Perbaikan Jembatan Putus Butuh Rp120 Miliar

Kondisi jembatan Desa Sapugara Bree yang hingga kini belum dilanjutkan pembangunannya sejak tahun 2016 lalu. (Suara NTB/bug)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah jalan dan jembatan rusak akibat gempa, banjir dan tanah longsor di NTB pada 2018 ini. Anggaran untuk perbaikan infrastruktur dasar untuk mempermudah akses ekonomi masyarakat tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp120 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, MM mengatakan anggaran untuk perbaikan permanen infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana tidak ada yang dialokasikan dalam APBD 2019. Saat ini, penanganan yang dilakukan adalah darurat, dengan membuat jembatan darurat di daerah-daerah yang diterjang banjir dan longsor di Pulau Sumbawa.

Iklan

’Iya ndak ada anggarannya tahun 2019. Kami di Bina Marga tahun depan, untung ada DAK danAPBD totalnya  Rp68 miliar,’’ kata Syahdan dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 6 Desember 2018.

Dalam APBD 2019 sebut Syahdan, anggaran untuk bina marga hanya Rp14,5 miliar. Sedangkan lewat APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp56 miliar. Sehingga kurang lebih anggaran untuk penanganan jalan hanya Rp68 miliar.

Anggaran untuk penanganan jalan tersebut sudah ada peruntukannya. Sementara untuk penanganan jalan dan jembatan yang rusak dan putus akibat bencana belum dialokasikan.

Selain minimnya alokasi anggaran untuk perbaikan jalan, biaya untuk pemeliharaan juga tidak ada. Untuk satu kilometer jalan, membutuhkan biaya minimal Rp90 juta untuk mempertahankan tingkat kemantapannya.

‘’Kalau tak ada anggaran maka drop sekali tahun depan. Tidak ada dana untuk pemeliharaan. Kemantapan jalan akan turun. Harus ada upaya dari Pemda,’’ ujarnya.

Syahdan mengatakan, untuk jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Lombok akibat gempa beberapa waktu lalu membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar. Banyak jembatan yang rusak di wilayah Lombok Utara dan Sembalun Lombok Timur, seperti Beburung I dan II, jembatan Kulur dan Kedaton.

Sedangkan jalan dan jembatan yang putus akibat banjir dan longsor belum lama ini di Pulau Sumbawa membutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan, sekitar Rp120 miliar.

‘’Rp120 miliar yang dibutuhkan untuk memperbaiki permanen. Kita sangat berharap dialokasikan  APBD Perubahan. Supaya jangan terlalu lama perbaikannya. Karena akan menambah kerusakan dengan kondisi hujan seperti ini,’’ katanya.

Akibat belum dianggarkan pada APBD 2019, Syahdan mengatakan masyarakat harus menunggu dalam waktu yang agak lama untuk dibuatkan jembatan permanen. Jembatan yang rusak juga dikhawatirkan akan semakin parah kondisinya. Karena musim hujan baru mulai, belum pada memasuki puncaknya. (nas)