Perbaikan Data Kemiskinan, NTB Usulkan Hapus 83.472 KK

H.Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

PROGRES perbaikan data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di NTB telah mencapai 97,39 persen sampai Agustus 2021. Jumlah data kemiskinan yang harus diperbaiki di NTB sebanyak 1.800.074 KK.

Berdasarkan hasil perbaikan kemiskinan yang dilakukan, sebanyak 83.472 KK diusulkan dihapus. Terbanyak berasal dari Lombok Timur mencapai 53.087 KK.

Iklan

Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M. Si., yang dikonfirmasi di Kantor Gubernur, akhir pekan kemarin merincikan data rumah tangga miskin yang diusulkan dihapus setelah dilakukan verifikasi dan validasi data di lapangan.

Dengan rincian, Lombok Barat sebanyak 2.424 KK, Lombok Timur 53.087 KK, Kota Mataram 1.534 KK, Lombok Tengah 6.741 KK. Kemudian Bima 5.493 KK, Sumbawa 2.801 KK, Lombok Utara 3.925 KK, Dompu 3.211 KK, Sumbawa Barat 2.200 KK dan Kota Bima 2.056 KK.

Khalik juga merincikan progres perbaikan data kemiskinan di 10 kabupaten/kota di NTB. Antara lain, Lombok Barat sebesar 98,73 persen, Lombok Timur 99,45 persen, Kota Mataram 97,07 persen, Lombok Tengah 98,58 persen.

Selanjutnya, Bima 96,96 persen, Sumbawa 95,78 persen, Lombok Utara 85,48 persen, Dompu 93,61 persen, Sumbawa Barat 87,57 persen dan Kota Bima 93,24 persen.

Masih ada data yang belum diperbaiki sebanyak 46.967 KK.  Sebanyak 46.967 KK data kemiskinan yang belum diperbaiki, dengan rincian Lombok Barat sebanyak 3.956 KK, Lombok Timur 2.769 KK, Kota Mataram 2.366 KK, Lombok Tengah 5.599 KK.

Selanjutnya, Bima 5.916 KK, Sumbawa 3.610 KK, Lombok Utara 12.038 KK, Dompu 6.256 KK, Sumbawa Barat 2.640 KK dan Kota Bima 1.817 KK. Sebelumnya, dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dipimpin Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., menekankan pentingnya perbaikan data kemiskinan ini harus segera dituntaskan.

Dalam rapat koordinasi tersebut disimpulkan agar  memastikan ada update data atau pemutakhiran data kemiskinan berjalan dengan baik. Kemudian akan dilakukan pertemuan dengan TKPKD kabupaten/kota.

Wagub meminta kehadiran seluruh Wakil Bupati sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bersama Sekda dan Bappeda  untuk membahas pemutakhiran data secara berkelanjutan atau  terus menerus di kabupaten/kota.

Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 tercatat sebesar 746.040  orang atau 14,23 persen. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 746.660 orang atau 14,14 persen. Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2020 – Maret 2021 yaitu sebesar 0,09 persen.

Akan tetapi, nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang tercatat sebesar 713.890 orang atau 13,97 persen. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 391.890 orang atau 14,92 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 354.770 orang atau 13,37 persen. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional