Percepat Pelayanan Dukcapil, Pemda dan DPRD Bima Studi Banding ke KLU

Pansus DPRD dan Dukcapil Kabupaten Bima Studi banding ke KLU, Rabu, 13 Januari 2021. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Jajaran DPRD dan eksekutif Pemkab Bima melakukan studi banding ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) terkait pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), Rabu, 13 Januari 2021. Tujuan Pemda Bima, tidak lain untuk mempercepat pelayanan kependudukan di daerah setempat mengacu pada pola yang dilakukan KLU.

Sebagai catatan, Dukcapil KLU adalah salah satu dari empat kabupaten/kota di NTB yang mendapat penilaian kinerja level III. Level maksimal penilaian ini adalah level IV.

Penilaian tersebut dilakukan Kemendagri mengacu pada indikator yang sudah ditetapkan. Meliputi, persentase perekaman e-KTP, pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), pencetakan Akta Kelahiran, pelayanan tanda tangan elektronik terhadap minimal 18 dokumen, serta pelayanan dokumen memanfaatkan kertas putih (HVS).

Kunjungan rombongan dari Kabupaten Bima ini diterima Komisi I DPRD KLU, beserta Dinas Dukcapil di ruang Komisi DPRD.

Menurut Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Bima, Ilham Yusuf, pihaknya sengaja datang ke KLU untuk menelaah materi Perda Pelayanan Dukcapil di KLU (Perda sudah dicabut oleh DPRD KLU karena menyesuaikan dengan Permendagri, red).

“secara politis kami ingin segera menyelesaikan Perda tersebut. Ternyata Perdanya sudah tidak ada. Tapi itu bukan permasalahannya, melainkan teknis pelayanan oleh Kepala Dinas,” ujar Ilham.

Dari pertukaran informasi pelayanan Dukcapil Lombok Utara, pihaknya di DPRD berharap adanya perubahan pelayanan yang lebih bqik oleh Dukcapil Kabupaten Bima. Pasalnya, kondisi topografi dan geografi wilayah kedua kabupaten hampir sama.

Senada DPRD Bima, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bima, Salahuddin mengakui secara standar pelayanan, Dukcapil tiap kabupaten tidak jauh berbeda, karena standar yang digunakan sama, yakni arahan Kemendagri. Pihaknya di Dinas Dukcapil Bima, juga memiliki terobosan. Misalnya Pelayanan Administrasi Penduduk untuk Masyarakat Marginal (pelayanan Papa untuk Mama).

“Kami juga menjemput bola. Tetapi letak geografis dan jangkauan masyarakat cukup jauh,” aku Salahudin.

Ia membandingkan, secara luas wilayah administratif dan penduduk jauh lebih luas dan lebih banyak Kabupaten Bima. Di Bima, cetak e-KTP mencapai 95 persen dari 532.110 jiwa yang tersebar di 181 desa dan 18 kecamatan. Sementara Lombok Utara, jumlah desa 43 dan 5 kecamatan. “Makanya kita perlu belajar inovasi di KLU ini,” imbuhnya.

Plt. Kadis Dukcapil KLU, Tresnahadi, SP., mengamini Perda No. 2 tahun 2012 terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah dicabut, karena tidak relevan dengan regulasi di pusat, yakni UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Perpres 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan PP 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan UU 26 tahun 2003.

Sementara secara teknis pelayanan, Lombok Utara akan mulai menggunakan Peraturan Bupati. Hal itu sesuai dengan amanat PP. Pada prinsipnya, semua daerah menerapkan standar pelayanan yang sama. Yang membedakan adalah jangkauan dan jumlah masyarakat yang harus dilayani. Banyaknya warga Kabupaten Bima dengan letak domisili berjauhan, ia nilai memerlukan inovasi untuk menggenjot persentase perekaman/pencetakan dokumen. (ari)