara punya peluang mengajukan pinjaman,” ungkap Najmul.

Meminjam dana ke pusat bagi Najmul bukan sesuatu yang tabu. Bahkan, daerah lain dengan PAD tertinggi di Indonesia seperti Kabupaten Kutai Kertanegara, lebih dulu meminjam. Ia juga tidak ingin disebut latah mengikuti apa yang dilakukan daerah lain.

Ditegaskannya, peminjaman harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah, salah satunya mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. “Kita baru ada wacana. Kalau kita ingin percepat maka kita harus manfaatkan fasilitas yang ada di PT. SMI (Sarana Multi Investasi). Sampai saat ini kita belum pernah munculkan angka termasuk berbicara mengenai teknis,” paparnya.

Sebelum mengambil keputusan itu, bupati menegaskan akan berkomunikasi lebih dulu dengan lembaga legislatif. Dimanfaatkan atau tidak skim yang ada, harus didiskusikan bersama. DPRD sebagai mitra eksekutif tidak akan ditinggalkan, karena menyangkut persetujuan pinjaman maupun pembiayaan (angsuran utang melalui APBD).

“Karena ini pinjaman di daerah maka perlu diskusi dengan DPRD. Kita butuh dana dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur,” pungkasnya.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Prijono, pada kesempatan yang sama mengatakan skim pinjaman bisa diakses oleh pemerintah dan rumah tangga. Dalam peminjaman oleh daerah tentunya disesuaikan dengan visi pemerintah daerah

“Mengukur kemampuan sah-sah saja, tetapi kembali kepada tujuannya apa, kalau tujuannya besar untuk kemaslahatan masyarakat tidak apa-apa, asal menghindari kontraproduktif dengan melihat cash flow,”  ujarnya.

Hal senada dikuatkan Kepala Kanwil Ditjen Pebendaharaan Provinsi NTB, M. Taukhid. Pinjaman yang dilakukan oleh Pemda pastinya didasari alasan yang rasional. Meminjam bukan semata-mata karena tidak adanya dana melainkan kurangnya dana untuk membiayai tujuan produktif.

“Kalau kita kritisi APBD di NTB, kadang defisit kadang surplus, unik APBD di NTB ini. Saya melihat Pemda di NTB pahami betul soal anggaran. Kalau Lombok Utara nanti meminjam, saya anjurkan berkoordinasi dengan LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara),” tandas Taukhid. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here