Percaloan Masih Dibiarkan, Dewan Minta Imigrasi Profesional Layani Masyarakat

Mataram (suarantb.com) – Anggota Komisi V DPRD NTB,  H. Saifudin Zohri, S.Ag meminta imigrasi  profesional melayani masyarakat. Dengan menjunjung tinggi etos kerja sebagai pelayan masyarakat.

Demikian disampaikan Saifudin kepada suarantb.com, belum lama ini. Menurut Saifudin pihak imigrasi selama ini terkesan tebang pilih dalam melayani masyarakat. Siapa yang siap membayar lebih akan mendapatkan pelayanan yang berbeda dengan yang lain.

Iklan

“Berlakulah sebagai abdi masyarakat. Layani masyarakat dengan cara yang sama jangan hanya karena uang ada masyarakat tertentu yang menjadi enak. Ini kan salah,” ujarnya.

Menurutnya ada dugaan praktik percaloan yang terkesan dibiarkan oleh pihak imigrasi. Para calo ini berperan mewakili masyarakat yang mau mengurus persiapan administratif lewat imigrasi. Salah satunya jasa pembuatan paspor. Ia melihat dengan adanya praktik tersebut  sangat rentan terjadi pungutan liar (pungli).

“Informasi terakhir tidak akan ada pencaloan karena ini peluang terjadinya pungli. Jadi pemerintah harus hapus itu (jasa pembuat paspor) karena merugikan masyarakat,” pintanya.

Ia menceritakan  pengalamannya beberapa waktu lalu ketika membuat paspor. Salah seorang yang mengaku sebagai penyedia jasa disebutnya meminta bayaran tinggi kalau menginginkan paspornya cepat selesai. Sedangkan kalau mengurusnya sendiri bisa memakan waktu beberapa minggu bahkan sampai satu bulan.

“Saya kan sempat pergi ke sana. Mereka ini nggak tahu kalau saya anggota dewan. Saya juga nggak ngomong. Itu diminta bayaran tinggi kalau mau cepat selesai. Tapi kalau biasa-biasa sampai satu bulanan,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta kepada pihak imigrasi untuk melakukan pembenahan sistem kerja. Salah satunya dengan menertibkan praktik calo di lingkungan kantor imigrasi. Jangan sampai masyarakat menjadi dirugikan. Karena lembaga itu dibentuk untuk memudahkan urusan masyarakat bukan sebaliknya.

“Kalau pakai jasa bayar satu sampai dua juta sehari selesai. Tapi kalau nggak bisa berbulan-bulan malah baru selesai. Ini kan nggak benar ini,” kecamnya.

Pemerintah dalam hal ini Kantor Imigrasi, lanjut Saefudin harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua masyarakat. Tanpa ada kepentingan lain di luar tanggung jawab sebagai seorang birokrat.

“Jadi kalau lewat jasa urusannya satu hari selesai. Tapi kalau nggak berminggu-minggu selesai. Di mana hak warga negara secara hukum kan,” kesalnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Lantaskim Imigrasi Kelas I Mataram, Ngurah Nanik Idayani, SE, MH yang dikonfirmasi wartawan menjelaskan  pihaknya  sudah tidak lagi menerima pembayaran langsung di Imigrasi, tetapi telah bekerja sama dengan 33 Bank. Hal itu sebagai bagian dari upaya imigrasi untuk menekan praktik percaloan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Pembayaran untuk dokumen paspor di bank. Sudah hampir dua tahun kita bank persepsi pertama satu aja bank BRI. Sekarang 33 bank persepsi, termasuk kantor pos,” terangnya, Kamis, 24 November 2016.

Selain untuk mengantisipasi praktik percaloan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hal itu juga untuk kemudahan administrasi. Baik masyarakat yang mengurus dokumen maupun imigrasi selaku yang melayani masyarakat.

“Mengantisipasi berhubungan langsung dengan petugas. Selain untuk efektif dan efisien,” jelasnya.

Nanik menambahkan pihak Imigrasi juga selalu bekerja berdasarkan standar prosedur yang berlaku. Hal itu sebagai bentuk pelayanan Imigrasi yang transparan dan akuntabel.

“Kita memberi pelayanan sesuai dengan SOP empat hari setelah pembayaran selesai. Jam kerja seperti yang sudah dijadwalkan dari jam Delapan sampai setengah lima,”tandasnya. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here