Perayaan Tahun Baru di Area Publik Tidak Diizinkan

Sejumlah pimpinan OPD dan Forkominda menghadiri rapat evaluasi penanganan Covid-19 di aula Pendopo Walikota Mataram, Kamis, 17 Desember 2020. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, mengevaluasi peningkatan jumlah pasien terpapar virus Corona. Penambahan kasus didominasi oleh klaster perkantoran. Agar tidak terjadi lonjakan aktivitas perayaan tahun baru di area publik tidak diizinkan.

Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, beberapa bulan terakhir kondisi relatif tenang yang ditandai dengan tidak adanya kasus positif dalam skala besar. Hal ini menunjukKan kerja keras tim gugus tugas bersama TNI – Polri serta stakeholder lainnya dalam hal penanganan dan pencegahan cukup berhasil.

Namun, tiga hari ini dikagetkan dengan lonjakan kasus. Peningkatan kasus ini sebagai peringatan. “Tiba – tiba bertambah 16 kasus. Lagi 7 kasus dan terakhir kemarin 3 kasus. Ini sangat mengejutkan karena beberapa minggu terakhir tidak ada penambahan,” kata Walikota saat pemaparan di hadapan Forkominda serta pimpinan OPD dan camat di aula Pendopo pada Kamis, 17 Desember 2020.

Penambahan kasus ini tidak bisa dianggap enteng. Artinya, tim gugus tugas perlu meningkatkan kewaspadaan serta mempersiapkan amunisi baik itu pencegahan maupun penanganan.

Beberapa hari kedepan kata Walikota, perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru akan diberlangsung. Sebagai langkah antisipasi tidak boleh ada kegiatan di ruang publik atau tempat umum. Pemerintah secara berjenjang diingatkan agar tidak merayakan pesta pergantian tahun baru. “Tidak ada kembang api dan kegiatan di taman, pantai dan destinasi wisata di Mataram,” tegasnya.

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tidak akan mengeluarkan rekomendasi atau izin kegiatan di luar area publik. Kecuali, kegiatan digelar di ruang tertutup dengan catatan mengedepankan protokol kesehatan. “Kalau di hotel atau tempat ibadah silakan. Tapi jangan ada kerumunan,” katanya mengingatkan.

Walikota dua periode ini menegaskan, penanganan maupun pencegahan tidak boleh kendor. Camat dan lurah diminta terus mengedukasi masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, mencuci tangan serta menjaga jarak. Dia tidak mau terjadi lonjakan kasus akibat kelalaian atau kendornya pencegahan dan penanganan.

Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Usman Hadi menambahkan, penambahan kasus baru berasal dari klaster perkantoran. Pasien positif Covid-19 bekerja di instansi vertikal yakni pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan staf dan komisoioner Komisi Pemilihan Umum NTB. “Kasus sebelumnya fluktuatif. Dua hari ini ada kecenderungan naik,” kata Usman. Penambahan kasus ini akan terus diatensi untuk melakukan penulusuran kontak erat pasien. Usman juga mengingatakan protokol kesehatan selalu dikedepankan. (cem).