Perbesar Nilai Tambah, Disperin NTB Bantu IKM Tingkatkan Kualitas Produk Tembakau Iris

0
Hj. Nuryanti (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perindustrian (Disperin) NTB menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memdapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021. Anggaran DBHCHT dipergunakan untuk membantu Industri Kecil Menengah (IKM) agar produk tembakau iris yang dihasilkan berkualitas.

“Kami, Dinas Perindustrian menyasar sisi pelaku industri olahan tembakau yang selama ini sudah berproduksi dengan pasar sendiri di luar kemitraan sehingga hasil produknya lebih bagus,” kata Kepala Disperin NTB, Hj. Nuryanti, S.E., M.E., dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 16 November 2021.

IKLAN

Nuryanti menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas produk tembakau iris, ada sentuhan teknologi yang diberikan. Ada campuran-campuran tembakau yang dilakukan supaya kadar nikotin dan TAR atau kandungan kimia tembakau tidak tinggi.

“Kami akan masuk edukasi di sisi itu. Bagaimana menghasilkan rokok herbal. Tembakau yang aman untuk kesehatan,” kata Nuryanti.

Jika tembakau iris yang diolah tanpa adanya campuran-campuran bahan tertentu yang disebut saos. Maka kandungan kimianya masih tinggi sehingga berbahaya untuk kesehatan. Untuk itu, kata Nuryanti, Disperin mengintervensi pengolahan hasil tembakau ini agar produknya berkualitas dan aman untuk kesehatan. “IKM yang sudah jalan kita akan support dengan peralatan,” jelasnya.

Selain itu, Disperin juga akan membangun industri olahan tembakau berbasis desa. Selama ini, masyarakat banyak yang menjual tembakau rajang. Dengan membangun industri olahan tembakau berbasis desa dan membuat ekosistemnya, maka akan dapat meningkatkan nilai tambah.

“Untuk meningkatkan pendapatan, petani tembakau rajang kita sentuh. Sehingga dari tembakau rajang yang dijual dalam bentuk bal, bahan baku IKM produk tembakau iris. Kita intervensi beberapa kelompok untuk bisa membuat saos. Sehingga memiliki pita. Agar menjadi penjual rokok legal, dibantu perizinannya. Kami akan mendampingi, dia menjual tembakau iris yang sudah disaos dan memiliki pita,” terangnya.

NTB termasuk satu dari lima provinsi yang memiliki proporsi perokok terbesar setiap harinya. Provinsi tersebut antara lain Kepulauan Riau, Jawa Barat, Bengkulu, NTB. Tahun 2021, Provinsi NTB mendapatkan DBHCHT dari Pemerintah Pusat sebesar Rp318 miliar. DBHCHT sebesar Rp318 miliar tersebut dibagi untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota sesuai ketentuan yang ada.

Pemprov NTB mendapatkan DBHCHT sebesar Rp95,6 miliar lebih, Bima Rp11,2 miliar, Dompu Rp5,5 miliar, Lombok Barat Rp17,18 miliar. Kemudian Lombok Tengah Rp51,56 miliar, Lombok Timur Rp59,88 miliar, Sumbawa Rp10,1 miliar, Sumbawa Barat Rp3,2 miliar, Lombok Utara Rp9,98 miliar, Kota Mataram Rp52,05 miliar dan Kota Bima sebesar Rp2,3 miliar.

Penggunaan DBHCHT telah diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 206/PMK.07/2020. Yaitu, peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial. Kemudian, sosislisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Provinsi penerima DBHCHT terbagi menjadi tiga kategori. Yaitu provinsi penghasil cukai, provinsi penghasil tembakau serta provinsi penghasil cukai dan tembakau. NTB termasuk provinsi penghasil cukai dan tembakau. (nas)